.png "GalaPos ID")
GalaPos ID, Jakarta.
Perubahan skema penyelenggaraan ibadah haji Indonesia yang kini melibatkan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memunculkan kekhawatiran soal kesiapan teknis dan waktu persiapan yang sangat terbatas.
Komisi VIII DPR RI menyatakan, langkah ini harus dilakukan secara komprehensif, bukan terburu-buru.
 |
| Foto IG: bangsandinoor |
"Hanya enam bulan tersisa. Itulah tenggat waktu yang dimiliki Pemerintah Indonesia untuk menyongsong pelaksanaan ibadah haji 2026. Di tengah masa transisi penyelenggaraan dari Kemenag ke Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, muncul pertanyaan: apakah kita benar-benar siap?"
Baca juga:
- Jamaludin Malik Puji Program Energi Prabowo-Gibran
- DPR Desak Tunda Ekspor Emas, DMO Jadi Sorotan
- Awas Tergoda Estetika! Kenali Prosedur Operasi Hidung, Risiko, dan Biaya
Gala Poin:
1. Masa transisi pengelolaan haji dinilai belum siap secara menyeluruh.
2. Waktu persiapan yang hanya enam bulan dianggap tidak ideal untuk skala jamaah Indonesia.
3. Komisi VIII DPR RI mendorong evaluasi cepat dan penggunaan teknologi digital untuk mempercepat dan menyederhanakan birokrasi.
"Transisi ini adalah sebuah keniscayaan, namun yang terpenting adalah bagaimana kita memastikan bahwa tidak ada satu pun hak dan kenyamanan jamaah haji Indonesia yang terabaikan dalam proses ini," ujar Sandi Fitrian Noor, anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Dapil Kalimantan Selatan I.
Sandi mengingatkan bahwa penerbangan haji 2026 berdasarkan data dari General Authority of Civil Aviation (GACA) Arab Saudi akan dimulai pada 18 April 2026.
Artinya, persiapan hanya tersisa sekitar enam bulan, jauh lebih pendek dari tahun-tahun sebelumnya yang biasanya dimulai lebih dari satu tahun sebelumnya.
“Waktu yang sangat singkat, hanya sekitar enam bulan, menjadi tantangan yang tidak bisa dianggap remeh,” ungkapnya.
Baca juga:
Surplus Perdagangan Indonesia US$5,49 Miliar, Apa Maknanya?
Ia menilai seluruh prosedur baru — mulai dari pendaftaran, pembinaan, hingga logistik — harus sudah terkoordinasi, meski banyak dari skema tersebut belum dipahami sepenuhnya.
Dengan kuota 221.000 jamaah, Indonesia adalah pengirim jemaah haji terbesar di dunia. Hal ini membuat penyelenggaraan semakin kompleks dan berisiko apabila persiapan tidak dijalankan secara teliti dan efisien.
 |
| Foto:indonesia.go.id |
Di sisi lain, aspek logistik juga tidak boleh luput dari perhatian. Pemerintah harus sudah melakukan finalisasi akomodasi, transportasi, dan fasilitas penunjang lainnya, agar standar kenyamanan dan kesehatan jamaah terpenuhi.
Baca juga:
Pernyataan Sikap Suporter Bogor Raya, Sejauh Mana Konsistensi?
"Komisi VIII DPR RI mewanti-wanti pemerintah agar tak gegabah dalam masa transisi penyelenggaraan haji ke Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Anggota DPR RI Sandi Fitrian Noor menyoroti waktu persiapan yang dinilai terlalu mepet dan berpotensi berdampak pada kenyamanan jamaah."
#Haji2026 #KomisiVIII #SandiFitrianNoor #GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia