GalaPos ID, Madiun.
Penundaan Parapatan Luhur (Parluh) Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Madiun tidak menghentikan agenda organisasi. Pengurus Pusat PSHT menyatakan tetap memperjuangkan pelaksanaan Parluh melalui mekanisme organisasi dan jalur hukum, sembari meminta seluruh warga menjaga ketertiban serta tidak terprovokasi.
Datang membawa pesan “taat hukum”, pulang membawa agenda hukum pula. Parluh PSHT ditunda, tetapi drama soal legalitas, aset, keamanan, dan lokasi belum menemukan kata “selesai”.
Baca juga:
- Putus Cinta, Pria di Sungailiat Sandera Mantan Pakai Sajam dan Bensin
- Bos Empire88, 1XBET, dan AJ8KEREN Ditangkap, Ini Jejak Pelariannya
- Klaster Mewah di Lapas Cibinong Dibongkar, Rumah Pegawai atau Fasilitas Napi?
Gala Poin:
1. Parluh PSHT ditunda, tetapi Pengurus Pusat menegaskan agenda organisasi tetap diperjuangkan melalui mekanisme yang sah.
2. Jalur hukum menjadi pilihan, termasuk terkait legalitas organisasi, aset, lokasi Parluh, dan pembatasan kegiatan.
3. PSHT meminta warga menjaga kondusivitas, sementara kritik mengenai dugaan perlakuan diskriminatif terhadap warga PSHT perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait.
Pernyataan tersebut disampaikan Pengurus Pusat PSHT pada Sabtu, 26 September 2026, di tengah dinamika menjelang pelaksanaan Parluh PSHT di Madiun. Ketua Umum PSHT, Muhammad Taufiq, meminta seluruh warga tetap tenang dan menghormati aturan yang berlaku.
“Kami datang ke Madiun dengan baik-baik. Kami mengikuti aturan, kami taat hukum, dan kami tidak ingin ada keributan. Kalau ada persoalan, mari kita selesaikan melalui mekanisme organisasi dan jalur hukum,” tegas Taufiq, dalam keterangan yang diterima Sabtu, 26 September 2026.
Pengurus Pusat PSHT menyatakan penundaan Parluh dilakukan demi menjaga kondusivitas. Organisasi menegaskan keputusan tersebut tidak dimaknai sebagai berakhirnya agenda organisasi, termasuk upaya agar Parluh dapat kembali diselenggarakan secara resmi di Padepokan Agung Madiun pada waktu yang ditentukan kemudian.
Di tengah situasi tersebut, PSHT juga menyatakan menghormati keputusan dan langkah pengamanan aparat serta pemerintah daerah. Namun, organisasi menegaskan agenda Parluh tetap akan diperjuangkan melalui mekanisme yang sah dan sesuai ketentuan hukum.
Baca juga:
PSHT: Tidak Ada Instruksi untuk Membuat Keributan
Kepala Biro Humas Pusat PSHT, Hendra Saputro, menegaskan Pengurus Pusat tidak pernah mengarahkan warga melakukan tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban.
“Jangan ada keributan. Jangan terprovokasi. Kami datang untuk menjalankan agenda organisasi, bukan untuk membuat masalah. Semua harus diselesaikan dengan kepala dingin, berdasarkan hukum dan mekanisme organisasi,” ujar Hendra.
Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa organisasi berupaya menjaga agar dinamika internal tidak berkembang menjadi benturan terbuka antara warga PSHT, aparat, maupun kelompok masyarakat lainnya.
PSHT juga menyatakan persoalan yang berkembang, mulai dari lokasi pelaksanaan Parluh, legalitas organisasi, aset, hingga keputusan pembatasan kegiatan, akan ditempuh melalui langkah hukum dan komunikasi dengan pihak terkait.
Dalam keterangannya, Pengurus Pusat menyebut penanganan dinamika legalitas dan aturan organisasi telah diserahkan kepada Tim Hukum. Diplomasi hukum, menurut organisasi, dilakukan dengan sejumlah pihak, termasuk koordinasi dengan jajaran Mabes Polri, Polda, hingga Komisi III DPR RI.
Pengurus yayasan juga disebut terus melakukan inventarisasi dan penyelamatan aset organisasi agar kembali sepenuhnya kepada Yayasan PSHT.
Kritik terhadap Aparat dan Forkopimda
Di sisi lain, Pengurus Pusat PSHT menyampaikan kritik terhadap sikap yang mereka nilai diskriminatif dan berlebihan dari oknum aparat keamanan serta Forkopimda setempat.
PSHT menyoroti, antara lain, pembatalan sewa hotel atau penginapan secara sepihak terhadap peserta yang disebut datang dengan iktikad baik.
Organisasi menyebut terdapat indikasi ketakutan berlebihan dan perlakuan tidak adil terhadap warga PSHT yang hadir tanpa membawa senjata serta menyatakan diri datang secara damai.
Klaim tersebut merupakan penilaian dari Pengurus Pusat PSHT dalam keterangannya. Karena menyangkut tindakan aparat dan pihak lain, substansi tudingan tersebut perlu ditempatkan sebagai pernyataan pihak PSHT dan membutuhkan konfirmasi dari pihak yang dituduh agar publik memperoleh gambaran yang berimbang.
Madiun Diminta Tetap Kondusif
PSHT menyatakan tidak menghendaki Madiun menjadi arena pertentangan. Sebagai tanah kelahiran PSHT, Madiun disebut harus tetap menjadi ruang yang aman dan tertib bagi seluruh masyarakat.
Baca juga:
“Kami tidak ingin Madiun menjadi tempat pertentangan. Kami ingin Madiun tetap menjadi rumah persaudaraan. Karena itu, kami memilih taat hukum, menjaga ketertiban, dan menyelesaikan setiap persoalan melalui jalur yang benar,” tegas Taufiq.
Pengurus Pusat PSHT juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila rangkaian aktivitas menjelang Parluh menimbulkan ketidaknyamanan.
Organisasi berharap keberadaan warga PSHT di Madiun tetap memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha lokal dan UMKM.
Kepada seluruh warga PSHT, organisasi mengimbau agar tetap tenang, menjaga kondusivitas, tidak terprovokasi, serta memegang teguh ajaran PSHT.
Di tengah ketegangan menjelang agenda organisasi, pesan yang disampaikan PSHT pada akhirnya bertumpu pada satu garis: agenda tetap diperjuangkan, tetapi melalui jalur hukum dan mekanisme organisasi.
“Tidak ada keributan. Tidak ada provokasi. Yang ada adalah perjuangan organisasi melalui jalur hukum dan persaudaraan.”
Bagi publik Madiun, persoalan ini bukan semata tentang kapan Parluh digelar. Dinamika tersebut juga menyentuh isu keamanan, legalitas organisasi, aset, kebebasan menjalankan agenda organisasi, serta bagaimana seluruh pihak memastikan perbedaan kepentingan tidak berubah menjadi gangguan terhadap ketertiban masyarakat.
Karena itu, perkembangan berikutnya akan sangat bergantung pada proses hukum, komunikasi antarpihak, serta kemampuan seluruh pihak menahan diri agar persoalan organisasi tidak melebar menjadi persoalan sosial di tengah masyarakat.
Baca juga:
- Jangan Salah! Ini Beda SINTA, DOAJ, Scopus, dan Elsevier
- Kerja Sama UAI dan SDIT Bait Adzkia Masih Penjajakan, Ini Fokusnya
Parluh ditunda, tetapi persoalan belum ikut libur. PSHT memilih jalur hukum, sementara Madiun kembali menjadi panggung bagi satu pertanyaan klasik: kalau semua mengaku ingin damai, mengapa suasananya masih tegang?
#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #PSHT #ParluhPSHT #Madiun #BeritaMadiun #JalurHukum
.jpg)
.jpg)
.jpg)