Stimulus “8+4+5”, Peluang Baru atau Ilusi untuk Pengangguran?

GalaPos ID, Jakarta.
Pemerintah kembali merilis program stimulus ekonomi jumbo senilai Rp16,23 triliun, dikemas dalam paket kebijakan “8+4+5” yang diklaim fokus pada perluasan lapangan kerja, perlindungan daya beli, dan penguatan sektor riil.
Tapi di balik jargon stimulus dan insentif, tantangannya adalah: apakah program ini benar-benar akan menyasar masyarakat akar rumput, atau hanya berhenti di atas kertas?”

Foto BPMI

“Ketika pengangguran masih membayangi jutaan orang, dan inflasi menggerogoti daya beli rumah tangga, pemerintah meluncurkan “8+4+5”—paket kebijakan ekonomi bernilai belasan triliun rupiah. Janji besarnya: menciptakan jutaan pekerjaan, menghidupkan UMKM, dan memperkuat desa. Tapi publik patut bertanya: siapa yang benar-benar akan merasakan dampaknya?”

Baca juga:

• Garuda Muda Bidik Kemenangan di Four Nations Cup 2025
• Larangan Indomie Taiwan: Fakta, Standar & Tanggung Jawab
• 70% Masalah Pertanian Selesai? Ketua DPD Puji Kinerja Mentan Amran

Gala Poin:
1. Paket kebijakan “8+4+5” senilai Rp16,23 triliun dirancang untuk menyerap jutaan tenaga kerja dan memperkuat sektor informal serta perdesaan.
2. Pemerintah merilis 5 program strategis untuk menciptakan lebih dari 3 juta lapangan kerja di sektor kelautan, pertanian, dan koperasi desa.
3. Meskipun menjanjikan, kebijakan ini butuh pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi untuk menghindari inefisiensi dan penyaluran tidak tepat sasaran.

Langkah ini dinilai strategis oleh Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro, yang menyebut kebijakan ini akan memberi dampak signifikan terhadap pasar tenaga kerja, terutama pada sektor informal dan perdesaan.

“Kombinasi stimulus tunai, insentif pajak, dan program padat karya akan menyerap jutaan pekerja baru di sektor perdesaan, informal, dan padat karya,” kata Andry dalam risetnya, dikutip Selasa, 16 September 2025.

Jutaan Lapangan Kerja Dijanjikan, Tapi Bagaimana Realisasinya?
Paket kebijakan ini mencakup:
- Magang lulusan baru untuk 20.000 fresh graduates
- PPh 21 DTP bagi 552.000 pekerja sektor pariwisata dan padat karya
- Bantuan pangan bagi 18,3 juta rumah tangga
- Diskon iuran JKK dan JKM bagi 731.000 pekerja transportasi online
- Program padat karya tunai untuk 609.000 orang
- Perumahan BPJS, percepatan OSS, dan RDTR digital
- Pilot project perkotaan di DKI Jakarta senilai Rp2,7 triliun

Baca juga:
Fexofenadine, Obat Antihistamin Redakan Gejala Alergi?

Tambahan empat program lanjutan akan digulirkan hingga 2026, termasuk perpanjangan PPh Final UMKM 0,5% dan bantuan BPJS untuk 9,96 juta pekerja informal seperti petani dan nelayan.

“Insentif yang diperluas akan membantu menjaga daya beli rumah tangga dan mendukung sektor usaha padat karya tetap produktif,” ujar Andry.

Namun, belum jelas bagaimana mekanisme verifikasi, distribusi, dan evaluasi dampak riil dari program-program tersebut.

Paket 5 Pekerjaan: Dari Nelayan Hingga Replanting Perkebunan. Di luar program insentif sosial dan fiskal, pemerintah merilis 5 program penciptaan kerja:
- Koperasi Desa Merah Putih – target 1,38 juta pekerja
- Kampung Nelayan Merah Putih – potensi 200 ribu pekerjaan
- Revitalisasi tambak Pantura – 168 ribu pekerja
- Modernisasi kapal nelayan – 200 ribu pekerjaan
- Replanting 870 ribu ha perkebunan rakyat – target 1,6 juta lapangan kerja dalam 2 tahun

Andry menilai pendekatan ini bukan sekadar menurunkan angka pengangguran, tetapi juga memperluas basis produksi nasional, menguatkan ketahanan pangan, dan membangun kapasitas SDM desa.

“Ini bukan hanya soal mengurangi pengangguran, tetapi juga membangun fondasi kapasitas SDM dan memperkuat ketahanan pangan ke depan,” jelasnya.

Proyek Infrastruktur: Kredit Rumah dan Tambak Udang Raksasa. Stimulus juga diarahkan pada proyek infrastruktur dan perumahan:
- Kredit rumah: plafon Rp117 triliun untuk 320.000 unit
- Modernisasi kapal nelayan: Rp48 triliun
- Tambak udang terintegrasi: 1.361 hektare

Baca juga:
Tragedi Sindikat Rekening Dormant, 15 Tersangka Diamankan

Namun, transparansi atas penggunaan anggaran jumbo ini masih menjadi tanda tanya. Akankah rumah dan kapal itu benar-benar dimiliki rakyat kecil, atau diserap korporasi besar?

Kewaspadaan Pada Ruang Fiskal Menyempit. Andry mengingatkan pentingnya menjaga disiplin fiskal, agar APBN tetap tahan terhadap risiko eksternal.

“Ruang fiskal harus tetap terjaga agar pemerintah punya amunisi menghadapi ketidakpastian global. Namun outlook defisit diperkirakan tetap di bawah 3% PDB, sehingga risiko makro relatif terkendali,” pungkasnya.

 

Baca juga:
Praperadilan Rudy Tanoesoedibjo, KPK Beberkan Bukti Korupsi Bansos

“Paket kebijakan ekonomi “8+4+5” senilai Rp16,23 triliun digadang-gadang sebagai senjata pemerintah untuk memperluas lapangan kerja dan memperkuat ekonomi rakyat. Tapi di balik jargon stimulus dan insentif, tantangannya adalah: apakah program ini benar-benar akan menyasar masyarakat akar rumput, atau hanya berhenti di atas kertas?”

#Stimulus #Ekonomi #LapanganKerja2025 #GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia