.png "GalaPos ID")
GalaPos ID, Kendari.
Pemerintah mengklaim program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi instrumen utama untuk menggeser orientasi pembangunan nasional dari yang selama ini dinilai lebih berpihak pada kawasan perkotaan menjadi berbasis desa.
Namun, di tengah capaian administratif yang hampir menyentuh target nasional, efektivitas koperasi dalam menggerakkan ekonomi warga masih menjadi pekerjaan rumah besar.
 |
| Puluhan ribu Koperasi Desa Merah Putih sudah berdiri hampir memenuhi target nasional. Namun pertanyaan publik tetap sama: apakah koperasi benar-benar menggerakkan ekonomi warga, atau sekadar menambah deretan papan nama yang terlihat sibuk di atas kertas? Foto: istimewa |
"Ketika ribuan koperasi lahir dalam waktu singkat, publik berhak bertanya: apakah ekonomi desa sedang dibangun, atau hanya statistik yang sedang dipoles?"
Baca juga:
- Megawati: Mahasiswa Warga Negara, Mengapa Harus Ditakuti?
- Kasus Guru P3K dan 3 Siswi SD di Palu, Alarm Darurat Perlindungan Anak
- Minuman Manis dan Ancaman Kesehatan Publik
Gala Poin:
1. Kemendagri menyebut Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen utama mengubah paradigma pembangunan dari kota-sentris menjadi desa-sentris.
2. Sebanyak 83.362 koperasi atau 99,66 persen target nasional telah berbadan hukum, dengan ratusan ribu tenaga kerja terserap.
3. Pemerintah mengakui tantangan masih ada dan menegaskan keberhasilan program tidak diukur dari jumlah koperasi yang terbentuk, melainkan manfaat ekonominya bagi masyarakat.
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), La Ode Ahmad P. Bolombo, menyampaikan hal tersebut saat membuka Lokakarya Satuan Tugas Daerah (Satgasda) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Wilayah 1, 3, dan 4 di Aula Bahteramas Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kendari.
Menurut La Ode, KDKMP merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) sekaligus program direktif Presiden yang dijalankan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“KDKMP adalah instrumen konkret untuk mewujudkan Asta Cita keempat, yaitu memperkuat basis ekonomi rakyat dengan prinsip kemandirian dan gotong royong. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih ini merupakan langkah nyata kita dalam membalikkan paradigma lama yang bersifat kota-sentris menjadi desa-sentris atau Indonesia-sentris," ujar La Ode Ahmad melalui keterangan resmi, yang diterima GalaPos ID, Senin, 15 Juni 2026.
Baca juga:
Dari Rekor MURI hingga HAKI Tapai Pulut Katuk, Inhil Perkuat Identitas Budaya
Pemerintah juga mencatat 8.605 koperasi telah mengajukan kemitraan strategis, sementara 89 koperasi sedang dalam proses pengajuan pembiayaan modal kerja. Program ini diklaim menyerap 321.919 tenaga kerja yang terdiri dari 207.436 pegawai penuh waktu dan 114.483 pegawai paruh waktu.
La Ode menyebut program yang telah berjalan selama setahun tersebut diarahkan untuk memperkuat ekonomi rakyat sekaligus menekan angka kemiskinan di wilayah perdesaan.
"Pak Presiden (Prabowo Subianto) saat meluncurkan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Nganjuk, mengatakan koperasi harus menjadi instrumen utama untuk memperkuat ekonomi rakyat dan memutus rantai kemiskinan di desa," ungkap La Ode.
.jpg "Kemendagri Klaim Kopdes Merah Putih Ubah Pembangunan dari Kota ke Desa") |
| Pemerintah mengakui tantangan masih ada dan menegaskan keberhasilan program tidak diukur dari jumlah koperasi yang terbentuk, melainkan manfaat ekonominya bagi masyarakat. Foto: istimewa |
"Presiden juga menekankan bahwa negara harus hadir memastikan masyarakat kecil mendapatkan akses pembiayaan, distribusi, dan pasar secara adil,” imbuhnya.
Meski demikian, sejumlah hambatan masih ditemukan dalam pelaksanaan program. Kemendagri mencatat 278 kampung di Papua Pegunungan belum memperbarui data, sementara sejumlah desa di Aceh dan Sumatera Utara masih menyelesaikan tahapan musyawarah desa khusus.
Pada aspek pembangunan fisik, dari target 83.765 lahan desa, sebanyak 38.033 lahan telah terdaftar, 35.396 titik memasuki tahap pembangunan, dan 12.134 gerai telah selesai dibangun sepenuhnya.
Di Sulawesi Tenggara, yang menjadi tuan rumah lokakarya, dari total 2.286 desa, sebanyak 855 lahan KDKMP telah terdaftar, 801 lahan mulai dibangun, dan 112 gerai telah selesai 100 persen. Kabupaten Konawe Selatan menjadi daerah dengan capaian tertinggi, yakni 133 lahan terdaftar dan 37 gerai rampung dibangun.
Baca juga:
Mobilitas Komuter Meningkat, KAI Sesuaikan Jadwal LRT Jabodebek
La Ode mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak boleh berhenti pada pencapaian administratif atau jumlah koperasi yang terbentuk.
“Ingat, keberhasilan KDKMP tidak pernah diukur dari seberapa banyak jumlah papan nama koperasi yang berhasil kita pasang atau bentuk, melainkan dari seberapa aktif koperasi tersebut beroperasi, seberapa sehat perputaran usahanya, dan seberapa nyata manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat desa," tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa tantangan sesungguhnya bukan hanya membentuk koperasi dalam jumlah besar, tetapi memastikan koperasi mampu bertahan, menghasilkan keuntungan, membuka akses pasar, dan memberi manfaat nyata bagi warga desa dalam jangka panjang.
"Desa adalah kepingan puzzle bangsa. Indonesia tidak akan pernah utuh, indah, dan kuat jika ada satu saja kepingan desa yang rapuh atau terabaikan,” tandas La Ode.
Baca juga:
Longsor Bungus Padang Timbun Mobil, Jalur Padang–Painan Lumpuh Total
"Target hampir 100 persen tercapai. Tapi di desa, yang ditunggu warga bukan angka di laporan, melainkan uang yang benar-benar berputar di kantong mereka."
#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #KopdesMerahPutih #EkonomiDesa #Kemendagri #PembangunanDesa #KoperasiIndonesia