GalaPos ID, Kab. Lampung Selatan.
Proyek pembangunan tanggul penangkis Sungai Way Buha di Kabupaten Lampung Selatan senilai Rp782 juta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat menuai protes warga.
Masyarakat mempertanyakan dugaan penyusutan lebar tanggul dan kualitas timbunan yang dinilai perlu diperiksa, terutama karena bangunan tersebut diharapkan mampu melindungi lahan pertanian dari ancaman banjir.
"Tanggul dibangun untuk menahan banjir, bukan sekadar memenuhi dokumentasi pembangunan. Di Lampung Selatan, warga mempertanyakan dimensi tanggul Sungai Way Buha yang dibiayai Rp782 juta. Jika kekhawatiran itu benar, siapa yang memastikan bangunan siap menghadapi luapan air? Sebab, banjir tidak pernah menunggu klarifikasi selesai."
Baca juga:
- Nanas Bikin Lidah Gatal? Ini Penyebab dan Risikonya
- AJI-IJTI dan KKJ Desak Kasus Kekerasan Jurnalis Baubau Diusut Tuntas
- Galon Air Minum Bisa Dipakai Berapa Tahun? DPR Desak Aturan Batas Usia
Gala Poin:
1. Proyek Rp782 juta dipertanyakan: Warga menduga lebar tanggul Sungai Way Buha mengalami penyusutan dan menyoroti kualitas timbunan. Dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi teknis.
2. Risiko terhadap pertanian: Ketua Gapoktan memperkirakan lebih dari 100 hektare lahan pertanian berpotensi terdampak jika banjir kembali terjadi
3. Klarifikasi dan pemeriksaan diperlukan: Kontraktor CV Wakak Mullan Tuho dan pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan mengenai spesifikasi, volume pekerjaan, kualitas konstruksi, serta hasil pengawasan proyek.
Warga menyebut lebar tanggul yang sebelumnya diperkirakan mencapai 5,5 meter kini hanya sekitar 3,2 hingga 3,3 meter pada sebagian besar bagian bangunan. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai kesesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi teknis proyek serta kemampuan tanggul menahan peningkatan debit air Sungai Way Buha saat musim hujan.
Berdasarkan keterangan warga, dari total panjang tanggul sekitar 700 meter, bagian sepanjang 20 meter disebut memiliki lebar sekitar 7 meter. Sementara itu, sekitar 680 meter sisanya dilaporkan memiliki lebar sekitar 3,2 meter.
Perbedaan dimensi tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu diklarifikasi oleh pelaksana proyek dan pemerintah daerah. Pemeriksaan teknis diperlukan untuk memastikan apakah ukuran bangunan, volume material, dan kualitas timbunan telah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.
Warga Pertanyakan Kualitas dan Dimensi Tanggul
Maman, salah seorang tokoh masyarakat setempat, mengaku dapat melihat dugaan ketidaksesuaian dalam pengerjaan tanggul tersebut meski sehari-hari bekerja sebagai pencari rumput. Ia menilai tinggi tanggul belum maksimal, sementara lebarnya justru berkurang dibandingkan kondisi sebelumnya.
“Saya yang hanya bekerja sebagai pencari rumput saja bisa melihat kondisi tanggul ini. Tingginya dinilai belum maksimal, sementara lebarnya justru berkurang,” ujar Maman, dalam keterangan yang diterima, Jumat, 9 Oktober 2026.
Baca juga:
57 Eks Pegawai Kebun Binatang Bandung Menanti Kepastian Bekerja
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama ketika debit air Sungai Way Buha meningkat saat musim hujan. Warga khawatir tanggul tidak mampu menahan luapan air sehingga banjir kembali merendam lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan mereka.
Kekhawatiran itu berkaitan langsung dengan fungsi utama tanggul sebagai infrastruktur pengendali banjir. Karena itu, persoalan yang dipersoalkan warga tidak hanya menyangkut bentuk fisik bangunan, tetapi juga kepastian bahwa anggaran publik yang digunakan menghasilkan infrastruktur yang sesuai peruntukannya.
Lebih dari 100 Hektare Lahan Pertanian Berpotensi Terdampak
Muflihun, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) setempat, mengatakan wilayah tersebut merupakan kawasan rawan banjir. Ketika banjir terjadi, air membutuhkan waktu cukup lama untuk surut sehingga berpotensi mengganggu aktivitas pertanian dan menimbulkan kerugian bagi petani.
Muflihun memperkirakan lebih dari 100 hektare lahan pertanian berpotensi terdampak apabila banjir kembali terjadi. Oleh karena itu, ia berharap pembangunan tanggul benar-benar memenuhi standar teknis dan mampu memberikan perlindungan bagi kawasan pertanian.
Tanggul sepanjang sekitar 700 meter itu diharapkan melindungi kawasan pertanian di Kecamatan Palas dan Candipuro. Bagi masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor pertanian, keberadaan infrastruktur pengendali banjir menjadi salah satu faktor penting untuk mengurangi risiko kerugian ketika musim hujan tiba.
Namun, manfaat tersebut bergantung pada kondisi dan kemampuan bangunan menjalankan fungsinya. Kekhawatiran warga perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis yang terukur, bukan hanya berdasarkan penilaian visual ataupun pernyataan sepihak.
Kontraktor dan Pemerintah Daerah Perlu Berikan Klarifikasi
Proyek pembangunan tanggul tersebut dikerjakan oleh CV Wakak Mullan Tuho. Warga mendesak pelaksana proyek bersama pemerintah daerah segera mengevaluasi dan memeriksa hasil pekerjaan, termasuk memastikan kesesuaian dimensi, volume material, serta kualitas timbunan dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan.
Pemeriksaan perlu mencakup pengukuran dimensi tanggul di sejumlah titik, verifikasi volume pekerjaan, serta penilaian kualitas material dan timbunan. Dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, dan hasil pemeriksaan lapangan juga diperlukan untuk menilai apakah terdapat perbedaan antara rencana dan realisasi pembangunan.
Di sisi lain, dugaan penyusutan dimensi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan proyek. Penilaian tersebut memerlukan pembandingan dengan dokumen kontrak dan hasil pengukuran teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Baca juga:
25,1 Juta Warga Jadi Sasaran Rekening Bank Massal, Siapkan Rp11 Triliun
Klarifikasi dari CV Wakak Mullan Tuho dan pemerintah daerah menjadi penting agar publik memperoleh penjelasan mengenai ukuran tanggul yang direncanakan, volume pekerjaan yang direalisasikan, serta mekanisme pengawasan dan pemeriksaan hasil pembangunan.
Masyarakat berharap persoalan ini segera ditindaklanjuti agar fungsi tanggul sebagai penahan banjir dapat berjalan optimal. Selain melindungi permukiman dan lahan pertanian, pembangunan infrastruktur pengendali banjir yang berkualitas juga dinilai penting untuk mendukung keberlangsungan produksi pertanian dan ketahanan pangan daerah.
Dengan nilai proyek mencapai Rp782 juta, pertanyaan mengenai kesesuaian spesifikasi dan mutu pekerjaan patut dijawab secara terbuka. Transparansi diperlukan agar masyarakat mengetahui apakah pembangunan telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan apakah hasilnya mampu memenuhi tujuan perlindungan dari banjir.
Baca juga:
Rumah Generasi Hebat: Seberapa Jauh Anak Yatim Bisa Mandiri?
Hingga berita ini disusun, dugaan ketidaksesuaian dimensi dan kualitas pekerjaan masih berdasarkan keterangan warga. Konfirmasi dari pihak kontraktor dan pemerintah daerah mengenai spesifikasi teknis serta pelaksanaan proyek masih diperlukan untuk memastikan dugaan tersebut.
Publik berhak memperoleh kejelasan mengenai hasil pemeriksaan, kesesuaian pekerjaan dengan kontrak, dan langkah perbaikan apabila ditemukan kekurangan. Sebab, keberhasilan proyek tanggul tidak cukup diukur dari panjang bangunan yang selesai dikerjakan, tetapi juga dari kesesuaian spesifikasi, kualitas konstruksi, dan kemampuannya menjalankan fungsi perlindungan bagi masyarakat.
Baca juga:
APBN Rp2.660,5 Triliun Sudah Dibelanjakan, Apa Dampaknya bagi Rakyat?
Rp782 juta digelontorkan untuk tanggul Sungai Way Buha. Namun, ketika warga menyebut lebarnya menyusut dari sekitar 5,5 meter menjadi 3,2 meter di sebagian besar bagian, pertanyaan pun mengalir: apakah spesifikasi proyek ikut menyusut, atau ada penjelasan teknis yang belum disampaikan kepada publik?
#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #TanggulWayBuha #LampungSelatan #ProyekInfrastruktur #TransparansiAnggaran #BeritaLampung

