Tito Soroti Anggaran Pemulihan Bencana Sumatera di Bawah 10 Persen

GalaPos ID, Jakarta.
Pemulihan fasilitas kesehatan pascabencana di Sumatera menunjukkan kemajuan signifikan. Namun, di balik hampir pulihnya operasional rumah sakit dan Puskesmas, persoalan realisasi anggaran tambahan pemerintah daerah yang masih rendah menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.

Rumah sakit dan Puskesmas pascabencana Sumatera dikabarkan hampir pulih, tetapi penyerapan anggaran sejumlah daerah justru masih tersendat. Dana sudah digelontorkan, target sudah ditetapkan, tetapi realisasi di lapangan belum semuanya berlari. Dalam pemulihan pascabencana, bangunan bisa segera berdiri, tetapi birokrasi jangan sampai masih sibuk pemanasan. Simak sorotan Tito Karnavian soal pemulihan fasilitas kesehatan, anggaran daerah, dan tantangan rehabilitasi Sumatera 2026–2028 di GalaPosID. Foto: istimewa

"Pemulihan pascabencana Sumatera ditargetkan tuntas bertahap pada 2026–2028. Namun, ketika fasilitas kesehatan mulai bangkit dan anggaran tambahan sudah tersedia, masih ada daerah yang realisasinya tertatih. Jangan sampai yang paling cepat pulih hanya laporan, sementara manfaat anggaran belum sepenuhnya dirasakan warga."

Baca juga:

• Magang Jurnalistik di TVRI Yogyakarta, Hatri: Belajar dari Yogyawarta
• Viral! Operator SPBU Bali Protes ke Wayan Koster saat Diminta Buka 24 Jam
• Hilirisasi Pala Jadi Sorotan Mendes Yandri di TEI 2026

Gala Poin:
1. Fasilitas kesehatan hampir pulih: RSUD dan Puskesmas dilaporkan hampir seluruhnya kembali beroperasi, sementara enam Pustu masih menjadi perhatian.
2. Realisasi anggaran menjadi sorotan: Data Kemendagri per 12 Oktober 2026 menunjukkan masih ada daerah dengan realisasi anggaran tambahan TKD di bawah 50 persen, bahkan di bawah 10 persen.
3. Pemulihan membutuhkan akuntabilitas: Pemerintah pusat dan daerah didorong bekerja paralel agar dukungan anggaran benar-benar mempercepat rehabilitasi dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat terdampak.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa hampir seluruh rumah sakit umum daerah (RSUD) dan Puskesmas telah kembali beroperasi. Dari seluruh fasilitas kesehatan yang menjadi perhatian pemerintah, hanya enam Puskesmas Pembantu (Pustu) yang masih belum pulih sepenuhnya.

“RSUD hampir 100 persen semua, puskesmas 100 persen, tinggal enam pustu. Dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget tiga tahun 2026, 2027, 2028 ini terus berjalan,” ujar Tito kepada awak media seusai memimpin Rapat Koordinasi dan Press Release Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Kesehatan Pascabencana Alam di Sumatera secara hybrid dari Posko Satgas PRR, Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026.

Meski demikian, capaian operasional fasilitas kesehatan belum serta-merta menuntaskan seluruh persoalan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran tambahan yang telah dialokasikan untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak.

Baca juga:
Mendagri Dorong Diskominfo Lebih Profesional dan Responsif 

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri per 12 Oktober 2026, masih terdapat daerah yang realisasi anggaran tambahan Transfer ke Daerah (TKD)-nya belum optimal, bahkan berada di bawah 50 persen. Tito juga menyoroti adanya daerah dengan realisasi anggaran di bawah 10 persen, meskipun Oktober telah memasuki pertengahan bulan.

“Ada juga yang [realisasi anggarannya] masih di bawah 10 persen padahal ini sudah bulan Oktober pertengahan. Dengan adanya zoom meeting ini saya berharap teman-teman dari kepala daerah terpancing sambil kami juga melakukan pendampingan, turun, supaya mereka gunakan uangnya,” sambung Tito.


Anggaran Tambahan Sudah Disalurkan, Realisasi Daerah Jadi Sorotan
Pemerintah pusat sebelumnya telah memberikan dukungan anggaran tambahan untuk membantu percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera. Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberikan perhatian khusus melalui tiga tahap bantuan kepada daerah terdampak.

Tahap pertama berupa tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp4 miliar untuk masing-masing dari 52 kabupaten/kota di tiga provinsi, serta Rp20 miliar untuk masing-masing dari tiga provinsi.

Tahap kedua berupa Bantuan Keuangan Presiden melalui tambahan TKD sebesar Rp10,64 triliun pada Februari lalu. Selanjutnya, tahap ketiga berupa Bantuan Keuangan Presiden melalui TKD sebesar Rp1,4 triliun bagi provinsi, kabupaten, dan kota terdampak bencana di Sumatera.

Fasilitas kesehatan hampir pulih: RSUD dan Puskesmas dilaporkan hampir seluruhnya kembali beroperasi, sementara enam Pustu masih menjadi perhatian. Realisasi anggaran menjadi sorotan: Data Kemendagri per 12 Oktober 2026 menunjukkan masih ada daerah dengan realisasi anggaran tambahan TKD di bawah 50 persen, bahkan di bawah 10 persen. Foto: istimewa

Dengan dukungan anggaran tersebut, pemerintah berharap pemerintah daerah dapat mempercepat pemulihan dan memastikan dana yang tersedia benar-benar digunakan sesuai kebutuhan di lapangan.

Tito mengapresiasi langkah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mengerahkan berbagai kekuatan untuk mempercepat pemulihan fasilitas kesehatan. Menurutnya, langkah pemerintah pusat tersebut diharapkan menjadi dorongan bagi pemerintah daerah agar meningkatkan kinerja rehabilitasi dan rekonstruksi.

Namun, rendahnya realisasi anggaran di sejumlah daerah menegaskan pentingnya pengawasan dan pendampingan yang lebih intensif. Ketersediaan dana perlu diikuti dengan pelaksanaan program yang terukur agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak.


Pemulihan Harus Dikerjakan Pusat dan Daerah
Tito menegaskan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah. Seluruh pihak yang memperoleh dukungan anggaran diminta bekerja secara paralel untuk memulihkan sektor-sektor terdampak.

“Pemulihan ini harus dikerjakan bersama-sama. Pusat dapat anggaran, juga K/L dan juga daerah yang juga dapat anggaran, sama-sama paralel bekerja,” tandasnya.

Baca juga:
BBM Langka di Bali, Yoyok Riyo Sudibyo Desak Pertamina Buka Data 

Pemerintah menargetkan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera berlangsung selama tiga tahun, yakni 2026–2028. Dalam proses tersebut, pemulihan fasilitas kesehatan menjadi salah satu indikator penting untuk memastikan masyarakat kembali memperoleh layanan kesehatan.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin beserta jajaran, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, serta pejabat terkait dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Di tengah kabar hampir pulihnya fasilitas kesehatan, tantangan berikutnya adalah memastikan percepatan tersebut berjalan merata dan ditopang penggunaan anggaran yang optimal. Sebab, keberhasilan pemulihan pascabencana tidak cukup diukur dari fasilitas yang kembali beroperasi, tetapi juga dari efektivitas anggaran dan pulihnya akses layanan bagi masyarakat terdampak.

 

 
Baca juga:
Waspada Tiroid, Penyakit yang Diam-Diam Merusak Metabolisme Tubuh

Rumah sakit hampir pulih, Puskesmas kembali beroperasi, tetapi realisasi anggaran sejumlah daerah masih di bawah 10 persen. Dana sudah datang, Oktober sudah di pertengahan—yang belum jelas, secepat apa birokrasi bergerak? Tito Karnavian menyoroti lambannya penyerapan anggaran pemulihan pascabencana Sumatera.

#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #TitoKarnavian #PemulihanBencanaSumatera #AnggaranDaerah #RehabilitasiRekonstruksi #FasilitasKesehatan