GalaPos ID, Jakarta.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), mulai dari anggaran, jumlah personel, peralatan, hingga jenjang karier.
Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas komunikasi publik dan memastikan masyarakat memahami program serta kebijakan pemerintah.
 |
| Pemerintah ingin narasi pusat dan daerah makin kompak. Mendagri Tito Karnavian pun meminta Diskominfo diperkuat, dari anggaran hingga personel. Namun, di tengah banjir informasi digital, publik tentu tak hanya membutuhkan pesan yang seragam, tetapi juga data yang akurat dan jawaban yang terbuka. Sebab, komunikasi pemerintah bukan lomba siapa paling keras bersuara, melainkan soal siapa yang mampu menjelaskan kebijakan dengan bukti nyata. Foto: istimewa |
"Informasi pemerintah bisa dipublikasikan setiap hari, tetapi apakah masyarakat otomatis percaya? Mendagri meminta Pemda memperkuat Diskominfo untuk menghadapi derasnya informasi digital. Tantangannya bukan sekadar membuat pesan lebih nyaring, melainkan memastikan informasi akurat, pelayanan responsif, dan capaian kebijakan bisa diperiksa publik."
Baca juga:
- BBM Langka di Bali, Yoyok Riyo Sudibyo Desak Pertamina Buka Data
- 70.000 Polisi Hutan Diminta Prabowo, Efektifkah Menjaga Hutan Indonesia?
- Novita Hardini Soroti Beban Industri Sulsel: Pajak dan Solar Mencekik
Gala Poin:
1. Pemda diminta memperkuat Diskominfo. Mendagri menekankan kebutuhan anggaran, personel, peralatan, jenjang karier, dan pimpinan yang memahami bidang komunikasi serta informatika.
2. Koordinasi komunikasi pusat dan daerah diperkuat. Diskominfo didorong berkoordinasi dengan Bakom RI untuk menyampaikan informasi mengenai program dan capaian pemerintah.
3. Akurasi dan akuntabilitas tetap menjadi ukuran penting. Komunikasi publik perlu didukung informasi faktual, keterbukaan, dan indikator kinerja yang dapat dievaluasi masyarakat.
Namun, penguatan Diskominfo tidak hanya menyangkut kemampuan menyebarkan informasi. Pemerintah daerah juga menghadapi tantangan untuk memastikan komunikasi yang disampaikan akurat, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama ketika informasi keliru menyebar dengan cepat di ruang digital.
Permintaan tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Orkestrasi Agenda Setting Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang digelar secara hibrida pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Tito menilai, dalam negara demokrasi, dukungan dan legitimasi publik menjadi faktor penting bagi keberlangsungan pemerintahan. Karena itu, media memiliki peran besar dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap program dan kebijakan yang dijalankan pemerintah.
"Persepsi publik untuk menyampaikan dukungan atau tidak, sangat dipengaruhi sekali oleh peran dari media," kata Mendagri dalam keterangan yang diterima, Kamis, 15 Oktober 2026.
Pernyataan tersebut menempatkan komunikasi publik sebagai salah satu perhatian pemerintah pusat dalam memasuki tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca juga:
Puting Berdarah Jangan Dianggap Sepele, Bisa Jadi Tanda Kanker Payudara
Di tingkat daerah, Diskominfo diharapkan menjadi penghubung untuk menyampaikan informasi kebijakan sekaligus memperkuat koordinasi komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Meski demikian, efektivitas komunikasi publik tidak cukup diukur dari seberapa luas informasi pemerintah disebarluaskan. Kejelasan pesan, ketepatan data, keterbukaan terhadap persoalan, dan kemampuan menjawab pertanyaan masyarakat juga menjadi unsur penting dalam membangun kepercayaan publik.
Mendagri Soroti Ancaman Informasi Bohong di Era Digital
Tito menyoroti fenomena firehose of falsehood, yaitu pola penyebaran informasi bohong secara masif dan berulang sehingga dapat mengalahkan jangkauan informasi faktual yang disampaikan dengan intensitas lebih rendah.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mengomunikasikan program dan kebijakan kepada masyarakat. Informasi yang salah berpotensi lebih dahulu menarik perhatian publik apabila pemerintah tidak mampu menyampaikan informasi yang relevan secara efektif.
 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota memperbarui dan memastikan akurasi data blankspot di wilayah masing-masing. Pemutakhiran tersebut penting agar pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan internet dapat diarahkan ke wilayah yang benar-benar membutuhkan. Foto: diskominfo Sumut |
Karena itu, program-program pemerintah perlu dikomunikasikan dengan baik. Tito juga menekankan pentingnya peran Diskominfo di daerah sebagai mitra pemerintah pusat dalam menyelaraskan narasi komunikasi.
"Sekarang dalam konteks daerah, pemerintahan daerah, [Dinas] Kominfo menjadi ujung tombak, salah satu mitra yang penting. Ini yang perlu teman-teman [Dinas] Kominfo pahami betul. Jadi, di Dinas Kominfo ini, kita harapkan bisa menyatu [narasinya]," ujarnya.
Penyelarasan komunikasi tersebut menjadi perhatian dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, penyamaan narasi perlu tetap disertai ketepatan informasi dan keterbukaan mengenai pelaksanaan kebijakan, termasuk ketika program menghadapi kendala atau membutuhkan evaluasi.
Bagi masyarakat, komunikasi pemerintah yang efektif bukan hanya tentang mengetahui program yang sedang berjalan, melainkan juga memahami tujuan, manfaat, pelaksanaan, serta hasil yang dapat diperiksa.
Diskominfo Diminta Berkoordinasi dengan Bakom RI
Tito juga mendorong penguatan manajemen media melalui saluran konvensional maupun media sosial. Ia meminta Diskominfo di tingkat provinsi serta kabupaten/kota memperkuat koordinasi dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.
Baca juga:
Kapolda Jatim Dekananto Janji Dekat dengan Masyarakat
Koordinasi tersebut diharapkan dapat memperluas penyampaian informasi pemerintah pusat melalui pemberitaan mengenai program dan capaian di daerah.
"Saya minta teman-teman Dinas Kominfo mendukung, memiliki saluran nantinya dengan Bakom, dan kami akan dukung Bakom melalui Puspen Kemendagri untuk meyakinkan bahwa teman-teman [Dinas] Kominfo betul-betul bisa paralel dengan pemberitaan-pemberitaan Bakom," ungkapnya.
Penguatan koordinasi itu menuntut kejelasan mekanisme kerja antarlembaga, mulai dari pertukaran data, penyusunan informasi, hingga penentuan pihak yang bertanggung jawab atas ketepatan materi komunikasi.
Dalam praktiknya, komunikasi yang terkoordinasi juga perlu memberi ruang bagi informasi faktual mengenai kondisi di lapangan. Dengan demikian, pemberitaan tentang program dan capaian pemerintah dapat dilengkapi konteks yang membantu masyarakat memahami hasil maupun tantangan pelaksanaannya.
Anggaran, Personel, dan Jenjang Karier Diskominfo Jadi Perhatian
Salah satu persoalan yang disoroti Tito adalah posisi urusan komunikasi dan informatika dalam prioritas pemerintah daerah. Menurutnya, karena urusan tersebut termasuk pelayanan wajib nonpelayanan dasar, Diskominfo di sejumlah daerah berpotensi belum memperoleh perhatian yang memadai.
Padahal, kemampuan komunikasi publik memerlukan dukungan sumber daya manusia, anggaran, peralatan, dan sistem kerja yang memadai. Tanpa dukungan tersebut, pemerintah daerah berpotensi menghadapi kesulitan dalam menyampaikan informasi secara cepat dan terkoordinasi.
"Harus kita memperkuat kehumasan. Makanya anggarannya pun, jumlah personelnya, peralatannya, kemudian juga jenjang kariernya, itu mendapat atensi, kita perbaiki, dijadikan prioritas," tambahnya.
Pernyataan itu menempatkan alokasi anggaran dan kapasitas organisasi sebagai bagian dari agenda penguatan komunikasi pemerintah. Namun, peningkatan anggaran perlu disertai perencanaan yang jelas agar penggunaan sumber daya dapat dievaluasi berdasarkan kebutuhan dan hasil kerja.
Publik juga berkepentingan mengetahui bagaimana penguatan tersebut diterjemahkan ke dalam pelayanan nyata, seperti kemudahan memperoleh informasi, kecepatan klarifikasi, ketepatan data, dan respons terhadap pertanyaan atau keluhan masyarakat.
Dengan demikian, keberhasilan penguatan Diskominfo tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran atau jumlah personel, tetapi juga pada kualitas pengelolaan informasi dan manfaatnya bagi masyarakat.
Mendagri Minta Kepala Diskominfo Memahami Bidang Komunikasi
Selain dukungan anggaran dan peralatan, Tito menekankan pentingnya perencanaan penggunaan anggaran serta penempatan kepala Diskominfo yang memiliki pemahaman dan pengalaman di bidang komunikasi dan informatika.
Menurutnya, kompetensi pejabat yang memimpin perangkat daerah tersebut diperlukan agar pengelolaan komunikasi publik berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan.
Baca juga:
Nanas Bikin Lidah Gatal? Ini Penyebab dan Risikonya
"Jadi dengan demikian orang yang mengawaki betul-betul orang yang memahami tentang urusan pekerjaan, komunikasi dan informasi," tandasnya.
Penekanan terhadap kompetensi pimpinan tersebut berkaitan dengan kebutuhan mengelola komunikasi di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Diskominfo tidak hanya dituntut menguasai saluran publikasi, tetapi juga memahami pengelolaan data, koordinasi antarlembaga, serta penanganan informasi yang berkembang di ruang digital.
Pada saat yang sama, penguatan profesionalisme perlu diikuti ukuran kinerja yang jelas. Indikator seperti ketepatan informasi, kecepatan pelayanan, keterbukaan data, dan tindak lanjut pengaduan dapat menjadi bagian dari evaluasi terhadap efektivitas komunikasi publik.
Agenda Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari upaya orkestrasi komunikasi untuk menandai dua tahun kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Bakom RI mengusung tema “Dua Tahun Gerak Nyata” sebagai landasan untuk mengomunikasikan berbagai program dan capaian pemerintah kepada masyarakat.
Baca juga:
AJI-IJTI dan KKJ Desak Kasus Kekerasan Jurnalis Baubau Diusut Tuntas
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan serta perwakilan kepala Diskominfo dari seluruh Indonesia, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Penguatan komunikasi pemerintah pusat dan daerah pada akhirnya perlu diikuti hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Informasi mengenai program dan capaian akan lebih bermakna apabila disampaikan secara akurat, disertai konteks yang memadai, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tantangan Diskominfo bukan sekadar memastikan pesan pemerintah menjangkau publik, melainkan juga membantu masyarakat memperoleh informasi yang jelas untuk memahami kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka.
Baca juga:
Galon Air Minum Bisa Dipakai Berapa Tahun? DPR Desak Aturan Batas Usia
Pusat ingin satu narasi, daerah diminta mengikuti irama. Namun, ketika kebijakan menyentuh kehidupan warga, publik tentu tidak cukup diberi pesan yang kompak. Mereka juga membutuhkan data, penjelasan, dan jawaban yang bisa diuji. Mendagri Tito Karnavian kini meminta Diskominfo diperkuat, termasuk dari sisi anggaran dan personel.
#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #Mendagri #Diskominfo #KomunikasiPublik #TitoKarnavian #LawanHoaks