Novita Hardini Bongkar Iritnya Dukungan Ekraf & UMKM

GalaPos ID, Jakarta.
Dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri UMKM dan Menteri Ekonomi Kreatif/Bekraf, Novita Hardini, anggota legislatif dari Fraksi PDI Perjuangan, melontarkan kritik tajam terhadap lemahnya dukungan anggaran sektor ekonomi kreatif dan UMKM.

“Bangunan PLUT megah, tapi kosong. Kreator digital eksis, tapi tak digaji layak. UMKM hidup, tapi tercekik potongan e-commerce. Di tengah semangat digitalisasi dan pengembangan ekraf, Novita Hardini justru melihat ironi besar: anggaran triliunan, tapi nyaris tanpa nyawa di lapangan.”

Baca juga:

• Terbaru! Ketinggalan Whoosh? Tiket Hangus, Tak Bisa Diubah
• Dari Jakarta ke Beijing: Pesan Politik Global Prabowo
• Tuntutan HMI: Dari Ojol hingga Transparansi DPRD

Gala Poin:
1. Novita Hardini mengkritik alokasi anggaran ekraf dan UMKM yang tidak menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
2. Isu royalti, PLUT-KUMKM yang tidak berfungsi, dan potongan e-commerce menjadi sorotan tajam.
3. Ia menyerukan agar RKAKL 2026 fokus pada dampak riil, bukan sekadar pencapaian administratif.

Menurut Novita, alokasi anggaran selama ini lebih banyak fokus pada proyek fisik yang justru mengabaikan substansi.

Ia menekankan agar dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) 2026, pemerintah memprioritaskan ekosistem digital dan keberlanjutan operasional.

“Banyak program yang terlihat besar di atas kertas, namun di lapangan tidak menjawab persoalan riil masyarakat. Jangan sampai hanya menambah bangunan, tetapi tidak ada nyawa dalam pengelolaannya,” tegas Novita.

Politisi asal Trenggalek tersebut juga menyoroti pengelolaan royalti di sektor ekraf—yang hingga kini dianggap belum berpihak kepada pelaku kreatif, terutama dalam musik, film, dan industri game.

Baca juga:
Tambang Ilegal Menggila, DPR Desak Gakkum Lebih Tajam

“Kreator kita masih kesulitan mendapatkan hak ekonomi yang layak. Ini PR besar, karena digitalisasi tanpa regulasi yang jelas hanya akan membuat mereka terus dirugikan,” ujarnya.

Novita juga menyinggung tentang publisher digital yang tidak masuk dalam perencanaan anggaran, padahal perannya sentral dalam menjembatani distribusi karya dan perolehan royalti.

Perfilman, Diplomasi Budaya, dan Ekraf Lokal
Tak berhenti di sana, Novita menyerukan pentingnya dukungan terhadap perfilman Indonesia—khususnya yang mengangkat budaya lokal dan promosi destinasi wisata.

Ia menyebut film bukan sekadar hiburan, tetapi alat diplomasi budaya dan penggerak sektor pariwisata.

“Film bisa jadi pintu masuk pariwisata dan diplomasi budaya. Sayangnya, belum banyak dukungan anggaran yang konkret ke arah ini,” paparnya.

PLUT-KUMKM: Pusat Layanan atau Bangunan Kosong?
Isu keberlanjutan PLUT-KUMKM juga tak luput dari kritiknya. Menurutnya, banyak pusat layanan di daerah yang hanya berfungsi sebagai bangunan fisik tanpa operasional aktif dan pendampingan nyata.

“PLUT banyak yang kosong. Tidak ada pengawasan, tidak jalan operasionalnya, listriknya bahkan kadang diputus. Kita harus kerja sama lebih serius dengan pemerintah daerah,” ujar Novita.

E-Commerce “Memotong” UMKM
Dalam sektor perdagangan digital, Novita mengungkap fakta mencengangkan: potongan e-commerce terhadap UMKM bisa mencapai 15%, jauh di atas batas yang diatur dalam FAQ, yakni 8%.

“Ini jelas merugikan dan harus segera dievaluasi,” tegasnya.

Baca juga:
Bom Waktu Utang Whoosh, DPR Desak Solusi Nyata

Di akhir pernyataannya, Novita menyampaikan pesan keras kepada kementerian: hentikan orientasi pada serapan anggaran semata. Fokuskan pada efektivitas dan dampak riil bagi masyarakat.

“Anggaran itu harus hadir untuk rakyat, bukan sekadar laporan. RKAKL 2026 harus menjawab tantangan riil, dari royalti kreator digital, perfilman budaya, hingga UMKM yang benar-benar hidup dan berdaya saing,” tutupnya.

 

Baca juga:
Novita Hardini: Desa Wisata Kalah Jauh dari Thailand

“Dalam rapat kerja DPR bersama kementerian terkait, Novita Hardini menggugat realitas dukungan pemerintah terhadap sektor ekonomi kreatif dan UMKM. Ia mengkritisi anggaran yang sekadar "nampak hidup" di atas kertas, namun "mati suri" di lapangan. Serapannya tinggi, dampaknya minim. Lantas, siapa yang diuntungkan?”

#SuaraUMKM #EkrafBerdaya #AnggaranUntukRakyat #ReformasiDigitalEkraf #GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia