Sidak Beras SPHP di Bengkulu, Mentan Amran: Tak Ada Impor

GalaPos ID, Bengkulu.
Di tengah fluktuasi harga beras yang masih menghantui sejumlah wilayah, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Panorama, Kota Bengkulu, Selasa, 16 September 2025.
Sidak ini dilakukan untuk memastikan langsung efektivitas operasi pasar beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang kini dijalankan pemerintah secara masif.

“Indonesia tidak impor beras!” tegas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam sidaknya di Pasar Panorama, Bengkulu. Sebuah pernyataan yang menggugah rasa penasaran: mungkinkah krisis pangan benar-benar dihindari hanya lewat operasi pasar?

Baca juga:

• 70% Masalah Pertanian Selesai? Ketua DPD Puji Kinerja Mentan Amran
• Fexofenadine, Obat Antihistamin Redakan Gejala Alergi?
• Resmi, BKN Setujui Pengangkatan Honorer Jadi PPPK

Gala Poin:
1. Menteri Pertanian Amran melakukan sidak ke Pasar Panorama Bengkulu untuk memantau pelaksanaan operasi pasar SPHP.
2. Pemerintah siapkan 1,3 juta ton beras SPHP hingga Desember 2025, dengan klaim tidak ada impor beras hingga saat ini.
3. Distribusi beras SPHP disebut telah menurunkan angka inflasi dan mendorong stabilisasi harga, namun efektivitas jangka panjang masih perlu diuji.

Dalam sidak tersebut, Amran menyatakan bahwa pemerintah menyiapkan stok 1,3 juta ton beras SPHP yang akan disalurkan hingga akhir tahun.

Program ini disebut sebagai instruksi langsung Presiden guna menjaga kestabilan harga dan menjamin ketersediaan pangan pokok masyarakat.

“Alhamdulillah kita lihat animo masyarakat untuk membeli SPHP cukup baik. Stok kita banyak dan yang paling penting, sampai detik ini Indonesia tidak impor beras. Itu prestasi petani kita, prestasi bangsa,” kata Amran.

Pernyataan ini patut dicatat: di tengah lonjakan harga pangan global dan cuaca yang tak menentu, pemerintah mengklaim tidak melakukan impor beras.

Baca juga:
Tragedi Sindikat Rekening Dormant, 15 Tersangka Diamankan

Sebuah langkah yang patut diapresiasi, tapi juga perlu dikritisi secara realistis — sejauh mana keberlanjutan strategi ini mampu menahan gejolak pasokan dan permintaan ke depan?

Data dari Perum Bulog menunjukkan bahwa hingga 15 September 2025, penyaluran beras SPHP telah mencapai 367,3 ribu ton atau sekitar 24,49 persen dari target tahunan 1,5 juta ton.

Program ini tampaknya mulai menunjukkan hasil. Penjualan lewat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih meningkat signifikan — dari 498 ton di awal September menjadi 705 ton.

Tak hanya angka, testimoni pedagang di lapangan pun mengonfirmasi antusiasme warga.

“Laku sekali, sehari bisa 50 bungkus keluar,” ujar salah satu pedagang di Pasar Panorama.
“Kalau Sabtu-Minggu lebih banyak. Banyak masyarakat beli karena harganya lebih murah,” tambah pedagang lainnya.

Di sisi lain, klaim pemerintah bahwa penyaluran SPHP telah menurunkan angka inflasi dari 214 kabupaten/kota menjadi 100 juga menjadi sinyal positif.

Namun, penurunan itu tentu perlu dilihat dalam konteks luas: apakah harga beras stabil berkat distribusi merata, atau hanya bersifat sesaat dan regional?

Amran menegaskan bahwa operasi pasar SPHP akan terus berlanjut hingga Desember, didampingi program jangka panjang berupa ekstensifikasi, intensifikasi, dan transformasi pertanian modern.

“Kita lanjutkan operasi pasar besar-besaran. Insya Allah tahun ini Indonesia hampir pasti swasembada tanpa impor,” tegasnya.

Dalam nada optimis itu, Menteri juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan Bulog atas sinergi dalam mengawal jalannya program.

“Operasi pasar ini atas perintah Bapak Presiden sampai dengan Desember. Stok kita banyak, dan kami senang melihat masyarakat bisa membeli beras murah yang disediakan pemerintah,” tutupnya.

Baca juga:
Praperadilan Rudy Tanoesoedibjo, KPK Beberkan Bukti Korupsi Bansos

Meski angka-angka terlihat menjanjikan, banyak pertanyaan strategis yang patut diajukan:
Apakah pasokan akan tetap terjaga jika kondisi cuaca ekstrem benar-benar terjadi?
Bagaimana keberlangsungan distribusi hingga pelosok, bukan hanya kota-kota besar?
Dan yang paling penting: seberapa kuat ketergantungan kita terhadap intervensi pasar pemerintah?

Apresiasi atas kerja cepat dan klaim non-impor tentu layak diberi ruang. Namun, kemandirian pangan sejati tidak hanya diukur dari stok, tapi dari ketahanan sistem secara menyeluruh — dari petani, infrastruktur distribusi, hingga kestabilan harga jangka panjang.

 

Baca juga:
Dosa Seragam, Dua Oknum Kopassus Terlibat Pembunuhan Kacab BRI

“Indonesia tidak impor beras!” tegas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam sidaknya di Pasar Panorama, Bengkulu. Sebuah pernyataan yang menggugah rasa penasaran: mungkinkah krisis pangan benar-benar dihindari hanya lewat operasi pasar?

#Beras #Swasembada #OperasiPasar #GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia