GalaPos ID, Jakarta.
Erupsi sejumlah gunung api dalam waktu berdekatan kembali menguji kesiapan Indonesia menghadapi bencana. Gunung Anak Krakatau, Gunung Ibu, Gunung Ili Lewotolok, dan Gunung Semeru dilaporkan mengalami erupsi pada Minggu, 6 September 2026.
"Kalau warga baru tahu penerbangan terganggu setelah tiba di bandara, itu bukan peringatan dini—itu pemberitahuan terlambat. Ade Ginanjar meminta pemerintah memastikan data vulkanik segera berubah menjadi keputusan dan informasi yang bisa dipakai masyarakat."
Baca juga:
- Erupsi Gunung Anak Krakatau Ubah Warna Laut, 7 Bandara Masih Ditutup
- Novita Hardini Soroti Hilirisasi dan Persoalan Lahan di Tapanuli Utara
- Dasco Soroti Abu Vulkanik Anak Krakatau: Warga Diminta Jaga Diri
Gala Poin:
1. Kesiapsiagaan nasional: Aktivitas Gunung Anak Krakatau, Ibu, Ili Lewotolok, dan Semeru dinilai harus menjadi momentum memperkuat sistem mitigasi secara terpadu.
2. Data harus berubah menjadi tindakan: Informasi BMKG dan Badan Geologi/PVMBG mengenai aktivitas vulkanik, abu, cuaca, dan angin harus cepat diterjemahkan menjadi keputusan transportasi serta peringatan kepada masyarakat.
3. Negara harus hadir sebelum krisis: Basarnas, pemerintah daerah, operator transportasi, dan lembaga terkait diminta memiliki skenario respons yang siap diaktifkan sebelum ancaman berkembang menjadi korban.
Bagi Anggota Komisi V DPR RI Ade Ginanjar, rangkaian aktivitas tersebut tidak semestinya diperlakukan sebagai kejadian yang berdiri sendiri. Yang perlu diuji justru kemampuan negara menghubungkan informasi vulkanologi dengan keputusan transportasi, peringatan dini, pencarian dan pertolongan, serta perlindungan masyarakat.
Ade meminta pemerintah memperkuat kesiapsiagaan nasional, termasuk memastikan sistem mitigasi bencana, transportasi, meteorologi, serta pencarian dan pertolongan dapat bekerja secara terpadu.
“Kita tidak boleh melihat setiap erupsi sebagai kejadian yang berdiri sendiri. Negara harus memastikan seluruh sistem siap menghadapi kemungkinan dampak yang meluas terhadap masyarakat dan konektivitas nasional,” ujar Ade, dalam keterangan yang diterima, Senin, 7 September 2026.
Jangan Sampai Data Berhenti di Layar Monitor
Persoalan mitigasi, menurut Ade, bukan hanya kemampuan mendeteksi aktivitas gunung api. Tantangan berikutnya adalah memastikan informasi tersebut segera berubah menjadi keputusan operasional.
Baca juga:
BMKG bersama Badan Geologi/PVMBG diminta memastikan informasi mengenai aktivitas vulkanik dapat diterjemahkan secara cepat. Data mengenai aktivitas gunung, arah dan ketinggian sebaran abu, kondisi angin, cuaca, hingga potensi dampaknya terhadap wilayah udara dan laut harus segera diterima Kementerian Perhubungan, Basarnas, pemerintah daerah, operator transportasi, dan masyarakat.
Di titik inilah kualitas sistem peringatan dini diuji. Informasi yang akurat tetapi terlambat diterima atau tidak segera ditindaklanjuti tetap berisiko kehilangan fungsi perlindungannya.
“Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas, cepat, dan konsisten. Karena itu, satu data, satu koordinasi, dan satu protokol respons harus terus diperkuat,” tegasnya.
Abu Vulkanik Bisa Mengganggu Konektivitas
Dampak erupsi juga tidak berhenti di sekitar kawah. Ade meminta Kementerian Perhubungan meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak abu vulkanik terhadap penerbangan dan pelayaran, terutama wilayah yang berada dalam jalur potensi sebaran abu.
Aktivitas Gunung Anak Krakatau menjadi pengingat bahwa material vulkanik dapat berdampak terhadap wilayah yang jauh dari lokasi erupsi dan berpotensi mengganggu konektivitas udara maupun laut.
Namun, keselamatan bukan satu-satunya persoalan. Kecepatan informasi kepada pengguna transportasi juga menentukan.
Masyarakat perlu mengetahui sedini mungkin apabila terjadi pembatalan, penundaan, pengalihan rute, atau pemulihan layanan transportasi.
“Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui gangguan setelah berada di bandara, pelabuhan, atau dalam perjalanan. Informasi harus diberikan sedini mungkin agar masyarakat dapat mengambil keputusan dengan aman,” katanya.
Pernyataan tersebut menempatkan persoalan komunikasi sebagai bagian dari keselamatan transportasi. Publik tidak semestinya menjadi pihak terakhir yang mengetahui perubahan layanan ketika risiko sudah berada di depan mata.
Basarnas Diminta Tak Menunggu Keadaan Darurat
Kesiapsiagaan juga diminta diperkuat di sektor pencarian dan pertolongan. Ade mendorong Basarnas memperkuat kesiapan personel, peralatan, komunikasi, serta skenario pencarian dan pertolongan di wilayah yang berpotensi terdampak aktivitas vulkanik.
Baca juga:
Rp1,8 Triliun Dana Investor Indosterling Ditelusuri, Aset Rp84 Miliar Disita
Kesiapan itu perlu mencakup wilayah darat, pesisir, dan perairan. Alasannya, sejumlah gunung api aktif berada dekat dengan permukiman maupun jalur transportasi masyarakat.
Menurut Ade, pola kerja tidak boleh semata-mata menunggu keadaan darurat terjadi.
Basarnas harus memiliki pemetaan risiko serta skenario respons yang dapat segera diaktifkan ketika terjadi peningkatan aktivitas gunung api, gangguan transportasi, ataupun kondisi yang membutuhkan evakuasi dan pertolongan.
Peringatan Dini Jangan Sekadar Bunyi
Pemerintah juga diminta memperkuat komunikasi publik. Informasi mengenai status gunung api, wilayah yang harus dihindari, potensi sebaran abu, kondisi transportasi, hingga langkah perlindungan harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan dapat segera ditindaklanjuti masyarakat.
Masalahnya bukan sekadar apakah peringatan sudah dikeluarkan, melainkan apakah peringatan tersebut benar-benar sampai kepada orang yang berada di wilayah berisiko.
Baca juga:
Ratusan Warga Sepaku Gelar Salat Istiqsa Memohon Turun Hujan
“Jangan sampai masyarakat mengetahui ancaman setelah dampaknya terjadi. Peringatan dini harus benar-benar menjadi peringatan yang sampai kepada masyarakat dan diikuti tindakan yang jelas,” kata Ade.
Pesan tersebut penting karena keberhasilan mitigasi pada akhirnya tidak hanya diukur dari kecanggihan alat pendeteksi. Sistem dianggap bekerja ketika informasi ancaman mampu mendorong tindakan yang tepat sebelum korban berjatuhan.
Negara Diminta Hadir Sebelum Bencana
Meningkatnya aktivitas sejumlah gunung api, menurut Ade, harus menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan bencana merupakan bagian dari pelayanan publik dan keselamatan nasional.
Karena itu, pemerintah perlu membangun sistem yang menghubungkan BMKG, Badan Geologi/PVMBG, Kementerian Perhubungan, Basarnas, pemerintah daerah, operator transportasi, dan lembaga terkait.
Baca juga:
8 WNI Disebut Jadi Tentara Rusia, Kemlu RI Masih Verifikasi
Tujuannya jelas: setiap perubahan kondisi harus dapat diterjemahkan menjadi respons secara cepat dan terkoordinasi.
“Prioritas kita adalah menyelamatkan masyarakat. Transportasi harus aman, informasi harus cepat dan akurat, serta Basarnas harus siap ketika masyarakat membutuhkan pertolongan. Negara harus hadir bukan hanya ketika bencana terjadi, tetapi sejak tanda-tanda ancaman terdeteksi,” pungkas Ade Ginanjar.
Pada akhirnya, erupsi empat gunung api bukan hanya cerita tentang aktivitas vulkanik. Ini juga ujian terhadap seberapa cepat negara mengubah data menjadi tindakan.
Gunung tidak mengenal birokrasi, jadwal rapat, atau batas kewenangan antarlembaga. Karena itu, ketika tanda bahaya muncul, koordinasi negara seharusnya sudah berjalan—bukan baru dimulai setelah masyarakat merasakan dampaknya.
Baca juga:
- Prabowo Terima KTA NU, Gus Kikin Ungkap Hal yang Disebut Baru Kali Ini
- BPS Banten: Data Desil Perlu Dimutakhirkan Secara Kontinu
Gunung meletus tidak pernah mengirim undangan rapat, tetapi negara dituntut siap sebelum abu dan lava menyebar. Aktivitas Gunung Anak Krakatau, Ibu, Ili Lewotolok, dan Semeru menjadi alarm agar sistem mitigasi tidak berhenti pada data dan peringatan.
#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #GunungApi #MitigasiBencana #KesiapsiagaanBencana #ErupsiIndonesia #KeselamatanPublik