Tuntutan HMI: Dari Ojol hingga Transparansi DPRD

GalaPos ID, Sumut.
Pada Rabu, 3 September 2025, dua baris polisi di kantor DPRD Batu Bara menjadi saksi bisu aksi HMI cabang Kisaran. Bukan sebagai penjaga ketat, tapi sebagai pengawal ketertiban—mendengarkan tuntutan mahasiswa dengan tenang dan menunggu dialog.
Tapi apakah sambutan humanis ini akan berarti jika tuntutannya tak ditindaklanjuti?

“Ketika mahasiswa berorasi lantang menuntut kejelasan hukum dan transparansi DPRD, polisi berdiri di samping mereka—bukan untuk menekan, melainkan untuk mendengar. Namun, apakah itu cukup bagi publik yang sudah bosan cuma lihat janji?”

Baca juga:

• Bom Waktu Utang Whoosh, DPR Desak Solusi Nyata
• Novita Hardini: Desa Wisata Kalah Jauh dari Thailand
• Pantai Pajala Jadi Panggung Edukasi dan Damai Pelajar

Gala Poin:
1. Penerimaan humanis terhadap aksi mahasiswa – Polres Batu Bara memilih pendekatan keterbukaan dan dialog, bukan kekerasan represif, dalam menghadapi demonstrasi.
2. Tujuh tuntutan konkret dari mahasiswa – Meliputi keadilan bagi ojol, UU anti-korupsi, pemberantasan kejahatan, transparansi DPRD, disiplin etika, dan dukungan honorer.
3. Harapan atas tindak lanjut nyata – Demonstran menyuarakan kejelasan aksi agar tak berhenti menjadi ritual formalitas, melainkan berlanjut ke perubahan kebijakan.

 

AKBP Dolly Nelson Nainggolan, Kapolres Batu Bara, bersama jajaran—termasuk Kasatreskrim AKP Try Boy Siahaan dan Kanit Tipiter IPDA Alif Zafar Ghali—menerima massa aksi tanpa hambatan, mengedepankan pendekatan simpatik yang jarang terlihat saat demo terjadi.

Para demonstran, sekitar tiga puluh orang dari aliansi pemuda dan mahasiswa, mengumbar tujuh tuntutan penting:

Perhatian serius terkait kematian ojol akibat tindakan kekerasan oleh oknum polisi.

Dukungan kepada DPRD untuk mendorong pembahasan dan pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor oleh DPR RI.

Baca juga:
FIM PII Resmi Dilantik, Insinyur Muda Janjikan Garda Depan Indonesia Emas‎

Upaya pemberantasan perjudian, narkoba, hiburan malam ilegal serta begal di wilayah Batu Bara.

Pembekuan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPRD dan pembatalan fasilitas baru (termasuk pensiun).

Transparansi terbuka atas anggaran pengeluaran DPRD: gaji, tunjangan, rumah, hingga fasilitas lainnya.

Penegakan disiplin etika—dengan mendorong Badan Kehormatan DPRD agar menginvestigasi dan menindak anggota bermasalah.

Orator dari HMI cabang Kisaran menyela bahwa suara mereka tak muncul dari hati seluruh organisasi pemuda, karena ada pihak yang mengklaim palsu peran sebagai Sekretaris Umum HMI Kisaran. "Itu tidak benar," desaknya.

Pernyataan kritik ini mencerminkan ketegangan internal yang tak ingin menurunkan semangat protes.

"Meski hanya 5 atau 2 orang kami tetap melakukan unjuk rasa hari ini," tegas orator, menunjukkan semangat keteguhan meski kehadirannya tak masif.

Aksi berjalan santun dan kondusif hingga akhir. Mahasiswa mengajak semua pihak—polisi, DPRD, dan masyarakat duduk bersama setelah doa. Mereka mengulangi tuntutan dengan harapan agar respon tak hanya lisan.

 

 

Baca juga:
Bocah Melawan Kanker Mulut di Tengah Krisis Layanan Kesehatan

“Aliansi mahasiswa dan pemuda Batu Bara menyuarakan tujuh tuntutan kritis kepada Polres dan DPRD setempat di tengah aksi yang berjalan damai. Mereka menuntut keadilan atas kasus ojol tewas, penegakan hukum terhadap perjudian dan narkoba, hingga transparansi anggaran legislatif. Polres Batu Bara menerima aksi secara humanis—tapi sejauh mana itu berarti tindakan nyata?”

#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #AksiMahasiswa #TransparansiDPRD #HukumAdil #BatuBaraNyata #DesakPerubahan