Peringatan HUT ke-99 PNI, Prof. Arief Hidayat Kritik Liberalisme dan Oligarki

GalaPos ID, Jakarta.Menjelang satu abad Partai Nasional Indonesia (PNI), perhatian terhadap arah perjalanan bangsa kembali menguat. Ketimpangan ekonomi yang masih lebar, kritik terhadap praktik oligarki, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap penegakan hukum menjadi isu yang terus menyita perhatian.
Kondisi tersebut mendorong Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) mengajak masyarakat kembali merefleksikan nilai-nilai perjuangan yang diwariskan para pendiri bangsa sebagai pijakan menghadapi tantangan Indonesia saat ini.

Seminar tentang keberpihakan kepada rakyat kembali digelar. Kini publik menunggu bukan hanya pidato yang lantang, tetapi juga bukti bahwa keadilan sosial benar-benar hadir di luar ruang simposium. Foto: Fin

 

"Ketika oligarki disebut sebagai masalah, publik hanya punya satu pertanyaan sederhana: siapa yang berani membuktikan perubahan, bukan sekadar membahasnya?"

Baca juga:

• BPJN NTT Percepat Infrastruktur Sekolah Rakyat, Jalan Hotmix 5 KM Dibangun
• Gawai Jadi "Guru Kedua", KKN Unhas Hadir Bangun Literasi Digital Anak Desa
• Febrie Adriansyah Ditahan, Mantan Jampidsus Klaim Dikriminalisasi

Gala Poin:
1. PA GMNI memperingati 99 tahun PNI melalui Simposium Nasional yang menekankan refleksi sejarah dan relevansi Marhaenisme bagi kedaulatan rakyat.
2. Prof. Arief Hidayat menilai Indonesia semakin menjauh dari cita-cita pendiri bangsa akibat menguatnya individualisme, liberalisme, dan praktik oligarki.
3. PA GMNI mengajak bangsa kembali berpegang pada Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, dengan penekanan bahwa implementasi kebijakan menjadi ukuran utama bagi publik.

 

Refleksi tersebut mengemuka dalam Simposium Nasional dan Orasi Kebangsaan yang digelar DPD PA GMNI Jakarta Raya di Sekretariat DPP PA GMNI, Jalan Cikini Raya Nomor 69, Jakarta, Sabtu, 25 Juli 2026. Mengangkat tema "Refleksi Historis dan Meneguhkan Marhaenisme untuk Kedaulatan Rakyat", forum ini menjadi bagian dari peringatan 99 tahun berdirinya Partai Nasional Indonesia (PNI).

Ketua Umum DPP PA GMNI, Prof. Arief Hidayat, mengatakan peringatan tersebut bertujuan memperkenalkan kembali ajaran-ajaran Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, yang menurutnya berpusat pada Pancasila, Trisakti, dan keberpihakan kepada rakyat kecil.

"Dalam konteks itu, Pancasila harus dijadikan dasar ideologi dalam setiap perjuangan. Maksudnya, kita sesungguhnya menggunakan ideologi yang disebut sosialisme Indonesia. Namun, sosialisme Indonesia bukanlah sosialisme yang sekuler, melainkan sosialisme yang berketuhanan sesuai dengan ideologi Pancasila, khususnya sila pertama," terang Prof. Arief Hidayat, Sabtu, 25 Juli 2026.

Baca juga:
PA GMNI NTT Hidupkan Lagi Perjuangan UU Provinsi Kepulauan

Ia menjelaskan bahwa konsep sosialisme Indonesia berbeda dengan sosialisme sekuler maupun komunisme karena berpijak pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

 

"Oleh karena itu, setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti perekonomian, hukum, politik, dan bidang lainnya, harus didasarkan pada keyakinan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, strategi perjuangannya tetap berpihak kepada rakyat, karena rakyat kecil harus menjadi prioritas dalam peningkatan kesejahteraannya, sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menyejahterakan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa," lanjut Prof. Arief.

Dalam pandangannya, praktik penyelenggaraan negara saat ini justru semakin menjauh dari cita-cita tersebut.

Menurut Prof. Arief, berkembangnya paham individualisme yang kemudian melahirkan liberalisme telah memunculkan praktik oligarki di berbagai sektor, mulai dari ekonomi hingga politik. Kondisi itu, menurutnya, menyebabkan kesenjangan semakin melebar sehingga masih banyak masyarakat yang belum merasakan makna kemerdekaan sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa.

Ia mengingatkan kembali pandangan Bung Karno yang menyebut kemerdekaan sebagai "jembatan emas" menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Karena itu, PA GMNI bersama keluarga besar GMNI berupaya terus menyosialisasikan ajaran Soekarno melalui berbagai kegiatan kebangsaan.

PA GMNI memperingati 99 tahun PNI melalui Simposium Nasional yang menekankan refleksi sejarah dan relevansi Marhaenisme bagi kedaulatan rakyat. Prof. Arief Hidayat menilai Indonesia semakin menjauh dari cita-cita pendiri bangsa akibat menguatnya individualisme, liberalisme, dan praktik oligarki. Foto: Fin

Menjawab pertanyaan mengenai konsep nasionalisme religius, Prof. Arief menegaskan bahwa nasionalisme Indonesia tidak identik dengan negara sekuler.

"Nasionalis religius berarti berpihak kepada kepentingan negara dan bangsa, sekaligus mempertanggungjawabkan setiap tindakan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, pilihan kita dalam bernegara bukanlah negara sekuler."

Sebagai ilustrasi, Prof. Arief mengutip pengalamannya saat menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi.

"Ketika saya menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, setiap kali membacakan putusan Mahkamah Konstitusi, saya selalu mengucapkan kalimat, 'Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.' Setiap kali membacanya, saya selalu merinding karena saya teringat bahwa apabila putusan yang saya ambil keliru atau khilaf, saya harus mempertanggungjawabkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala."

Baca juga:
Gubernur Mualem Petakan Persoalan Aceh, dari Banjir hingga Tambang Ilegal

Ia juga menyampaikan kritik terhadap praktik penegakan hukum yang dinilainya mulai menjauh dari nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi negara.

"Sekarang kita bisa melihat bagaimana praktik penegakan hukum di Indonesia. Nilai-nilai tersebut sudah mulai menjauh dari praktik yang terjadi saat ini."

Karena itu, Prof. Arief mengajak seluruh elemen bangsa kembali berpegang pada cita-cita para pendiri negara dan menjadikan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai arah penyelenggaraan negara.

"Saya yakin, jika kita kembali kepada cita-cita itu, Indonesia Emas dapat terwujud. Namun, jika kita terus menjauh seperti yang terjadi sekarang, maka kita juga akan semakin jauh dari cita-cita bersama yang ingin diwujudkan."

Simposium tersebut menghadirkan sejumlah akademisi dan tokoh nasional, antara lain Prof. Asvi Warman Adam, Prof. Ganjar Razuni, Puti Guntur Soekarno, Dwi Rio Sambodo, Wahyuni Refi Setya Bekti, dan Ade Reza Hariyadi. Selain menjadi forum refleksi sejarah PNI, kegiatan ini juga membuka ruang diskusi mengenai relevansi Marhaenisme dalam menjawab tantangan ketimpangan sosial, demokrasi, dan kedaulatan rakyat di Indonesia saat ini.

Baca juga:
Aceh Dorong Resi Gudang Nilam, Mampukah Akhiri Permainan Spekulan?

Di luar pandangan yang disampaikan dalam forum tersebut, tantangan terbesar tetap berada pada implementasi. Gagasan mengenai Pancasila, Marhaenisme, maupun keberpihakan kepada rakyat telah lama menjadi bagian dari wacana politik nasional.

Namun, bagi publik, ukuran keberhasilannya bukan lagi terletak pada banyaknya seminar atau pidato kebangsaan, melainkan pada sejauh mana nilai-nilai tersebut benar-benar tercermin dalam kebijakan, penegakan hukum, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 

 

Baca juga:
de Braga by ARTOTEL Tawarkan Pengalaman Seni dan Heritage di Braga

Indonesia tidak kekurangan seminar tentang rakyat. Yang masih langka adalah rakyat yang benar-benar merasakan hasilnya.

#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #PNI99Tahun #PAGMNI #Marhaenisme #Pancasila #PolitikIndonesia