GalaPos ID, Ngada.
Kunjungan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, ke rumah duka YBR di Kampung Dona, Desa Naruwolo, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Sabtu, 7 Februari 2026, menjadi penanda hadirnya negara di tengah duka mendalam sebuah keluarga.
Namun, kunjungan itu juga menegaskan satu fakta pahit: negara baru bergerak setelah tragedi terjadi.
![]() |
| Keluarga memilih diam dan ikhlas, sementara publik gaduh. Di antara duka dan sorotan, keluarga YBR meminta satu hal: hentikan spekulasi. Foto: istimewa |
"Negara datang setelah tragedi terjadi. Pertanyaannya: mengapa tidak sejak awal?
Kematian YBR, bocah kelas IV SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur, membuka kembali luka lama tentang kemiskinan ekstrem, akses pendidikan, dan absennya perlindungan anak di daerah terpencil."
Baca juga:
- Tanpa Pemain Asing, Bhayangkara Presisi Tembus Final Four Proliga 2026
- Telur Mentah vs Telur Matang, Mana Lebih Baik untuk Tubuh?
- Buah Bacang, Potensi Hidrasi Lawan Klaim Netralisir Racun dan Penjaga Otak
Gala Poin:
1. Tragedi YBR mengungkap kegagalan sistem perlindungan anak dan akses pendidikan di wilayah terpencil NTT.
2. Respons pemerintah hadir setelah kejadian, memunculkan kritik atas lemahnya pencegahan dan pendataan sosial.
3. Kasus ini menjadi alarm nasional tentang kemiskinan ekstrem, kesehatan mental anak, dan tanggung jawab negara.
YBR (10), siswa kelas IV sekolah dasar, meninggal dunia setelah diduga mengakhiri hidupnya akibat tekanan ekonomi yang dialami keluarga. Orang tuanya tak mampu membelikan buku tulis dan pulpen, sementara korban disebut-sebut kerap ditagih biaya sekolah hingga Rp 1,2 juta. Tragedi ini mengguncang publik dan memantik perhatian nasional.
Dalam kunjungannya, Gubernur Melki Laka Lena menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada ibu korban, Maria Goreti Te’a, serta keluarga besar YBR. Ia juga berziarah ke makam almarhum dan memanjatkan doa.
“Kepergian anak kita YBR ini bukan hanya duka bagi keluarga, tetapi duka bagi kita semua. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi kami pemerintah bahwa masih banyak hal yang harus dibenahi agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Melki, Sabtu, 7 Februari 2026.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf karena baru dapat hadir menemui keluarga korban. Menurutnya, tragedi YBR harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah, terutama dalam pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
“Kami menyadari masih banyak kekurangan. Ke depan kami akan bekerja lebih baik lagi bersama pemerintah pusat, agar layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat dapat dirasakan secara maksimal,” lanjut Melki.
Baca juga:
Aren, Transisi Energi, dan Pencegahan Banjir di Aceh
Gubernur menekankan pentingnya peran seluruh pranata sosial—pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, hingga masyarakat—dalam menjaga kesejahteraan sosial. Ia juga menitipkan pesan agar nilai solidaritas dan gotong royong tetap dijaga.
“Saya titip agar nilai baku jaga, baku sayang, dan baku bantu terus kita rawat. Pemerintah akan terus berbenah, dan kami juga berharap masyarakat saling menjaga satu sama lain,” pesannya.
Kunjungan tersebut turut dihadiri Bupati Ngada, Wakil Bupati Ngada, Bupati Nagekeo, Wakil Bupati Ende, unsur Forkopimda, serta pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
Suara Keluarga: Duka, Keikhlasan, dan Permintaan Menghentikan Spekulasi
Di tengah sorotan publik yang masif, keluarga YBR akhirnya angkat bicara. Melalui pernyataan yang diunggah di akun Facebook Marselina Sengo, Domikus, perwakilan keluarga, menyampaikan sikap resmi keluarga besar.
“Kami keluarga menerima musibah yang menimpa anak cucu kami YBR karena sudah menjadi kehendak Tuhan,” ujar Domikus, dikutip Sabtu, 7 Februari 2026.
![]() |
| Kunjungan Gubernur NTT ke keluarga YBR Sabtu, 7 Februari 2026, memantik refleksi nasional tentang keterlambatan negara hadir dalam melindungi anak dari dampak kemiskinan ekstrem. |
Keluarga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan perhatian, khususnya kepada Mama Reti dan Oma Lelu sebagai keluarga inti korban.
“Kami tidak bisa membalas bantuan ini, tetapi kami mendoakan yang terbaik bagi semua pihak,” ujarnya.
Domikus juga menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan saat keluarga menerima para pelayat. Selain itu, keluarga menegaskan tidak akan membuat laporan terkait peristiwa ini.
Namun, mereka meminta masyarakat—khususnya pengguna media sosial—menghentikan penyebaran informasi yang tidak sesuai fakta.
“Agar menghentikan pembuatan dan penyebaran berita yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan,” ujar Domikus.
Bantuan yang diterima, kata Domikus, akan digunakan untuk keperluan pemakaman dan pelaksanaan upacara adat. Keluarga juga menegaskan tidak bertanggung jawab atas pemberitaan di luar pernyataan resmi mereka apabila di kemudian hari muncul persoalan hukum.
Lebih dari Sekadar Duka: Alarm Kemiskinan dan Gagalnya Sistem Perlindungan Anak
Kasus YBR tak berdiri sendiri. Tragedi ini menyingkap persoalan struktural yang lebih dalam: kemiskinan ekstrem, lemahnya perlindungan anak, dan akses pendidikan yang timpang di daerah terpencil.
Baca juga:
Negara vs Pasar Bebas, Agenda Ekonomi PKB Dukung Prabowo
Kasus ini memicu respons dari berbagai lembaga negara. Kementerian Sosial menyatakan akan melakukan pendampingan terhadap keluarga korban. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pengusutan menyeluruh, termasuk kemungkinan faktor perundungan dan tekanan sosial. DPR RI mendesak investigasi komprehensif serta evaluasi sistem perlindungan anak di daerah.
Polisi menemukan surat tulisan tangan korban yang mengungkapkan kekecewaan karena tidak mampu membeli alat tulis. Fakta lain mengemuka: YBR belum menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) akibat kendala administrasi kependudukan, termasuk perbedaan KTP antarwilayah.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan pentingnya kehadiran cepat negara dalam menangkap sinyal kesulitan ekonomi warga.
“Apabila memang membutuhkan bantuan alat tulis atau bantuan apa pun, itu harus segera ditangkap dan disampaikan,” kata Muhaimin Iskandar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026.
Baca juga:
Gen Z Siap Kurangi Plastik, Regulasi Masih Absen
Refleksi Publik: Negara Jangan Datang Terlambat
Kunjungan pejabat dan pernyataan empati memang penting. Namun, tragedi YBR menegaskan satu pelajaran besar: pencegahan jauh lebih penting daripada reaksi. Tanpa pembenahan sistemik—dari pendataan bantuan sosial, akses pendidikan gratis yang benar-benar gratis, hingga perlindungan kesehatan mental anak—tragedi serupa berpotensi terulang.
YBR telah pergi. Yang tersisa adalah pertanyaan bagi negara dan masyarakat: apakah duka ini akan menjadi titik balik, atau sekadar berita yang berlalu?
Baca juga:
Dari KUB hingga AK-79, Evolusi Ayam Tahan Penyakit
"Tragedi kematian YBR, siswa kelas IV SD di Ngada, NTT, membuka alarm keras tentang kemiskinan ekstrem, akses pendidikan, dan lemahnya perlindungan anak. Negara hadir setelah duka, publik menuntut pencegahan nyata."
#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #TragediYBR #PerlindunganAnak #NTT
.jpeg)
.jpeg)