.png "GalaPos ID")
GalaPos ID, Jakarta.
Komisi VIII DPR RI menekankan pentingnya edukasi dan komunikasi terbuka dalam menghadapi perubahan penyelenggaraan haji 2026.
Menurut Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Sandi Fitrian Noor, sosialisasi kepada masyarakat — terutama calon jamaah dan pemerintah daerah — belum berjalan optimal.
 |
| Foto:indonesia.go.id |
"Sistem berubah, aturan berubah. Tapi bagaimana dengan pemahaman masyarakat? Jangan sampai ibadah haji jadi ajang coba-coba transisi."
Baca juga:
- Tempo Digugat Amran, AJI dan Amnesty: Ini Ancaman Kemerdekaan Pers
- Ruang yang Tak Pernah Sepi: Purnawirawan TVRI Jateng dan Semangat yang Tak Usai
- Setahun Prabowo, Rp285 Triliun Korupsi Minyak Mentah Terbongkar
Poin Utama:
1. Pemerintah dinilai kurang maksimal dalam menyosialisasikan perubahan skema haji 2026.
2. DPR RI meminta edukasi menyeluruh hingga ke daerah dan kelompok binaan.
3. Teknologi harus dioptimalkan untuk mempercepat proses dan mengurangi birokrasi.
“Pemerintah harus lebih transparan dan secara efektif mensosialisasikan semua perubahan prosedur, skema, dan hak kewajiban jamaah kepada masyarakat,” ujar Sandi, dalam keterangan yang diterima GalaPos ID, Selasa, 21 Oktober 2025.
Ia menambahkan bahwa edukasi publik harus dilakukan melalui berbagai kanal, termasuk media, pemda, dan kelompok-kelompok binaan.
Tujuannya, tidak lain agar seluruh calon jamaah bisa mempersiapkan diri secara benar dan tepat sesuai kebijakan baru yang diterapkan.
Baca juga:
Ulang Tahun ke-61, Golkar Siap Konsolidasi Total Jelang Pemilu 2026
Selain itu, Sandi menekankan perlunya pembekalan penuh kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) baik di pusat maupun daerah, agar bisa memahami dan mengeksekusi skema baru kerja sama dengan pemerintah Arab Saudi.
“Teknologi digital harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memangkas rantai birokrasi yang berbelit,” tambahnya.
Di sisi lain, aspek logistik juga tidak boleh luput dari perhatian. Pemerintah harus sudah melakukan finalisasi akomodasi, transportasi, dan fasilitas penunjang lainnya, agar standar kenyamanan dan kesehatan jamaah terpenuhi.
 |
| Foto IG: bangsandinoor |
Ia menilai seluruh prosedur baru — mulai dari pendaftaran, pembinaan, hingga logistik — harus sudah terkoordinasi, meski banyak dari skema tersebut belum dipahami sepenuhnya.
Dengan kuota 221.000 jamaah, Indonesia adalah pengirim jemaah haji terbesar di dunia. Hal ini membuat penyelenggaraan semakin kompleks dan berisiko apabila persiapan tidak dijalankan secara teliti dan efisien.
Baca juga:
Enam Bulan Menuju Haji 2026, Sandi Fitrian Noor Soroti Persiapan
"Minimnya sosialisasi mengenai perubahan skema penyelenggaraan haji 2026 dikhawatirkan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Komisi VIII DPR RI mendorong transparansi, edukasi, dan pelibatan daerah."
#Haji2026 #PenyelenggaraanHaji #KomisiVIII #GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia