.png "GalaPos ID")
GalaPos ID, Bogor.
Upaya mendorong daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global kembali disorot parlemen. Dalam kunjungan spesifik Komisi VII DPR RI ke Taman Safari Indonesia, anggota DPR RI Novita Hardini menegaskan perlunya penguatan regulasi dan standarisasi nasional bagi destinasi wisata konservasi.
 |
| Dalam kunjungan Komisi VII, Anggota DPR RI Novita Hardini ke Taman Safari Bogor menyoroti pentingnya regulasi dan standarisasi nasional agar wisata konservasi Indonesia mampu bersaing di tingkat global. Foto: istimewa |
"Dorongan penguatan regulasi wisata konservasi kembali menguat. DPR menilai tanpa standar nasional yang jelas, Taman Safari Indonesia berisiko tertinggal dalam persaingan pariwisata global."
Baca juga:
- Skandal FH UI, Dugaan Pelecehan Seksual Picu Desakan DO
- Minim Arsip, Mahasiswa KKN Unhas Andalkan Sejarah Lisan Desa Wanio
- Dari Film ke Wisata Nyata, Replika SD Laskar Pelangi Tarik Ribuan Pengunjung
Gala Poin:
1. DPR menilai regulasi dan standarisasi Taman Safari Indonesia belum optimal untuk bersaing secara global.
2. Ketidaksinkronan kebijakan pusat dan daerah menjadi hambatan utama pengembangan wisata konservasi.
3. Taman Safari didorong berperan strategis dalam pengembangan ekonomi daerah dan pendampingan destinasi lokal.
Menurut Novita, tanpa kerangka kebijakan yang terintegrasi dan konsisten, potensi besar sektor wisata konservasi berisiko tidak berkembang optimal, meskipun Indonesia memiliki keunggulan sumber daya dan keanekaragaman satwa.
“Taman Safari sudah menjadi destinasi wisata kebanggaan Indonesia. Dari sisi kualitas maupun keberagaman satwa, kita bahkan masih unggul dibanding negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia,” ujar Novita, dalam keterangan yang diterima GalaPos ID, Selasa, 14 April 2026.
Ia menilai, pengembangan Taman Safari Indonesia yang kini tersebar di beberapa wilayah seperti Bogor, Jawa Timur, dan Bali, menghadapi tantangan struktural, terutama dalam sinkronisasi kebijakan antarlevel pemerintahan.
Ketidakharmonisan regulasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah disebut berdampak langsung pada iklim usaha, termasuk aspek perpajakan dan insentif industri pariwisata.
“Negara harus hadir memberikan dukungan kebijakan yang konkret agar destinasi wisata konservasi Indonesia mampu bersaing secara global,” tegasnya.
Baca juga:
Drama Penangkapan di Tol Amplas, 2 Kg Sabu Diamankan dari Kurir
Novita juga menyoroti praktik di negara lain yang dinilai lebih progresif dalam memberikan dukungan fiskal, seperti pembebasan pajak untuk taman hiburan dan taman satwa, yang terbukti mampu meningkatkan kunjungan wisatawan.
Di luar aspek regulasi, ia mengingatkan agar peran sosial pengelola wisata tidak berhenti pada bantuan konvensional semata. Menurutnya, kontribusi strategis dapat dilakukan melalui pendampingan destinasi wisata lokal.
Ia mendorong Taman Safari Indonesia berperan sebagai mentor bagi desa wisata dan objek wisata daerah yang memiliki potensi, namun masih terbatas dalam akses pengembangan dan kolaborasi.
Integrasi paket wisata antara destinasi besar dan lokal dinilai dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperluas pemerataan ekonomi masyarakat.
Selain itu, Novita menekankan pentingnya standarisasi operasional di seluruh unit Taman Safari, termasuk di Bali dan Prigen, Jawa Timur. Ia menilai standar layanan, pengelolaan, hingga sistem kesehatan satwa perlu diselaraskan dengan prinsip konservasi modern.
“Satwa juga membutuhkan perlindungan regulasi yang jelas, termasuk standar pelayanan medis. Saat ini negara belum sepenuhnya hadir mengatur aspek tersebut,” ungkapnya.
 |
| DPR menilai regulasi dan standarisasi Taman Safari Indonesia belum optimal untuk bersaing secara global. Foto: Taman Safari Bogor |
Sebagai legislator dari Jawa Timur, ia mengapresiasi komitmen pengelola dalam menjaga kesehatan satwa, namun menilai regulasi nasional tetap dibutuhkan agar perlindungan berlaku merata di seluruh Indonesia.
Melalui Komisi VII DPR RI, DPR berkomitmen mendorong kebijakan strategis agar sektor wisata konservasi tidak hanya menjadi destinasi rekreasi, tetapi juga motor pertumbuhan ekonomi daerah dan simbol keberhasilan konservasi nasional.
“Kami ingin Taman Safari bukan hanya menjadi destinasi wisata, tetapi juga daya ungkit ekonomi masyarakat dan simbol keberhasilan konservasi Indonesia,” tutup Novita Hardini.
Baca juga:
Layar Tancap Jadi Solusi Sosial: Warga Manggarai Bangun Kebersamaan Lewat Film
"Kunjungan Komisi VII DPR RI ke Taman Safari Bogor menyoroti pentingnya regulasi dan standarisasi nasional agar wisata konservasi Indonesia mampu bersaing di tingkat global."
#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #TamanSafari #PariwisataIndonesia #EkonomiDaerah #KonservasiSatwa