.png "GalaPos ID")
GalaPos ID, Jateng
Suasana di Kabupaten Pati memanas hingga puncaknya mencapai titik kritis yang tak terelakkan.
Gelombang protes menggulung keras di tengah kebijakan kontroversial yang diambil oleh Bupati Sudewo, menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan hingga 250 persen—sebuah keputusan yang dianggap menghimpit rakyat kecil dan memantik kemarahan luar biasa.
"Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan hingga 250 persen di Pati memantik amarah publik, memicu aksi massa, hingga mendorong DPRD membentuk pansus pemakzulan."
Baca PoinGala Poin:
- Sadis! Terjerat Judi Online, Penjaga Kebun Habisi Jurnalis
- Sungai Serayu Menelan Tawa Radhea, Usia Baru 6 Tahun
- RAPBN 2026, Dewi Yustisiana: Subsidi Energi Harus Tepat Sasaran
1. Kenaikan PBB-P2 di Pati mencapai 250 persen memicu aksi besar.
2. DPRD membentuk pansus pemakzulan setelah massa menduduki gedung.
3. Pemerintah pusat dan Gubernur Jawa Tengah memantau perkembangan.
Di balik hiruk-pikuk demo yang berubah anarkis dan desakan mundur yang bergema di jalanan, pertarungan demokrasi sejati tengah berlangsung: apakah seorang pemimpin yang dipilih secara konstitusional akan bertahan menghadapi tekanan politik dan tuntutan rakyat?
Di balik hiruk-pikuk demo yang berubah anarkis dan desakan mundur yang bergema di jalanan, pertarungan demokrasi sejati tengah berlangsung: apakah seorang pemimpin yang dipilih secara konstitusional akan bertahan menghadapi tekanan politik dan tuntutan rakyat?
Pemerintah pusat, DPRD, hingga masyarakat sipil kini berhadapan dengan sebuah dilema besar—antara hukum, keadilan, dan suara rakyat yang tak bisa diabaikan.
Suhu politik di Kabupaten Pati pun kian memanas, setelah kebijakan Bupati Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Suhu politik di Kabupaten Pati pun kian memanas, setelah kebijakan Bupati Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Kebijakan ini memicu aksi unjuk rasa yang berujung pada pendudukan gedung DPRD, Rabu, 13 Agustus 2025. Sejak sidang kemarin, massa berhasil memasuki gedung DPRD memaksa rapat paripurna digelar.
Hasilnya, DPRD Pati sepakat membentuk panitia khusus (pansus) untuk proses pemakzulan Bupati Sudewo.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku memantau langsung perkembangan tersebut.
"Kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan hari ini juga kita memonitor bahwa ada kegiatan unjuk rasa di Pati berkenaan dengan kebijakan yang diambil oleh Bupati Pati," ujarnya di Jakarta, Rabu, 13 Agustus 2025.
Prasetyo meminta semua pihak menahan diri.
"Kami menaruh perhatian dan memohon kepada semua pihak untuk menahan diri. Pak Bupati juga secara personal kami berkomunikasi," tambahnya.
Gubernur Jawa Tengah turut diajak berkoordinasi mencari solusi.
"Semoga segera bisa kita cari jalan keluar terbaik. Kita juga menghormati semua proses unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Pati," kata Prasetyo.
Baca juga:
Ada Oligarki Budaya di Balik Layar Merah Putih: One for All?
"Ribuan warga Pati menggelar aksi protes menuntut Bupati Sudewo mundur akibat kebijakan menaikkan PBB-P2 secara drastis. Pemerintah pusat hingga DPR memantau, sementara DPRD resmi membentuk pansus pemakzulan."
#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #PatiBergerak #PBBNaik #PemakzulanBupati