Megawati: Mahasiswa Warga Negara, Mengapa Harus Ditakuti?

GalaPos ID, Blitar.
Pernyataan keras dilontarkan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, saat menyoroti pengawalan ketat aparat terhadap aksi demonstrasi mahasiswa di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Megawati, negara tidak seharusnya menunjukkan sikap berlebihan dalam menghadapi penyampaian aspirasi yang dilakukan warga negara, termasuk mahasiswa.

Ketika mahasiswa turun ke jalan membawa tuntutan, yang ramai justru jumlah aparat pengamanan. Sementara itu, harga cabai terus menanjak hingga membuat rakyat harus memilih: mengurangi sambal atau menambah kesabaran. Foto: Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri/Dok. PDIP

 

"Harga cabai tembus Rp180 ribu per kilogram, mahasiswa turun ke jalan, dan aparat berjaga ketat. Pertanyaannya: siapa yang sebenarnya sedang lebih pedas?"

Baca juga:

• Kasus Guru P3K dan 3 Siswi SD di Palu, Alarm Darurat Perlindungan Anak
• Minuman Manis dan Ancaman Kesehatan Publik
• Dari Rekor MURI hingga HAKI Tapai Pulut Katuk, Inhil Perkuat Identitas Budaya

Gala Poin:
1. Megawati mengkritik pengamanan ketat aparat terhadap aksi demonstrasi mahasiswa dan menegaskan bahwa mahasiswa adalah warga negara yang berhak menyampaikan aspirasi.
2. Ketua Umum PDI Perjuangan itu juga menyoroti lonjakan harga kebutuhan pokok, khususnya cabai yang dilaporkan mencapai Rp180.000 per kilogram di Indonesia Timur.
3. Megawati mengingatkan pentingnya etika politik, kedaulatan pangan, serta peran kader partai dalam membantu mengatasi persoalan pangan masyarakat.

Dalam peresmian renovasi Istana Gebang dan patung Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Senin, 15 Juni 2026, Megawati secara khusus menyinggung aksi demonstrasi yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan sejumlah kampus lainnya.

Di tengah meningkatnya sorotan terhadap ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat, Megawati mempertanyakan mengapa pengerahan aparat keamanan dalam mengawal demonstrasi mahasiswa terlihat begitu masif.

"Kemarin saya lihat BEM UI itu demo. Wah, kok saya tuh mikir 'ini sopo toh yo?' Ya apa boleh buat, polisinya toh, lalu Angkatan Daratnya. Terus saya tuh mikirnya begini... Mahasiswa itu masuk tidak sebagai warga negara Indonesia? Masuk! Itu menunjukkan apa? Hati kalian itu tidak teguh! Jadi mestinya jangan takut. Kalau iya ya iya, kalau tidak ya tidak. Nah saya berani ngomong gini, terus saya mau ditangkap? Ayo! Mana di sini ada polisi? Panggil sini!," cerita Megawati, saat memberikan pidato dalam acara peresmian renovasi Istana Gebang dan patung Bung Karno, di Blitar, Jawa Timur, Senin, 15 Juni 2026.

Pernyataan tersebut muncul di tengah perdebatan publik mengenai hubungan negara dengan gerakan mahasiswa.

Baca juga:
Mobilitas Komuter Meningkat, KAI Sesuaikan Jadwal LRT Jabodebek 

Bagi sebagian kalangan, demonstrasi merupakan instrumen demokrasi yang dijamin konstitusi. Namun di sisi lain, pengamanan ketat aparat sering memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana ruang kritik masih mendapatkan tempat yang sehat dalam kehidupan demokrasi.

Megawati menilai keberanian mahasiswa dalam menyampaikan pendapat harus dihargai sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Ia juga mengingatkan bahwa keteguhan sikap merupakan bagian penting dari semangat kemerdekaan yang seharusnya dimiliki generasi muda.

Selain menyoroti isu demokrasi, Megawati juga mengangkat persoalan yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, yakni lonjakan harga kebutuhan pokok.

Di hadapan kader dan masyarakat yang hadir, Megawati mengaku menerima laporan mengenai tingginya harga cabai di sejumlah daerah, khususnya kawasan Indonesia Timur yang disebut mencapai Rp180.000 per kilogram.

"Harga-harga di sini udah pada naik apa belum? (Audiens: Naik!) Cabe harganya berapa? Seratus ribu? Enam ribu? Di daerah timur saya dapat laporan cabe itu harganya Rp180.000. Wes ora usah mangan lombok (sudah tidak usah makan cabai) wes ora usah. Atau apa? Bikin gerakan menanam cabe di rumah sendiri,” ujarnya.

Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengkritik pola pengamanan demonstrasi di Indonesia. Di negeri yang katanya menjunjung kebebasan berpendapat, suara rakyat kadang lebih cepat dibarikade daripada didengarkan. Foto: Dok PDIP

 

Kenaikan harga pangan, menurut Megawati, merupakan persoalan yang tidak bisa dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Ia mengingatkan bahwa stabilitas sosial kerap berawal dari kemampuan negara menjaga keterjangkauan harga pangan.

Meski mengkritik kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat, Megawati menegaskan bahwa dirinya tetap menghormati mekanisme politik dan etika demokrasi mengingat posisi PDI Perjuangan saat ini berada di luar pemerintahan.

"Saya tahu harga udah pada naik. Tapi saya juga tahu tata cara. Saya tidak ada dalam pemerintahan. Ya saya akan menyampaikan, tapi menyampaikannya ke siapa? Yaitu ke DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Gitu lho. Itu apa namanya? Itu tata cara, itu apa namanya? Etika dan moral,” tegasnya.

Megawati kemudian kembali menekankan pentingnya kedaulatan pangan sebagai fondasi stabilitas nasional. Ia bahkan mengingatkan kader partainya mengenai instruksi penanaman tanaman pangan pendamping beras yang telah disampaikan sejak 2021.

Baca juga:
Longsor Bungus Padang Timbun Mobil, Jalur Padang–Painan Lumpuh Total

"Sejak 2021 sebagai Ketua Umum, saya sudah memberikan instruksi ke seluruh daerah untuk menanam 10 tanaman pangan sebagai pendamping beras. Siapa yang sudah mengerjakan? Jangan sombong kalau jadi anggota PDI Perjuangan. Kalian tidak malu sama saya? Umur saya sudah mau 80 tahun, tapi saya masih bisa berteriak seperti ini. Mbok ya semangat!” seloroh Megawati dalam kesempatan tersebut.

 

Sebelumnya, aksi mahasiswa yang melibatkan BEM UI, Universitas Pancasila, Institut Pertanian Bogor, dan sejumlah kampus lainnya direncanakan berlangsung di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, pada Jumat, 12 Juni 2026.

Namun massa aksi tertahan di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Plaza UOB, akibat pengamanan aparat sehingga tidak mencapai titik tujuan.

Baca juga:
Nobar Piala Dunia 2026 Jadi Mesin Ekonomi Baru Daerah 

Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan, mulai dari penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program Makan Bergizi Gratis serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian militerisme di ranah sipil, hingga tuntutan agar Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah.

Di tengah berbagai perdebatan politik yang berkembang, pernyataan Megawati memperlihatkan dua isu yang sedang menjadi perhatian publik: ruang kebebasan berpendapat dalam demokrasi dan tekanan ekonomi akibat kenaikan harga kebutuhan pokok. Dua persoalan yang berbeda, tetapi sama-sama menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung.

 

 

Baca juga:
Panasonic Tancap Gas di PRJ 2026, Incar Lonjakan Penjualan Lewat Produk Premium

"Jika mahasiswa yang menyampaikan aspirasi dianggap ancaman, mungkin yang perlu dievaluasi bukan pengeras suara demonstran, melainkan ketebalan telinga penguasa.

#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #Megawati #DemoMahasiswa #DemokrasiIndonesia #HargaCabai #PolitikNasional #KebebasanBerpendapat #KedaulatanPangan