.png "GalaPos ID")
GalaPos ID, Jabar.
Pemerintah Kabupaten Karawang boleh menargetkan perbaikan 600 ruang kelas setiap tahun, tapi fakta di lapangan berbicara lebih jujur: satu ruang kelas pun masih bisa nyaris ambruk tanpa intervensi.
Dari total 3.080 ruang kelas rusak, langkah ini lebih mirip upaya tambal sulam daripada solusi struktural.
.jpeg "3.080 Kelas Rusak, Karawang Kejar Target 600 Per Tahun")
“Ketika satu sekolah hampir ambruk, ribuan lainnya menanti nasib yang sama. Di balik janji-janji perbaikan infrastruktur sekolah, publik bertanya: mana hasil nyatanya?”
Baca juga:
- Pendidikan yang Terlupakan di SDN 3 Kutajaya
- Miris! Potret 280 Kelas Sekolah Rusak di Majalengka
- Saat Pendidikan Tergerus Longsor dan Banjir
Gala Poin:
1. Pemkab Karawang targetkan perbaikan 600 ruang kelas per tahun dari 3.080 kelas rusak.
2. Program Sekolah Rakyat dibangun, namun sekolah eksisting masih terabaikan.
3. Ketimpangan antara janji politik dan kondisi nyata di lapangan.
Ketika SDN 3 Kutajaya memaksa siswa belajar di ruang rapuh yang sewaktu-waktu bisa runtuh, publik wajar bertanya: mengapa anggaran digelontorkan untuk membangun sekolah baru seperti Sekolah Rakyat, sementara ribuan ruang belajar yang ada justru dibiarkan membusuk?
Di balik slogan-slogan dan pidato pejabat, anak-anak tetap duduk di bawah atap bocor—bertahan dari waktu, bukan karena dilindungi, tapi karena dilupakan.
Baca juga:
Ironi Pendidikan di Tasikmalaya, Kelas Nyaris Runtuh
Pemerintah Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat mengklaim serius menangani persoalan sekolah rusak, dengan target ambisius: memperbaiki 600 ruang kelas setiap tahun.
Namun dari total 3.080 ruang kelas rusak, langkah ini terlihat seperti upaya tambal sulam.
"Jumlah (sekolah rusak) masih lumayan banyak. Ini menjadi tugas kita dalam menuntaskan persoalan sekolah rusak," kata Sekretaris Daerah Karawang, Asep Aang Rahmatullah, dalam pernyataannya, pada Sabtu, 22 Februari 2025, lalu.
.jpeg "Sekolah Rakyat Dibangun, SDN Roboh Terlupakan?")
Program perbaikan diklaim akan dibagi berdasarkan daerah pemilihan untuk efektivitas.
Namun, kondisi memprihatinkan di SDN 3 Kutajaya menunjukkan masih adanya ketimpangan dalam implementasi.
Sementara itu, pembangunan Sekolah Rakyat seluas 5,4 hektare di Tegalwaru digembar-gemborkan sebagai solusi pendidikan gratis untuk keluarga prasejahtera.
Baca juga:
Bondowoso Kekeringan, Warga Hidup dari 10 Liter Air
Tapi publik bertanya, apakah perlu membangun baru saat bangunan lama saja nyaris roboh?
Bupati Karawang Aep Syaepuloh menyatakan, “Penanganan infrastruktur sekolah harus dilakukan agar kegiatan belajar mengajar bisa berlangsung dengan aman, nyaman, dan lancar.”
Namun realita di lapangan berbicara lain. Saat siswa di SDN 3 Kutajaya harus belajar di bawah ancaman atap ambruk, roadmap perbaikan sekolah masih berupa rencana di atas kertas.
Baca juga:
Lingkungan RSUD Praya Kotor, Siapa Bertanggung Jawab?
“Pemkab Karawang menargetkan perbaikan 600 ruang kelas per tahun, namun kenyataan di lapangan masih menunjukkan ribuan kelas rusak. Apakah ini komitmen atau sekadar narasi politik?”
#SekolahRusak #JanjiPolitik #FasilitasPendidikan #RenovasiTertunda #GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia