Pemerintah Klaim Pemerataan Energi, Warga Tunggu Bukti

GalaPos ID, Minahasa.
Seperti diketahui, pemerintah telah meresmikan sejumlah proyek strategis ketenagalistrikan di Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua Barat, pada akhir oktober  lalu. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan peresmian ini merupakan bukti kehadiran negara dalam menjamin pemerataan akses listrik. Namun, realitas di lapangan belum sepenuhnya sejalan dengan pernyataan tersebut.
Meski pemerintah menjanjikan pemerataan energi, sejumlah desa masih belum teraliri listrik.

Proyek listrik baru di Sulut, NTT, dan Papua Barat diresmikan—Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tegaskan komitmen pemerataan akses energi, 29 Oktober 2025. Foto: PLN

"Pemerintah meresmikan proyek listrik di tiga provinsi, tetapi 11 desa di Sulawesi Utara masih gelap. Seberapa nyata klaim pemerataan energi itu?"

Baca juga:

• Rusli Habibie Desak PLN Genjot Elektrifikasi Indonesia Timur
• Korban Hilang Capai 553, Pencarian Hadapi Lumpur Mengering
• Akses Aceh Tamiang Berangsur Pulih, Tantangan Lapangan Masih Berat

Gala Poin:
1. Pemerintah meresmikan proyek listrik di Sulut, NTT, dan Papua Barat sebagai bagian pemerataan energi.
2. 11 desa di Sulawesi Utara masih belum teraliri listrik meski pemerintah menargetkan 2026 harus selesai.
3. Warga penerima BPBL menilai program membantu, tetapi rasio elektrifikasi nasional masih menyisakan jutaan warga gelap listrik.

Proyek yang diresmikan meliputi tiga agenda utama: Program Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL) di Kabupaten Minahasa, PLTMH Wairara berkapasitas 128 kW di Sumba Timur, dan PLTMH Anggi Tahap I dan II di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.

Dalam seremoni di Minahasa, Bahlil menegaskan bahwa langkah ini merupakan mandat Presiden Prabowo Subianto.

“Saya bersama Pak Gubernur Sulawesi Utara, Pak Bupati Minahasa. Hadir di sini untuk meresmikan peresmian pembangkit listrik tenaga mikrohidro di dua tempat, di Provinsi Papua Barat, di Arfak dan di NTT, serta kami meresmikan pemasangan listrik langsung kepada masyarakat, gratis,” ujar Bahlil, di Minahasa, Rabu, 29 Oktober 2025.

Ia mengungkapkan bahwa bantuan listrik baru di Kabupaten Minahasa pada 2025 telah menjangkau lebih dari 100 rumah tangga.

“Kita tahun 2025 di Minahasa ini alhamdulillah puji tuhan, masyarakatnya yang perbantuan listrik langsung ini tidak banyak. Kurang lebih sekitar 100 lebih saja. Itu cukup luar biasa dan tahun ini selesainya,” ujarnya.

Baca juga:
Dampak Parah Banjir Padang, Enam Jembatan Rusak dan Krisis Air Bersih

Meski demikian, 11 desa di Sulawesi Utara masih belum mendapatkan akses listrik, sebagian berada di dekat perbatasan Filipina. Bahlil menargetkan seluruh desa di provinsi tersebut teraliri listrik pada Desember 2026 sebagai bagian dari program jangka panjang hingga 2029–2030.

Di sela kegiatan, Wamen ESDM Yuliot Tanjung menghadiri acara di NTT, sementara Dirjen EBTKE Eniya Listiani Dewi mewakili kementerian di Papua Barat.

Program BPBL sendiri telah memberikan manfaat bagi ribuan rumah tangga. Secara nasional, realisasi BPBL tahun 2024 mencapai 155.429 rumah tangga, dan hingga September 2025 telah menyentuh 135.482 dari target 215.000 rumah tangga.

Sementara itu, penyaluran bantuan pasang baru listrik untuk 112 keluarga prasejahtera di Minahasa pada 30 Oktober 2025 menjadi bagian dari program “Merdeka dari Kegelapan”. Salah satu penerima, Jolly Walangitan (59), mengaku sangat terbantu.

“Kami sebelumnya hanya pasang lampu dengan menyambung dari tetangga. Sekarang sudah ada (penyambungan) listrik sendiri secara gratis, jadi kami bisa menikmati penerangan tanpa bergantung lagi pada orang lain,” ujar Jolly Walangitan.

Baca juga:
Diet Lacto-Vegetarian: Antara Etika, Lingkungan, dan Kesehatan

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto, Kementerian ESDM, dan PLN.

“Kami sekeluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah, Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Menteri ESDM dan PLN yang telah membantu kami mendapatkan pemasangan listrik gratis,” tuturnya.

Bahlil menegaskan komitmen pemerataan energi.

“Sekali lagi saya perintahkan, agar 2029 sampai 2030, semua desa, semua kelurahan, sudah harus ada listrik,” katanya.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan kesiapan PLN menjalankan BPBL.

“Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia telah menegaskan agar tidak ada lagi masyarakat yang hidup dalam kegelapan. PLN memastikan seluruh warga, tanpa terkecuali, dapat menikmati listrik sebagai hak dasar,” ujar Darmawan.

Menurut Darmawan, BPBL adalah solusi bagi masyarakat prasejahtera yang tidak mampu membiayai pemasangan listrik meski jaringan sudah tersedia.

Pemerataan listrik di Timur Indonesia dinilai masih lambat. Anggota Komisi XII DPR RI Rusli Habibie minta pemerintah tingkatkan kinerja elektrifikasi. Foto: istimewa

Dengan rasio elektrifikasi nasional mencapai 98,53 persen pada Semester I 2025, masih ada 1,47 persen rumah tangga di wilayah 3T yang belum menikmati listrik. Pemerintah menyebut sektor ini sebagai prioritas, meski berbagai proyek menunjukkan hasil bertahap.

Sementara baru-baru ini, dorongan agar pemerintah mempercepat pemerataan listrik di Indonesia Timur kembali menguat. Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Rusli Habibie, menilai kinerja elektrifikasi di kawasan timur masih tertinggal meski program nasional terus digulirkan. Ia mendesak PT PLN (Persero) agar tidak menjadikan kondisi geografis sebagai alasan keterlambatan dan segera mengoptimalkan Program Pasang Baru Listrik (PBBL).

“Percepatan elektrifikasi di Indonesia Timur harus menjadi prioritas nasional karena berkaitan langsung dengan keadilan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan,” tegas Rusli, Selasa, 2 Desember 2025.

Menurutnya, akses listrik di wilayah ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan indikator ketimpangan yang terus berulang dari tahun ke tahun. Ia menilai listrik adalah instrumen utama penggerak ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pertumbuhan UMKM berbasis lokal.

 

 

Baca juga:
Banjir Padang, Kerusakan Infrastruktur Capai Rp202 M

"Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meresmikan proyek BPBL dan PLTMH di Sulawesi Utara, NTT, dan Papua Barat. Meski pemerintah menjanjikan pemerataan energi, sejumlah desa masih belum teraliri listrik."

#BPBL #PLTMH #PemerataanListrik #GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia