.png "GalaPos ID")
GalaPos ID, Jakarta.
Wacana mengenai penunjukan balai-besar Kemenperin sebagai Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) memunculkan kekhawatiran di sejumlah fraksi DPR.
Namun Anggota Komisi VII, Ilham Permana, mengingatkan bahwa kebijakan standardisasi tidak boleh dilihat secara sempit.
 |
| Anggota Komisi VII DPR RI Ilham Permana menilai kebijakan standardisasi industri adalah langkah menjaga martabat dan kedaulatan industri nasional. Foto: istimewa |
"Ketika kebijakan standardisasi dipersoalkan, Ilham Permana mengingatkan bahwa ini bukan soal birokrasi—tetapi soal masa depan industri Indonesia."
Baca juga:
- Ilham Permana Dorong Standardisasi untuk Lawan Banjir Impor
- Baru Bebas, Janda Cantik Ini Kembali Tertangkap Karena Sabu
- Kepri Pamer Lima Pilar Wisata di Miss Tourism Indonesia 2026
Gala Poin:
1. Ilham mengingatkan bahwa standardisasi menyangkut keselamatan publik dan tidak boleh dipersempit menjadi isu kompetisi LSPro.
2. Pemerintah tetap membuka ruang bagi LSPro swasta di sektor nonstrategis, sembari memperkuat peran negara di sektor kritikal.
3. Ia menyerukan agar DPR melihat isu ini secara lintas-komisi untuk menghindari simpang-siur dan kegaduhan politik.
Ia menegaskan bahwa penguatan standardisasi adalah kebutuhan mendesak, bukan kebijakan reaktif.
“Ketika negara memperkuat standardisasi, kita sedang menjaga masa depan bangsa, dengan cara melindungi konsumen, menegakkan reputasi industri, dan memastikan produk Indonesia berdiri tegak di pasar global. Ini bukan sekadar regulasi, ini adalah wujud nasionalisme industri,” terang Ilham dalam keterangan yang diterima GalaPos ID, Kamis, 4 Desember 2025.
Menurutnya, perdebatan mengenai kewenangan antarLSPro seharusnya tidak mengalihkan fokus dari tujuan utama: melindungi keselamatan publik dan memastikan kualitas produk.
Standardisasi Bukan Birokrasi, Tapi Keamanan Publik
Ilham kembali menyoroti urgensi pengawasan ketat terutama terhadap produk berisiko tinggi yang beredar di pasar domestik.
“Kalau kita bicara soal keselamatan masyarakat dan integritas rantai pasok nasional, kita tidak boleh kompromi,” lanjutnya.
Baca juga:
Lonjakan Ratusan Persen, BEI Suspensi 5 Saham Sekaligus
Politisi Golkar itu menegaskan bahwa balai-besar sudah memiliki legitimasi melalui akreditasi KAN dan fasilitas laboratorium yang mumpuni.
Ilham mengklarifikasi bahwa langkah pemerintah bukanlah kompetisi dengan lembaga swasta. Menurutnya, ekosistem sertifikasi nasional tetap membutuhkan LSPro swasta, khususnya di sektor nonstrategis.
“Jika ada kekhawatiran soal dampak ekonomi bagi lembaga swasta, Komisi VII dapat memfasilitasi dialog agar transisi berjalan adil,” bebernya.
Ia juga mengingatkan agar kritik disampaikan dalam konteks kewenangan yang tepat.
Menanggapi kekhawatiran sektoral, Ilham menegaskan bahwa banyak negara maju menempatkan lembaga sertifikasi strategis langsung di bawah otoritas negara.
Baca juga:
Bertahan dari Beban Hafalan, Strategi Pelajar dan Pekerja Era Informasi
Hal itu menurutnya, dilakukan demi menjaga integritas proses sertifikasi dan mencegah celah manipulasi standar.
“Langkah Kemenperin ini bukan anomali. Ini justru penyelarasan dengan praktik terbaik global,” sebut Ilham.
Di tengah memanasnya perdebatan, Ilham mengajak seluruh elemen DPR untuk meredam simpang-siur narasi.
“Diskusi soal standardisasi sebaiknya melibatkan komisi terkait agar analisisnya menyeluruh,” pungkasnya.
Ilham menegaskan bahwa yang dibutuhkan saat ini bukan polemik, melainkan pemahaman kolektif mengenai pentingnya menjaga kedaulatan industri.
Baca juga:
Banyu Biru Djarot Dorong Penguatan UMKM Songket Palembang
"Mendalami sikap Ilham Permana dalam merespons wacana yang menyoroti LSPro swasta dan kebijakan Kemenperin. Bagaimana ia mempertahankan pentingnya standardisasi sambil tetap membuka ruang dialog?"
#KebijakanIndustri #KomisiVII #LSProIndonesia #GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia