GalaPos ID, Jakarta.
Kursi-kursi strategis di tubuh Polri bergerak hampir bersamaan. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan mutasi terhadap 88 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.
"Telegram mutasi bisa selesai dalam hitungan hari. Membangun kepercayaan publik? Ceritanya tidak sesingkat itu."
Baca juga:
- Kapolri Suyudi Mutasi 88 Perwira, 19 Kapolda Bergeser
- Revolver dan 10 Munisi Diamankan TNI dari Patroli di Aifat Selatan
- Nyeri Dada Setelah Minum Soda: Penyebab, Risiko, dan Dampaknya bagi Kesehatan
Gala Poin:
1. 88 Pati dan Pamen Polri dimutasi, dengan 70 personel mendapatkan promosi atau jabatan baru serta 21 personel memperoleh kenaikan tingkat kepangkatan dan penyesuaian jenjang jabatan.
2. 14 PJU Mabes Polri dan 19 Kapolda berganti, termasuk posisi strategis seperti Irwasum, Kabaintelkam, Kabareskrim, Kabaharkam, Kadiv Propam, dan Kapolda Metro Jaya.
3. Ujian sebenarnya berada pada kinerja setelah rotasi: publik menunggu dampak pergantian tersebut terhadap pelayanan, penegakan hukum, pengawasan, profesionalitas, dan rasa aman masyarakat.
Perombakan tersebut tidak berhenti pada pergantian pejabat di sejumlah daerah. Mutasi juga menyentuh 14 jabatan pejabat utama (PJU) Mabes Polri serta 19 jabatan Kapolda di berbagai wilayah Indonesia.
Dari 88 personel yang dimutasi, sebanyak 70 personel mendapatkan promosi atau menduduki jabatan baru. Selain itu, terdapat 21 personel yang mendapatkan kenaikan tingkat kepangkatan serta penyesuaian jenjang jabatan bagi sejumlah Pati dan Pamen.
Salah satu pergantian yang langsung menjadi sorotan adalah jabatan Kapolda Metro Jaya. Irjen Pol Dadang Hartanto kini dipercaya menduduki posisi tersebut, menggantikan Komjen Pol Asep Edi Suheri yang mendapat penugasan baru sebagai Irwasum Polri.
"Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian," kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya, Sabtu, 3 Oktober 2026.
Bukan Sekadar Pergantian Nama
Skala perombakan ini membuat mutasi Polri kali ini lebih dari sekadar perpindahan personel dari satu kursi ke kursi lainnya. Di tingkat Mabes Polri, sejumlah posisi yang berkaitan langsung dengan pengawasan, intelijen, penyidikan, keamanan, pendidikan, sumber daya manusia, hingga penegakan disiplin ikut berubah.
Baca juga:
Sejumlah pejabat yang mendapat penugasan baru di lingkungan Mabes Polri antara lain:
- Komjen Pol Asep Edi Suheri sebagai Irwasum Polri.
- Irjen Pol Dedy Kusuma Bakti sebagai Kabaintelkam Polri.
- Irjen Pol Asep Safrudin sebagai Kabareskrim Polri.
- Irjen Pol Hery Herjawan sebagai Kabaharkam Polri.
- Irjen Pol Rudi Darmoko sebagai Kalemdiklat Polri.
- Irjen Pol Andik Setiyono sebagai Astamarena Kapolri.
Baca juga:
- Brigjen Pol Agus Dwi Hermawan sebagai Aslog Kapolri.
- Brigjen Pol Deni Dharmapala sebagai As SDM Kapolri.
- Irjen Pol Mahmud Nazly Harahap sebagai Kadiv Propam Polri.
- Irjen Pol Roberto G. M. Pasaribu sebagai Kadiv TIK Polri.
- Brigjen Pol Tubagus Ami Prindani sebagai Kadensus 88 AT Polri.
- Irjen Pol Ahrie Sonta N. sebagai Kadivkum Polri.
- Irjen Pol Arie Ardian Rishadi sebagai Kakortastipidkor Polri.
- Kombes Pol Didik Hariyanto sebagai Koorspripim Polri.
Baca juga:
Perubahan tersebut menempatkan sejumlah wajah baru pada simpul penting organisasi. Ada fungsi pengawasan, intelijen, reserse kriminal, pemeliharaan keamanan, pendidikan, sumber daya manusia, hingga propam yang ikut mengalami pergantian.
Bagi masyarakat, nama dan pangkat pejabat mungkin terdengar seperti urusan internal institusi. Namun, keputusan di level tersebut pada akhirnya dapat beririsan dengan perkara yang sangat publik: penegakan hukum, keamanan, pengawasan internal, pelayanan kepolisian, dan akuntabilitas aparat.
19 Kapolda Ikut Berganti
Perombakan juga menyentuh 19 jabatan Kapolda di berbagai wilayah. Selain Polda Metro Jaya, pejabat yang mendapat penugasan baru sebagai Kapolda antara lain:
Kapolda Maluku — Irjen Pol Suwondo Nainggoan.
Kapolda Kepulauan Riau — Irjen Pol Suhendri.
Kapolda Riau — Irjen Pol Arman Achdiat.
Kapolda Nusa Tenggara Timur — Irjen Pol Reza Arief Dewanto.
Kapolda Jawa Barat — Irjen Pol Hengki.
Kapolda Banten — Brigjen Pol Hendra Kurniawan.
Kapolda Jawa Tengah — Brigjen Pol Roy Hardi Siahaan.
Kapolda Jawa Timur — Irjen Pol Dekananto Eko Purwono.
Kapolda Bali — Brigjen Pol Pasma Royce.
Kapolda Sumatra Barat — Irjen Pol Jawari.
Kapolda Sulawesi Selatan — Irjen Pol M. Awal Chairuddin.
Kapolda Jambi — Irjen Pol Widodo.
Kapolda Gorontalo — Irjen Pol Nurworo Danang.
Kapolda Sumatra Utara — Brigjen Pol Sonny Irawan.
Baca juga:
Kapolda Sumatra Selatan — Brigjen Pol Rony Samtana.
Kapolda Sulawesi Tengah — Irjen Pol Rizal Irawan.
Kapolda Sulawesi Barat — Irjen Pol Totok Suharyanto.
Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta — Irjen Pol Langgeng Purnomo.
Dengan demikian, perubahan kepemimpinan terjadi di sejumlah wilayah dengan karakter persoalan keamanan dan sosial yang berbeda-beda. Metro Jaya memiliki tantangan perkotaan dan kepadatan penduduk yang khas. Jawa menghadapi kompleksitas keamanan masyarakat dan penegakan hukum di wilayah dengan populasi besar.
Sementara sejumlah wilayah lain memiliki persoalan geografis, perbatasan, konflik sosial, hingga karakteristik keamanan yang berbeda. Karena itu, efektivitas mutasi tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya pejabat yang berganti.
Publik Menunggu Hasil, Bukan Sekadar Rotasi
Polri menjelaskan mutasi sebagai bagian dari dinamika organisasi, kebutuhan institusi, pembinaan karier, dan penyegaran tugas. Penjelasan tersebut menempatkan rotasi sebagai mekanisme internal organisasi. Namun, dari sudut kepentingan publik, pertanyaan berikutnya justru berada di luar surat telegram: apa yang berubah setelah para pejabat baru mulai bekerja?
Masyarakat tidak berhadapan langsung dengan surat telegram mutasi. Mereka berhadapan dengan polisi di jalan, kantor pelayanan, ruang penyidikan, lokasi kejadian perkara, dan berbagai situasi yang membutuhkan perlindungan hukum.
Karena itu, keberhasilan perombakan pada akhirnya akan terlihat dari indikator yang lebih konkret: kualitas pelayanan, profesionalitas penegakan hukum, kecepatan respons, pengawasan internal, transparansi, dan rasa aman masyarakat.
Isir mengatakan, para pejabat yang mendapat amanah baru diharapkan segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab di satuan masing-masing.
"Setiap personel yang mendapat amanah jabatan baru tentu diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, melanjutkan tugas yang sudah berjalan dan memberikan pelayanan kepolisian yang optimal kepada masyarakat," ujar dia.
Kalimat terakhir itu menjadi titik penting dari seluruh rangkaian mutasi.
Sebab, ketika 88 perwira berpindah posisi, 14 PJU Mabes berganti, dan 19 Kapolda mendapat penugasan baru, publik tidak hanya menunggu siapa yang duduk di kursi baru.
Publik menunggu apakah pelayanan kepolisian benar-benar ikut berubah menjadi lebih baik.
Kursi bisa berganti dalam hitungan hari. Kepercayaan masyarakat membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk dibangun.
Baca juga:
Dua Tersangka Kasus Yanto Idorway, Polisi Ungkap Fakta Baru
88 perwira bergeser, 19 Kapolda berganti. Kursi di tubuh Polri bergerak cepat—tetapi publik tentu ingin tahu, apakah pelayanan kepada masyarakat juga ikut bergerak?
#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #MutasiPolri #KapolriSuyudi #19Kapolda #88Perwira #BeritaPolri


.jpg)