GalaPos ID, Amerika Serikat.
Board of Peace (BoP) diperkenalkan sebagai inisiatif baru untuk merespons konflik Gaza melalui pendekatan yang diklaim lebih fleksibel dan langsung.
Namun, sejumlah kalangan akademik menilai konsep ini perlu dicermati secara kritis.
"Board of Peace yang digagas Donald Trump diklaim sebagai solusi konflik Gaza. Namun peneliti BRIN mengingatkan adanya risiko personalisasi kekuasaan dan pergeseran dari sistem multilateral formal."
Baca juga:
- Misteri dan Kronologi Jatuhnya Air Tractor AT-802 di Nunukan
- Waktu Puasa 2026! Ini Waktu Imsak, Subuh dan Magrib Ramadan 2026
- Operasi Pekat di Cibinong-Sukaraja, Solusi atau Seremoni Tahunan?
Gala Poin:
1. Board of Peace dinilai berpotensi menggeser multilateralisme formal.
2. Ada kekhawatiran personalisasi kekuasaan dan dominasi AS.
3. Indonesia menghadapi ujian konsistensi diplomasi bebas-aktif.
Athiqah Nur Alami, Kepala Pusat Riset Politik BRIN, menyoroti kecenderungan pergeseran dari multilateralisme institusional menuju diplomasi yang lebih terpersonalisasi.
“Meskipun BOP menawarkan pendekatan yang lebih langsung, konsep ini perlu dicermati secara kritis karena menunjukkan kecenderungan pergeseran dari multilateralisme institusional menuju diplomasi yang lebih terpersonalisasi dan elitis,” jelas Athiqah Nur Alami dalam Webinar “The Board of Peace Explained: Perspektif Indonesia”, Jumat, 13 Februari 2026, di Jakarta.
“Pergeseran ini menimbulkan pertanyaan mendasar terkait akuntabilitas, legitimasi, dan keberlanjutan proses perdamaian yang dihasilkan,” jelas Athiqah.
Ia juga mengingatkan risiko reduksi kompleksitas konflik Gaza serta potensi masuknya kepentingan ekonomi-politik.
“Pertanyaan yang perlu kita ajukan bukan hanya apakah BOP dapat berjalan, tetapi siapa yang menentukan arah perdamaian, untuk kepentingan siapa, dan melalui mekanisme akuntabilitas seperti apa,” tegasnya.
Baca juga:
Mengatur Berita Favorit di Google Search, Mudah dengan Preferred Source
Dalam forum yang sama, Mario Surya Ramadhan, Periset BRIN, mengulas desain BOP sebagai transitional administration dengan mandat luas, mulai dari rekonstruksi hingga stabilisasi keamanan.
Ia menilai terdapat indikasi arah BOP tidak sepenuhnya sejalan dengan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang selama ini mendorong two-state solution.
Menurut Mario, dominasi Amerika Serikat dalam arsitektur BOP memperlihatkan perbedaan mendasar dibanding pendekatan multilateral formal.
Ia juga menyoroti personalisasi kekuasaan dalam piagam BOP yang secara eksplisit menyebut figur Donald Trump, serta tidak adanya kejelasan mekanisme akuntabilitas terhadap Dewan Keamanan PBB.
Dalam konteks Indonesia, ia mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi sikap diplomasi bebas-aktif dan komitmen terhadap kemerdekaan Palestina.
Ujian bagi Diplomasi Indonesia
Indonesia selama ini dikenal konsisten mendorong reformasi PBB agar lebih representatif bagi Global South. Bergabung dalam struktur yang sangat didominasi satu negara berpotensi memunculkan persepsi pergeseran kebijakan luar negeri yang lebih pragmatis.
Diskursus ini menempatkan Indonesia pada posisi strategis sekaligus sensitif: antara peluang memainkan peran global dan kewajiban menjaga kredibilitas diplomasi yang berbasis norma internasional.
Board of Peace kini bukan sekadar forum diplomatik. Ia menjadi ujian bagi tata kelola keamanan global dan arah politik luar negeri Indonesia.
Baca juga:
Panduan Lengkap Niat Puasa Ramadhan, Qadha, Nazar, dan Sunnah
"Board of Peace (BoP) diperkenalkan sebagai skema resolusi konflik Gaza. Peneliti BRIN menilai konsep ini berpotensi menggeser multilateralisme formal dan menimbulkan pertanyaan akuntabilitas serta legitimasi global."
#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #BoardOfPeace #DiplomasiGlobal #BRIN #Multilateralisme #Palestina
.jpeg)
.jpeg)