Jamaludin Malik Puji Program Energi Prabowo-Gibran

GalaPos ID, Jakarta.
Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memasuki usia satu tahun, dan sektor energi menjadi salah satu area yang mendapat sorotan positif dari parlemen.
Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Golkar, Jamaludin Malik, menyampaikan apresiasi terhadap sejumlah program energi yang disebutnya mulai membentuk fondasi kemandirian nasional, terutama untuk masyarakat di wilayah pelosok.

"Anggota DPR RI Jamaludin Malik memuji capaian energi pemerintahan Prabowo–Gibran dalam setahun terakhir, dari listrik desa hingga biodiesel. Tapi benarkah semua ini telah menyentuh rakyat di pelosok, atau baru sebatas proyek dan janji di atas kertas?"

Baca juga:

• GP Ansor Diminta Jadi Mitra Kritis Pemkab Serang
• DPR Desak Tunda Ekspor Emas, DMO Jadi Sorotan
• NEXT: Pasar Modal Indonesia Rp15.000 Triliun, Fakta atau Ilusi?

Gala Poin:
1. Jamaludin Malik mengapresiasi langkah pemerintah dalam program energi seperti listrik desa, biodiesel, dan legalisasi sumur minyak rakyat.
2. Diversifikasi energi berbasis pertanian seperti bioetanol dinilai membuka peluang ekonomi daerah dan petani lokal.
3. Legalisasi tambang rakyat dan koperasi dinilai sebagai bentuk pemerataan energi, namun implementasi di lapangan masih jadi pekerjaan besar.

“Dalam satu tahun terakhir, kita melihat pemerintah tidak hanya fokus pada proyek besar, tetapi juga memperhatikan pondasi energi rakyat. Program listrik desa, pengembangan biodiesel, hingga legalisasi sumur minyak rakyat adalah langkah maju yang patut diapresiasi,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima GalaPos ID, Senin, 20 Oktober 2025.

Jamaludin menyebut program Listrik Desa dan Desa Terang berhasil membuka akses listrik di kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal dan perluasan distribusi PLN. Menurutnya, listrik bukan hanya soal penerangan, tetapi kunci membuka akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Namun pertanyaannya: Apakah semua wilayah 3T benar-benar sudah teraliri listrik dengan baik? Di beberapa laporan lapangan, masih ditemukan daerah yang mengandalkan genset, atau hanya mendapatkan listrik beberapa jam dalam sehari. Komitmen di pusat belum tentu utuh di pelosok.

Baca juga:
Korupsi Masih Mengintai, NEXT: Tapi Rp1,7 Triliun Sudah Dikembalikan

Jamaludin juga mengangkat keberlanjutan program biodiesel B40 menuju B50 yang dinilai menjaga harga sawit rakyat tetap stabil.

“Kebijakan biodiesel ini menjaga harga sawit rakyat tetap stabil. Ketika energi terhubung dengan perkebunan, maka ekonomi desa ikut bergerak,” tegasnya.

Kritik yang muncul selama ini adalah soal konsistensi suplai, keterlibatan petani kecil dalam rantai distribusi bahan bakar nabati, serta pengawasan terhadap dominasi korporasi besar yang berpotensi menggeser manfaat untuk rakyat.

Ia juga menyoroti awal implementasi Bioetanol E10 berbasis tebu, singkong, dan jagung. Program ini menurutnya dapat membuka peluang pabrik bioenergi daerah dan menciptakan pasar baru bagi komoditas lokal. Sebuah konsep yang menjanjikan, namun sejauh ini masih dalam tahap awal.

Terkait pertambangan rakyat, Jamaludin menyambut baik legalisasi Sumur Minyak Rakyat dan akses tambang untuk koperasi serta UMKM.

Foto: DPR RI

Ia melihat ini sebagai bentuk kepercayaan negara kepada rakyat sebagai pelaku energi.

“Pertambangan rakyat harus kita lihat sebagai peluang pembangunan, bukan pelanggaran. Ketika negara memberi izin kepada koperasi dan sumur rakyat, itu artinya negara percaya bahwa rakyat mampu menjadi pelaku energi, bukan hanya penonton,” ujar legislator dari Jawa Tengah II tersebut.

Tetapi publik masih mempertanyakan sejauh mana rakyat benar-benar dilibatkan secara adil dan aman dalam industri ekstraktif yang selama ini lebih banyak dikuasai pemodal besar.

Jamaludin menutup pernyataannya dengan mendorong implementasi nyata di lapangan dan transisi energi yang tidak meninggalkan kelompok rentan.

Baca juga:
Potensi Terkubur Desa Pinang Banjar Mulai Dibuka

“Pemerintah sudah berada di jalur yang tepat. Tugas kita di DPR adalah memastikan setiap kebijakan energi sampai ke dapur rakyat, bukan hanya berhenti di meja regulasi,” pungkasnya.

Namun yang menjadi pertaruhan ke depan adalah sejauh mana kebijakan yang digagas di Jakarta benar-benar menyala di rumah-rumah rakyat. Pujian boleh dilontarkan, tapi realitas di lapangan tetap menjadi ukuran utama keberhasilan.

 

Baca juga:
0x Protocol, Di Balik Token ZRX yang Menantang Sentralisasi

"Kemandirian energi kembali digaungkan di tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran. Anggota DPR menyebut fondasi mulai terbentuk. Namun, di balik pujian itu, apakah rakyat benar-benar mulai "menyalakan lampu" dari program energi nasional? Ataukah listrik masih sekadar menyala di laporan, bukan di desa-desa?"

#Energi #ESDM #TambangRakyat #GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia