GalaPos ID, Kupang.
Rencana kunjungan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) ke Nusa Tenggara Timur (NTT) memicu sorotan kalangan akademisi.
Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat, safari politik mantan kepala negara itu dinilai berpotensi menimbulkan persepsi bahwa agenda konsolidasi politik lebih menonjol dibanding kepentingan publik.
 |
| Rakyat masih menghitung harga kebutuhan pokok, elite kembali menghitung kekuatan politik. Di tengah tekanan ekonomi, kunjungan Jokowi ke NTT memunculkan satu pertanyaan yang terus bergema: publik sedang menunggu solusi atau justru menyaksikan pemanasan menuju 2029? Foto: istimewa |
"Mantan presiden memang punya hak berpolitik. Namun di mata publik, pengaruh sebesar itu selalu datang bersama tagihan moral: membantu bangsa atau memperkuat barisan?"
Baca juga:
- Usut Kasus Asusila, Kapolres Batu Bara juga Beri Trauma Healing Korban Anak
- 10 Budayawan Malaysia Kunjungi Makassar, Mampukah Dongkrak Pariwisata Sulsel?
- 7 PTN Bentuk Konsorsium Arkeologi, Mampukah Selamatkan Warisan Budaya?
Gala Poin:
1. Akademisi NTT menilai hak politik Jokowi harus dihormati, tetapi pengaruhnya semestinya lebih diarahkan membantu pemerintah menghadapi persoalan ekonomi.
2. Sejumlah pengamat menilai kunjungan ke NTT lebih mudah dibaca sebagai konsolidasi politik PSI dibanding peran seorang negarawan.
3. Akademisi mengingatkan bahwa warisan seorang mantan presiden tidak hanya dinilai saat berkuasa, tetapi juga dari sikap dan kontribusinya setelah meninggalkan jabatan.
Sejumlah akademisi menegaskan tidak mempersoalkan hak politik Jokowi sebagai warga negara. Namun, sebagai mantan presiden yang memimpin Indonesia selama dua periode, mereka menilai publik memiliki ekspektasi lebih besar agar pengalaman, pengaruh politik, dan jejaring yang dimilikinya diarahkan untuk memperkuat pemerintahan, menjaga stabilitas nasional, serta membantu menyelesaikan persoalan ekonomi masyarakat.
Akademisi dan Pengamat Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Eusebius Separera Niron, mengatakan kunjungan Jokowi ke NTT seharusnya menjadi momentum mengevaluasi warisan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun selama pemerintahannya.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari banyaknya bendungan, jalan, atau proyek infrastruktur yang diresmikan, melainkan dari dampaknya terhadap produktivitas pertanian, penguatan ekonomi lokal, penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga:
Ia mengingatkan agar berbagai PSN yang telah menyerap anggaran negara dalam jumlah besar tidak berhenti menjadi monumen pembangunan. Pemerintah saat ini, menurutnya, perlu memastikan kesinambungan kebijakan sehingga bendungan, jalan, maupun kawasan pangan benar-benar terintegrasi dengan program baru seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Eusebius juga mengutip falsafah Jawa "Lengser Keprabon, Madeg Pandhita", yakni seorang pemimpin yang telah selesai menjalankan kekuasaan semestinya bertransformasi menjadi negarawan yang menghadirkan keteladanan moral, bukan terus larut dalam politik praktis.
Menurutnya, sejarah tidak akan menilai seorang pemimpin hanya dari banyaknya proyek yang dibangun, tetapi dari sejauh mana pembangunan tersebut mampu mengubah struktur ekonomi, mengurangi kemiskinan, memperluas keadilan sosial, serta bagaimana ia menempatkan diri setelah tidak lagi memegang kekuasaan.
Pandangan serupa disampaikan Akademisi dan Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Kupang, Amir S. Kiwang. Menurutnya, secara sosiologis safari politik seorang mantan presiden merupakan hak yang dijamin dalam sistem demokrasi. Namun, di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat, aktivitas politik elite tidak pernah lepas dari penilaian publik.
 |
| Spanduk di Jalan Piet A. Tallo, dekat Hotel T Kupang, menjadi sorotan saat kunjungan Jokowi ke NTT. Di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok, publik mempertanyakan apakah agenda ini membawa solusi bagi masyarakat atau menjadi sinyal awal peta politik menuju Pilpres 2029. Foto: istimewa |
Amir mengatakan sebagian masyarakat dapat memaknai safari politik sebagai tanda bahwa elite lebih sibuk mengonsolidasikan kekuatan politik dibanding menunjukkan perhatian terhadap persoalan ekonomi yang dihadapi rakyat. Di sisi lain, kelompok masyarakat lain mungkin menganggapnya sebagai aktivitas politik yang wajar selama tidak mengganggu jalannya pemerintahan.
"Yang menentukan bukan hanya tindakan itu sendiri, tetapi bagaimana tindakan tersebut dimaknai oleh masyarakat," ujar Amir, dalam keterangan yang diterima GalaPos ID, Sabtu, 1 Agustus 2026.
Ia menambahkan, seorang mantan presiden tidak hanya membawa hak politik sebagai warga negara, tetapi juga memikul tanggung jawab moral yang lebih besar karena masih menjadi simbol negara. Dalam pandangannya, batas antara hak berpolitik dan peran sebagai negarawan tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kepantasan di mata publik.
Semakin aktif seorang mantan presiden berada dalam politik partisan, kata Amir, semakin besar kemungkinan masyarakat memandangnya sebagai representasi kepentingan partai, bukan lagi simbol pemersatu bangsa. Karena itu, legacy seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh capaian saat berkuasa, tetapi juga oleh sikap dan pilihan politiknya setelah meninggalkan jabatan.
Baca juga:
"Bagi PSI tentu kehadiran Jokowi penting karena mereka belum memiliki figur lain yang lebih kuat untuk dijual kepada publik," katanya.
Namun, Yonatan mengingatkan bahwa pengalaman Pemilu 2024 menunjukkan popularitas Jokowi tidak otomatis mampu mendongkrak suara PSI hingga lolos ke parlemen. Karena itu, efektivitas safari politik tersebut terhadap kekuatan elektoral partai masih harus dibuktikan.
 |
| Spanduk di Jalan Adisucipto menjadi sorotan di tengah kunjungan Jokowi ke NTT. Akademisi menegaskan hak politik Jokowi harus dihormati, namun pengaruhnya dinilai lebih tepat difokuskan membantu pemerintah mengatasi persoalan ekonomi. Foto: istimewa |
Di sisi lain, ia menilai masyarakat NTT kemungkinan lebih melihat kunjungan itu sebagai nostalgia atas pembangunan infrastruktur pada era pemerintahan Jokowi. Sementara terhadap persoalan ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat saat ini, dampaknya dinilai belum akan terasa.
"Apakah Jokowi punya kemampuan membantu pemerintah? Sangat bisa. Dia punya pengalaman, pengaruh politik, dan instrumen yang kuat. Persoalannya adalah apakah pengaruh itu digunakan untuk membantu pemerintah atau lebih diarahkan pada konsolidasi politik. Itu yang akan dinilai publik," ujarnya.
Yonatan juga menilai perjalanan politik Jokowi berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya. Jika banyak tokoh membangun partai politik sebelum menjadi presiden, Jokowi justru menempuh jalur sebaliknya. Setelah menyelesaikan masa jabatannya, ia dinilai mulai membangun basis politik melalui PSI.
"Karena itu, sulit memisahkan safari politik Jokowi kali ini dari agenda penguatan PSI menuju Pemilu 2029," tegasnya.
Baca juga:
Dari berbagai pandangan tersebut, muncul satu benang merah bahwa yang dipersoalkan para akademisi bukanlah hak politik Jokowi sebagai mantan presiden. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana pengaruh politik yang masih dimilikinya digunakan ketika masyarakat masih menghadapi tekanan ekonomi.
Di tengah harapan publik terhadap hadirnya gagasan, solusi, dan dukungan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi persoalan bangsa, safari politik yang lebih kuat dikaitkan dengan konsolidasi partai dinilai berpotensi menimbulkan persepsi bahwa kepentingan politik lebih menonjol dibanding kepentingan rakyat.
Pantauan GalaPos ID di sejumlah titik strategis Kota Kupang juga menunjukkan telah terpasang sejumlah spanduk yang berisi penolakan terhadap rencana kedatangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke NTT.
Penulis: Erasmus N.N
Baca juga:
Jaringan Penyebar Link Judi Online di Padang Terbongkar, Polisi Sita Puluhan Ponsel
Padel Kian Populer, PBPI Jateng Ajak Pemda dan Korporasi Bangun Ekosistem Olahraga
Ketika dapur rakyat masih berasap tipis, panggung politik justru mulai dipanaskan. Pertanyaannya sederhana: siapa yang lebih dulu diprioritaskan, rakyat atau peta kekuasaan?
#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #Jokowi #NTT #PolitikIndonesia #Akademisi #Pemilu2029