GalaPos ID, Banda Aceh.
Di tengah tingginya permintaan minyak nilam dunia, petani Aceh justru masih bergulat dengan fluktuasi harga, keterbatasan pembiayaan, hingga dugaan permainan spekulan. Kondisi paradoks inilah yang mendorong Pemerintah Aceh mempercepat penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) sekaligus memperkuat hilirisasi industri nilam agar nilai tambah tidak lagi berhenti di sektor hulu.
.jpg "Nilam Aceh Diminati Dunia, Petani Justru Terjebak Fluktuasi Harga") |
| Permintaan minyak nilam dunia terus naik, tetapi petani Aceh masih sibuk menghadapi harga yang naik-turun karena spekulan. Kini pemerintah menawarkan Sistem Resi Gudang dan hilirisasi. Pertanyaannya, akankah kebijakan ini benar-benar menyelamatkan petani, atau hanya kembali menjadi rapat yang harum di atas kertas? Foto: istimewa |
"Kalau Aceh memasok sekitar 30 persen minyak nilam dunia, mengapa kesejahteraan petaninya belum ikut mendunia? Saatnya publik mengawal agar hilirisasi tak berhenti sebagai jargon."
Baca juga:
- Kemkomdigi Bawa Jurnalis ke Kupang, Revitalisasi Pendidikan Diklaim Berdampak
- SD Inpres Naimata Dapat Revitalisasi Rp3,1 Miliar, Minat Siswa Meningkat
- Aklamasi Tanpa Lawan, Yoseph Dasi Djawa Nahkodai PA GMNI NTT hingga 2031
Gala Poin:
1. Pemerintah Aceh mendorong penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) untuk menekan dampak fluktuasi harga dan dugaan permainan spekulan terhadap petani nilam.
2. Hilirisasi industri nilam dipercepat melalui rencana pembangunan industri refinery, sertifikasi produk, dan penguatan standar mutu agar mampu memenuhi kebutuhan pasar global.
3. Sinergi lintas sektor diperkuat dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan petani untuk membangun ekosistem industri nilam yang berdaya saing dan berorientasi ekspor.
"Solusinya untuk saat ini adalah penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) untuk petani nilam, kemudian mengembangkan hilirisasi minyak nilam," kata Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), di Banda Aceh.
Pernyataan Gubernur Mualem tersebut disampaikan melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi. Ia menjelaskan, keputusan itu merupakan hasil Rapat Koordinasi Hilirisasi Nilam yang digelar di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh, dalam keterangan yang diterima Kamis, 23 Juli 2026.
Menurut Nurlis, Gubernur sebelumnya meminta Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, mencari solusi atas persoalan yang selama ini membelit petani dan pelaku usaha minyak nilam.
"Itulah sebabnya digelar Rapat Koordinasi Hilirisasi Nilam," katanya.
Rapat tersebut dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Teuku Robby Irza, serta dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Teuku Adi Darma, Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh Zaini, Kepala UPTD Balai Pengawas dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Habiburrahman, perwakilan Bank Aceh, serta PT Razma Agro Jayana.
Baca juga:
Hari Anak Nasional 2026, Bidakara Hotel Perkuat Transformasi Jadi Hotel Ramah Keluarga
Data yang dipaparkan menunjukkan kebutuhan minyak nilam dunia mencapai sekitar 2.500 ton per tahun, sementara produksi global baru sekitar 1.600 ton per tahun. Indonesia menyumbang sekitar 90 persen produksi minyak nilam dunia, dengan sekitar 30 persen berasal dari Aceh.
Minyak Nilam Aceh dikenal memiliki kandungan Patchouli Alcohol (PA) yang tinggi sehingga menjadi standar pencampur (blending agent) minyak nilam berbagai negara. Komoditas ini menjadi bahan baku penting industri parfum, kosmetik, farmasi, hingga aromaterapi internasional.
Meski memiliki posisi strategis di pasar global, sektor hulunya masih menghadapi banyak persoalan.
.jpg "Pemerintah Aceh Pacu Hilirisasi Nilam, Resi Gudang Jadi Senjata Baru") |
| Pemerintah Aceh mendorong penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) untuk menekan dampak fluktuasi harga dan dugaan permainan spekulan terhadap petani nilam. Hilirisasi industri nilam dipercepat melalui rencana pembangunan industri refinery, sertifikasi produk, dan penguatan standar mutu agar mampu memenuhi kebutuhan pasar global. Foto: istimewa |
Menurut Robby, tantangan yang dihadapi antara lain fluktuasi harga, ketidakpastian pasar, keterbatasan akses pembiayaan, belum adanya standar operasional budidaya yang seragam, hingga kualitas bahan baku yang belum homogen akibat pencampuran hasil produksi dari berbagai daerah.
"Untuk mengatasi masalah fluktuasi harga karena permainan spekulan, maka diperlukan SRG bagi petani nilam di Aceh. Di sini diperlukan peran pemerintah untuk merealisasikannya," kata Robby.
Selain memperkuat tata niaga melalui SRG, Pemerintah Aceh juga menilai hilirisasi menjadi langkah penting agar industri nilam memiliki daya saing yang lebih tinggi. Menurut Robby, untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional, industri nilam Aceh harus memenuhi empat syarat utama.
"Jaminan mutu, jaminan kontinuitas pasokan, praktik perdagangan yang adil, dan sistem ketertelusuran digital," katanya.
Baca juga:
Desa Bonto Marannu Lokasi KKN-T Keamanan Pangan Unhas, Fokus Edukasi dan UMK
Ia menambahkan, pemenuhan standar tersebut membutuhkan pembangunan industri refinery di Aceh.
"Saat ini, perkembangan industri nilam di Aceh berada pada tahap awal hilir yaitu perencanaan pembangunan industri refinery. Intinya diperlukan industri refinery dan sertifikasi produk melalui SRG," katanya.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Aceh akan mengusulkan penerapan SRG untuk komoditas Nilam Aceh kepada Kementerian Perdagangan. Pemerintah juga akan melakukan pembinaan petani secara terpadu serta mendorong pembentukan asosiasi atau komunitas Nilam Aceh.
"Selain itu, melaksanakan pembinaan petani nilam secara terpadu, dan mendorong pembentukan asosiasi atau komunitas Nilam Aceh," kata Robby.
Pemerintah juga menyiapkan penguatan sinergi lintas sektor melalui pembentukan tim kerja yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan masyarakat.
"Pemerintah Aceh akan memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan masyarakat guna membangun ekosistem industri nilam yang modern, berdaya saing, dan berorientasi ekspor."
Baca juga:
Industri Event Tumbuh Pesat, SGU Buka Konsentrasi Event Management
Melalui penguatan tata kelola, penerapan SRG, pembangunan industri refinery, dan pembinaan petani secara berkelanjutan, Pemerintah Aceh berharap nilai tambah komoditas nilam dapat dinikmati lebih besar oleh daerah dan petani.
"Memberikan nilai tambah yang lebih besar, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat peran Aceh sebagai salah satu pusat produks minyak nilam berkualitas terbaik di dunia," kata Robby.
Baca juga:
Muharram, Menara Peninsula Hotel Ajak Anak Yatim Menginap Lewat Program CSR
Dunia berebut minyak nilam Aceh, tetapi petaninya justru berebut bertahan dari harga yang dipermainkan. Siapa sebenarnya yang paling menikmati harum bisnis nilam?
#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #NilamAceh #HilirisasiNilam #ResiGudang #PetaniNilam #EkonomiAceh