HMI Bandung Desak Evaluasi MBG dan KDMP, Mahasiswa Soroti Penggunaan Anggaran Negara

GalaPos ID, Bandung.
Persoalan penggunaan anggaran negara menjadi sorotan dalam aksi demonstrasi yang digelar kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandung. Melalui long march dari Monumen Perjuangan menuju Gasibu hingga kawasan Cikapayang pada Kamis, 18 Juni 2026, massa aksi menuntut pemerintah pusat mengevaluasi sejumlah program prioritas yang dinilai perlu diuji efektivitas dan manfaatnya bagi masyarakat.

Di tengah derasnya aliran anggaran negara untuk berbagai program prioritas, mahasiswa Bandung memilih turun ke jalan untuk mengajukan pertanyaan yang seharusnya juga menjadi pertanyaan publik: sejauh mana uang rakyat benar-benar bekerja untuk rakyat? Dari evaluasi Program Makan Bergizi Gratis hingga reformasi pendidikan, aksi ini menjadi pengingat bahwa kritik masih menjadi vitamin demokrasi. Foto: istimewa

 

"Triliunan rupiah sudah berjalan, tetapi pertanyaan publik masih tertinggal di belakang. Mahasiswa Bandung turun ke jalan untuk menagih jawaban yang belum kunjung sampai,"

Baca juga:

• Dari Kelas ke Kebun Mini, Anak-anak Yogyakarta Diajak Mengenal Dunia Pertanian
• CCTV Rekam Aksi Penyerangan Berdarah di Kotabumi Utara, Tiga Korban Luka
• Dugaan Uang Pelicin Cabut Perkara Laka Lantas, Polres Batu Bara Disorot

Gala Poin:
1. Mahasiswa HMI Cabang Bandung menuntut evaluasi total Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) karena dinilai menyerap anggaran besar dan perlu diuji efektivitas serta transparansinya.
2. Massa aksi mendesak judicial review terhadap UU Polri dan UU TNI untuk memastikan perluasan kewenangan aparat tetap berada dalam koridor demokrasi, supremasi sipil, dan HAM.
3. Mahasiswa menuntut reformasi menyeluruh sistem pendidikan nasional akibat masih adanya ketimpangan akses, kualitas sarana yang belum merata, kesejahteraan guru, dan tingginya biaya pendidikan.

Aksi yang melibatkan kader HMI cabang Bandung tersebut membawa tiga tuntutan utama, mulai dari evaluasi program pemerintah, pengujian konstitusional sejumlah regulasi, hingga reformasi sistem pendidikan nasional.

Koordinator Lapangan, Muhammad Rafid Wafi, menyatakan bahwa tuntutan pertama berkaitan dengan penggunaan anggaran negara dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

“Hari ini kami menyampaikan tiga tuntutan utama sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

Pertama, kami mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kedua program ini menyerap anggaran negara yang sangat besar, namun masih menyisakan berbagai persoalan terkait efektivitas, transparansi, kesiapan pelaksanaan, serta dampak nyata bagi Masyarakat. Setiap rupiah uang rakyat harus digunakan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan,” sebut Muhammad Rafid Wafi dalam keterangan yang diterima GalaPos ID, Jumat, 19 Juni 2026.

Baca juga:
Modus Sistem Tempel Narkoba Terbongkar, Empat Pelajar Kuningan Diamankan

Tuntutan tersebut muncul dari kekhawatiran mahasiswa terhadap besarnya dana publik yang digunakan untuk membiayai berbagai program strategis pemerintah. Menurut mereka, besarnya anggaran harus diikuti transparansi, pengawasan, dan ukuran keberhasilan yang dapat diakses publik.

 

Selain menyoroti kebijakan anggaran, massa aksi juga meminta pengujian konstitusional terhadap Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI.

“Kedua, kami mendesak dilakukannya judicial review terhadap Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI. Perluasan kewenangan aparat harus tetap berada dalam koridor demokrasi, supremasi sipil, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pengujian konstitusional diperlukan untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dapat mengancam demokrasi.”

Mahasiswa menilai pengawasan terhadap kewenangan aparat merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi dan mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Baca juga:
Umanis Galungan 2026: Pura Lempuyang Dipenuhi Ribuan Pemedek

Sektor pendidikan turut menjadi fokus kritik dalam aksi tersebut. Mahasiswa menilai berbagai persoalan mendasar masih membayangi dunia pendidikan nasional.

“Ketiga, kami menuntut revolusi sistem pendidikan nasional. Hingga hari ini, ketimpangan akses pendidikan, kualitas sarana yang belum merata, kesejahteraan guru, serta tingginya biaya pendidikan masih menjadi persoalan serius. Pendidikan harus menjadi hak seluruh rakyat dan menjadi sarana menciptakan generasi yang unggul, kritis, serta berdaya saing.”

Bagi mahasiswa, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari jumlah program yang diluncurkan atau besarnya anggaran yang digelontorkan. Dampak nyata, keterbukaan informasi, dan keberpihakan kepada masyarakat menjadi ukuran yang jauh lebih penting untuk menilai kualitas kebijakan publik.

“Kami menegaskan bahwa pembangunan nasional harus berlandaskan transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada rakyat. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal kebijakan publik demi terwujudnya Indonesia yang adil, demokratis, dan sejahtera.

 

 

Baca juga:
Waspada Tiroid, Penyakit yang Diam-Diam Merusak Metabolisme Tubuh

"Ketika program pemerintah terus bertambah, mahasiswa justru meminta satu hal sederhana: tunjukkan hasilnya, bukan hanya balihonya."

#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #Bandung #AksiMahasiswa #KebijakanPublik #PendidikanIndonesia #DemokrasiIndonesia