BBM Langka di Bali, Yoyok Riyo Sudibyo Desak Pertamina Buka Data

GalaPos ID, Jakarta.
Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali bukan sekadar persoalan pasokan energi.
Gangguan tersebut berpotensi menghambat transportasi wisata, mengganggu distribusi kebutuhan usaha, menekan produktivitas pekerja, hingga menggerus pendapatan pelaku usaha yang bergantung pada sektor pariwisata.

Yoyok Riyo Sudibyo mendesak Pertamina dan pemerintah membuka data serta membenahi sistem distribusi BBM Bali. Sebab, promosi surga wisata tak banyak berarti jika perjalanan ke surga saja terhambat antrean SPBU. Foto: istimewa

"Bali boleh menjual pesona matahari terbenam, tetapi jangan sampai wisatawan lebih lama menatap antrean SPBU daripada menikmati pantai. Di balik citra destinasi kelas dunia, gangguan BBM menguji kesiapan sistem pendukung pariwisata. Kini, publik menunggu jawaban yang lebih konkret daripada sekadar klaim stok aman."

Baca juga:

• 70.000 Polisi Hutan Diminta Prabowo, Efektifkah Menjaga Hutan Indonesia?
• Novita Hardini Soroti Beban Industri Sulsel: Pajak dan Solar Mencekik
• Kapolda Jatim Dekananto Janji Dekat dengan Masyarakat

Gala Poin:
1. Kelangkaan BBM berdampak melampaui antrean SPBU. Gangguan pasokan berpotensi menghambat transportasi wisata, distribusi barang, operasional usaha, dan pendapatan pekerja di Bali.
2. Pertamina dan ESDM dituntut menjelaskan persoalan berbasis data. Yoyok meminta transparansi penyaluran harian, kesiapan armada, cadangan operasional, efektivitas pengawasan, dan target pemulihan.
3. Pemulihan harus disertai pencegahan. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor, menetapkan indikator keberhasilan, dan memastikan gangguan serupa tidak kembali membebani masyarakat serta pelaku usaha.

Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo mendesak Pertamina membenahi keandalan distribusi BBM dan membuka data operasional untuk menjelaskan penyebab meluasnya gangguan. Ia juga meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengevaluasi efektivitas pengawasan, sehingga pernyataan mengenai keamanan stok nasional tidak berhenti sebagai jawaban ketika masyarakat kesulitan mendapatkan BBM.

Gangguan BBM di Bali sejak 11–12 Oktober 2026 dilaporkan memuncak pada 13–14 Oktober, dengan antrean panjang di sejumlah wilayah, termasuk Denpasar, Badung, Gianyar, serta kawasan wisata Kuta dan Seminyak. Sejumlah pengemudi transportasi wisata dilaporkan mengalami keterlambatan menjemput tamu, sedangkan distribusi kebutuhan operasional usaha turut menghadapi hambatan.

Situasi ini menempatkan keandalan distribusi energi sebagai persoalan yang berdampak langsung pada kepentingan publik. Di destinasi yang mengandalkan kelancaran mobilitas wisatawan, keterlambatan pasokan BBM dapat merambat dari antrean kendaraan ke jadwal perjalanan, operasional usaha, dan penghasilan pekerja.

“Ketika pengemudi wisata terlambat menjemput tamu karena harus mengantre BBM, perjalanan wisata terganggu, dan distribusi kebutuhan hotel maupun restoran terhambat, persoalannya sudah melampaui antrean di SPBU. Ini menyangkut kualitas pelayanan pariwisata dan penghidupan masyarakat,” kata Yoyok, dalam keterangan yang diterima Kamis, 15 Oktober 2026.

Baca juga:
Tanggul Sungai Way Buha Rp782 Juta Diprotes Warga 

Menurut Yoyok, Bali memiliki rantai ekonomi yang luas, mulai dari transportasi wisata, hotel, restoran, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Gangguan distribusi BBM karena itu perlu dilihat bukan hanya dari jumlah pasokan yang tersedia, tetapi juga dari kemampuan sistem menyalurkan energi tepat waktu ke wilayah yang membutuhkan.

“Pariwisata bukan hanya soal berapa banyak wisatawan yang datang atau berapa besar devisa yang dihasilkan. Pariwisata juga menyangkut pengalaman wisatawan, keberlangsungan usaha, dan pendapatan pekerja. Kalau mobilitas terganggu, seluruh rantai ekonomi pariwisata ikut menanggung risikonya,” ujarnya.

Yoyok meminta pemerintah memetakan dampak gangguan secara terukur, mulai dari keterlambatan perjalanan, perubahan jadwal tur, gangguan distribusi barang, hingga tambahan biaya operasional pelaku usaha. Menurutnya, data tersebut diperlukan agar penanganan tidak hanya berorientasi pada pemulihan pasokan, tetapi juga memperhitungkan kerugian dan gangguan terhadap pariwisata serta ekonomi kreatif.
Pertamina Tambah Pasokan, Penyebab Gangguan Perlu Dievaluasi

Yoyok mengapresiasi langkah darurat Pertamina yang menambah pasokan BBM, mengoperasikan terminal selama 24 jam, dan meningkatkan armada mobil tangki. Namun, ia menegaskan bahwa langkah tersebut perlu diikuti evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan sistem distribusi ketika menghadapi gangguan operasional.

Bali dikenal sebagai surga wisata, tetapi antrean BBM justru menguji seberapa tangguh sistem di baliknya. Saat pengemudi menunggu bahan bakar dan pelaku usaha kehilangan waktu produktif, publik berhak bertanya: stok katanya aman, lalu mengapa distribusinya tersendat?

Pertamina menjelaskan bahwa gangguan dipicu kendala teknis kapal tanker dan keterlambatan bongkar muat. Pada saat bersamaan, konsumsi BBM meningkat dan distribusi dari terminal ke SPBU menghadapi hambatan lalu lintas.

Penjelasan tersebut menjadi dasar bagi perlunya evaluasi lebih lanjut mengenai ketahanan rantai pasok. Pertanyaan yang perlu dijawab bukan semata-mata mengapa kapal tanker mengalami kendala, melainkan juga bagaimana gangguan pada satu tahapan distribusi dapat berdampak luas terhadap pelayanan BBM di berbagai wilayah Bali.

“Gangguan teknis pada kapal bisa terjadi. Tetapi Pertamina perlu menjelaskan mengapa keterlambatan pada satu tahapan distribusi dapat berdampak luas terhadap pelayanan di berbagai wilayah Bali. Apakah cadangan operasional memadai, apakah skenario keterlambatan kapal sudah diperhitungkan, dan apakah armada distribusi mampu mengantisipasi lonjakan kebutuhan? Semua itu harus dijawab dengan data,” tegasnya.

Yoyok meminta Pertamina menyampaikan laporan mengenai realisasi penyaluran harian, kondisi pelayanan SPBU, kesiapan armada, serta waktu pemulihan yang terukur. Evaluasi juga perlu memperhitungkan karakteristik Bali sebagai destinasi wisata dengan kebutuhan mobilitas tinggi dan pola konsumsi BBM yang dapat berubah mengikuti aktivitas pariwisata.

Baca juga:
Nanas Bikin Lidah Gatal? Ini Penyebab dan Risikonya 

Bagi masyarakat, penambahan pasokan merupakan langkah penting, tetapi belum cukup untuk membuktikan bahwa persoalan telah tertangani secara menyeluruh. Kepastian pemulihan pelayanan, transparansi penyebab gangguan, dan pencegahan agar kejadian serupa tidak berulang juga menjadi bagian penting dari akuntabilitas penyedia energi.
ESDM Diminta Jelaskan Pengawasan, Stok Nasional Bukan Jaminan Distribusi Lancar

Selain Pertamina, Yoyok meminta Kementerian ESDM mengevaluasi efektivitas kebijakan dan pengawasan penyediaan serta distribusi BBM. Ia menilai, informasi mengenai keamanan stok nasional tidak dengan sendirinya menjawab kesulitan masyarakat di daerah yang mengalami gangguan pasokan.

“Ketersediaan stok nasional dan keandalan distribusi adalah dua hal yang berbeda. Stok yang tersedia tidak otomatis menjamin BBM sampai kepada masyarakat tepat waktu. Karena itu, ESDM harus menjelaskan bagaimana risiko distribusi diantisipasi dan bagaimana pengawasan terhadap sistem penyediaan energi dijalankan,” kata Yoyok.

Ia menegaskan, kritik tersebut tidak berarti seluruh tanggung jawab operasional berada pada kementerian. Pertamina bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional sesuai penugasan dan mekanisme yang berlaku, sementara BPH Migas memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan penyediaan serta pendistribusian BBM. ESDM perlu memastikan kebijakan, pembinaan, pengawasan, dan koordinasi dalam lingkup kewenangannya berjalan efektif.

Kelangkaan BBM berdampak melampaui antrean SPBU. Gangguan pasokan berpotensi menghambat transportasi wisata, distribusi barang, operasional usaha, dan pendapatan pekerja di Bali.

 

Yoyok juga mendorong evaluasi terhadap perencanaan kebutuhan BBM di Bali, termasuk lonjakan konsumsi pada periode wisata, kapasitas terminal, kesiapan armada, dan kemungkinan pergeseran permintaan antarjenis BBM.

“Jangan sampai pemerintah hanya menyatakan stok aman, sementara masyarakat harus mengantre berjam-jam dan pelaku wisata kehilangan waktu produktif. Yang dibutuhkan adalah penjelasan berbasis data, evaluasi yang terbuka, dan langkah korektif yang jelas agar gangguan serupa tidak kembali berdampak luas,” ujarnya.

Desakan tersebut menempatkan transparansi sebagai bagian penting dari penyelesaian masalah. Publik membutuhkan informasi yang menjelaskan hubungan antara ketersediaan stok, kemampuan distribusi, kondisi pelayanan SPBU, dan waktu pemulihan, bukan sekadar pernyataan umum bahwa persediaan energi mencukupi.

Gangguan BBM Mengancam Rantai Ekonomi Pariwisata Bali
Sebagai anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi pariwisata dan ekonomi kreatif, Yoyok menilai Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif juga perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta pelaku usaha.

Kementerian Pariwisata perlu memetakan dampak gangguan terhadap mobilitas dan pelayanan wisatawan. Sementara itu, Kementerian Ekonomi Kreatif perlu mengidentifikasi kerentanan usaha kecil dan pekerja yang aktivitasnya bergantung pada kelancaran transportasi dan pergerakan wisatawan.

Baca juga:
Puting Berdarah Jangan Dianggap Sepele, Bisa Jadi Tanda Kanker Payudara 

Menurut Yoyok, pemerintah perlu menyusun protokol penanganan krisis destinasi yang mengatur komunikasi kepada wisatawan, pertukaran informasi antarlembaga, pemetaan layanan yang terdampak, dan langkah pemulihan bagi pelaku usaha berdasarkan kebutuhan nyata.

“Jangan sampai kita begitu serius mempromosikan destinasi, tetapi kurang memperhatikan kesiapan sistem yang menopang kegiatan pariwisata. Destinasi unggulan tidak cukup hanya indah dan menarik. Destinasi juga harus tangguh menghadapi gangguan dan mampu menjaga kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan,” katanya.

Ia mendorong evaluasi lintas sektor yang menghasilkan rencana perbaikan dengan target waktu, indikator keberhasilan, dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Keberhasilan penanganan, menurutnya, tidak cukup diukur dari jumlah tambahan pasokan, tetapi dari pulihnya pelayanan, berkurangnya gangguan terhadap aktivitas ekonomi, dan adanya mekanisme pencegahan yang lebih baik.

Yoyok Minta Perbaikan Terukur, Bukan Sekadar Penambahan Pasokan
Bagi Yoyok, gangguan BBM di Bali harus menjadi momentum untuk menguji kesiapan sistem energi dalam menopang destinasi pariwisata nasional. Evaluasi perlu menghasilkan langkah korektif yang dapat diukur, bukan berhenti pada penjelasan mengenai penyebab teknis atau penambahan pasokan dalam situasi darurat.

Pemulihan harus disertai pencegahan. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor, menetapkan indikator keberhasilan, dan memastikan gangguan serupa tidak kembali membebani masyarakat serta pelaku usaha.

 

“Bali adalah etalase pariwisata Indonesia. Pertamina harus membenahi keandalan distribusi, ESDM harus memastikan pengawasan berjalan efektif, dan instansi yang menangani pariwisata harus memperkuat kesiapan destinasi. Jangan biarkan masyarakat, pekerja, dan pelaku usaha terus menanggung dampak dari persoalan yang seharusnya bisa diantisipasi,” tutup Yoyok.

Pemerintah dan pihak terkait kini dituntut memastikan penanganan gangguan tidak hanya memulihkan pasokan dalam jangka pendek, tetapi juga memperkuat kesiapan menghadapi risiko serupa. Bagi masyarakat Bali, ukuran keberhasilan yang paling nyata adalah BBM kembali mudah diakses, mobilitas pulih, aktivitas usaha berjalan normal, dan mekanisme pencegahan tersedia secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

 

 

Baca juga:
AJI-IJTI dan KKJ Desak Kasus Kekerasan Jurnalis Baubau Diusut Tuntas

Katanya stok BBM aman, tetapi antrean SPBU di Bali justru bikin waktu wisata ikut terbakar. Kalau bahan bakar tersedia, mengapa masyarakat masih harus mengantre? Yoyok Riyo Sudibyo mendesak Pertamina membuka data dan menjelaskan titik rapuh distribusi BBM.

#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #BBMLangka #BBMBali #Pertamina