GalaPos ID, Jakarta.
Pemerintah resmi memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tambang Grasberg di Papua Tengah hingga 2061. Kebijakan ini dibarengi target kenaikan kepemilikan saham Indonesia menjadi 63 persen serta komitmen investasi sebesar 20 miliar dolar AS.
"Tambang emas dan tembaga terbesar di Indonesia akan beroperasi hingga 2061. Pemerintah menjanjikan lonjakan saham dan penerimaan negara. Namun, bagaimana kepastian manfaatnya bagi masyarakat Papua?"
Baca juga:
Gala Poin:
1. IUPK tambang Grasberg diperpanjang hingga 2061 dengan investasi 20 miliar dolar AS.
2. Saham Indonesia ditargetkan naik menjadi 63 persen melalui tambahan 12 persen tanpa akuisisi.
3. Pemerintah menjanjikan peningkatan penerimaan negara, namun publik menuntut transparansi dan akuntabilitas.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut perpanjangan ini penting untuk menjaga kesinambungan produksi dan eksplorasi cadangan baru, mengingat puncak produksi diperkirakan terjadi pada 2035.
“Kita tahu bahwa konsentrat freeport sekarang memproduksi satu tahun pada saat belum terjadi musibah, itu mencapai 3,2 juta ton biji konsentrasi daripada tembaga. Yang menghasilkan kurang lebih sekitar 900 ribu lebih tembaga, dan kurang lebih sekitar 50 sampai 60 ton emas,” ujar Bahlil, dikutip Jumat, 20 Februari 2026.
Skema Saham Tanpa Akuisisi
Saat ini Indonesia memegang 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Melalui perpanjangan IUPK, tambahan 12 persen saham akan diperoleh tanpa biaya akuisisi sehingga kepemilikan nasional ditargetkan mencapai 63 persen pada 2041.
Holding tambang MIND ID menjadi instrumen utama pengelolaan saham tersebut. Sebagian porsi tambahan juga akan diberikan kepada pemerintah daerah Papua.
Secara politik, kenaikan saham ini memperkuat posisi Indonesia. Namun secara ekonomi, efektivitasnya bergantung pada tata kelola dividen, royalti, dan pengawasan operasional.
Investasi dan Tantangan Akuntabilitas
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengungkapkan pemerintah dan Freeport-McMoRan telah menandatangani nota kesepahaman terkait perpanjangan izin tersebut.
Periode 2041–2061 akan diisi investasi senilai 20 miliar dolar AS. Pemerintah mengklaim investasi ini akan memperkuat hilirisasi, menjaga lapangan kerja, dan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Oleh karena itu, di dalam perpanjangan 2041 nantinya diharapkan pendapatan negara harus jauh lebih tinggi ketimbang pendapatan negara yang ada sekarang ini. Termasuk dalamnya royalti dan pajak-pajak lain, khususnya emas," lanjut Bahlil.
Meski demikian, publik berhak mengetahui detail perjanjian, formula royalti baru, serta skema pengawasan lingkungan dan sosial di Papua.
Transparansi menjadi fondasi agar perpanjangan izin tidak sekadar memperpanjang ekstraksi, tetapi benar-benar memperbesar manfaat bagi masyarakat setempat.
Diketahui, Pemerintah memastikan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia hingga 2061. Dalam skema baru tersebut, kepemilikan saham Indonesia ditargetkan meningkat dari 51 persen menjadi 63 persen tanpa biaya akuisisi tambahan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan produksi tambang Grasberg di Papua Tengah sekaligus mendorong eksplorasi cadangan baru.
"Perpanjangan IUPK tambang Grasberg di Papua Tengah hingga 2061 disertai target kenaikan saham Indonesia menjadi 63 persen dan investasi 20 miliar dolar AS. Pemerintah menyebut ini demi kepentingan nasional dan peningkatan pendapatan negara."
#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #Grasberg #Freeport #InvestasiIndonesia #TambangEmas #PapuaTengah
Tags
Ekonomi

