Frekuensi Bencana Meningkat, DPR Kritik Kesiapsiagaan Pemerintah

GalaPos ID, Bandung.
Di tengah prediksi cuaca ekstrem yang terus berlanjut sampai awal 2026, perhatian publik tertuju pada kesiapan pemerintah dalam menghadapi lonjakan bencana hidrometeorologi.
Komisi VIII DPR RI menyebut kesiapsiagaan nasional masih perlu diperkuat, terutama dari sisi pendanaan dan koordinasi teknis di lapangan.

"Anggaran kebencanaan dinilai belum sebanding dengan 2.997 bencana yang terjadi tahun ini. Apakah Indonesia siap menghadapi puncak cuaca ekstrem?"

Baca juga:

• Ilham Permana Dorong Transformasi PT PAL Menuju Green Defence Shipyard
• Tersangka Kasus Persetubuhan Anak Ditangguhkan, Keluarga Korban Protes
• Gedung Terra Drone Terbakar, Damkar Sulit Tembus Lantai Enam

Gala Poin:
1. Komisi VIII DPR menilai anggaran kebencanaan belum memadai dan harus ditingkatkan.
2. Hampir seluruh wilayah Indonesia kini masuk kategori rawan bencana, dari banjir hingga erupsi gunung.
3. DPR mengajak semua pihak memperkuat koordinasi dan membangun kesiapsiagaan penuh menjelang tahun baru.

Atalia Praratya menilai peningkatan anggaran kebencanaan mendesak dilakukan. Ia mengingatkan bahwa kementerian dan lembaga harus bekerja cepat karena wilayah Indonesia hampir seluruhnya masuk kategori rawan bencana pada akhir 2025.

“Kami mengapresiasi upaya kementerian/lembaga terkait. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah mengalokasikan Rp351,83 miliar untuk tanggap darurat infrastruktur sepanjang 2025. Namun, dengan tren peningkatan frekuensi bencana, dukungan pendanaan nasional harus mencukupi dan adaptif,” tegas Atalia, dalam keterangan yang diterima GalaPos ID, Selasa, 9 Desember 2025.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Singgih Januratmoko, sebelumnya mengusulkan agar anggaran BNPB pada tahun 2026 dinaikkan menjadi Rp1–2 triliun.

Atalia menilai usulan tersebut relevan mengingat maraknya bencana yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir—mulai dari banjir bandang dan longsor di Sumatera hingga rob di Pasuruan dan erupsi Gunung Semeru.

Baca juga:
Tragedi Terra Drone Tewaskan 20 Orang, Termasuk Ibu Hamil

Komisi VIII juga menjanjikan pengawalan terhadap program penguatan peralatan mitigasi, logistik, serta kesiapan personel BNPB dan BPBD.

Atalia mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya pada momentum liburan Natal dan Tahun Baru yang membuat mobilitas warga meningkat.

“Marilah kita hadapi periode cuaca ekstrem ini dengan kesiapan penuh, gotong royong, dan kewaspadaan tinggi. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisasi dampak dan menyambut tahun baru 2026 dengan penuh harapan dan keamanan,” tutup Atalia.

Ia meminta pemerintah daerah mengaktifkan posko siaga 24 jam, membersihkan saluran air, memangkas pohon rawan tumbang, dan menguatkan sistem peringatan dini berbasis komunitas.

 

Selain itu, Atalia mengimbau wisatawan agar tidak berlibur di kawasan rawan bencana.

“Selama liburan, hindari berkegiatan di daerah aliran sungai, lereng curam, atau zona pesisir yang berpotensi terkena gelombang tinggi. Keselamatan keluarga adalah prioritas utama,” pungkas Atalia.

 

Baca juga:
Bunga Cempaka, Di Balik Wangi dan Klaim Khasiat Kesehatan

"Komisi VIII DPR meminta penambahan anggaran BNPB dan memperketat koordinasi lintas instansi menghadapi cuaca ekstrem. Kondisi Indonesia yang rawan banjir, longsor, dan rob menuntut respons lebih cepat dan terintegrasi."

#Bencana #BNPB #IndonesiaSiaga #GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia