Keracunan Massal MBG, Siapa Yang Bertanggung Jawab

GalaPos ID, Jakarta.
Proyek Makan Bergizi Gratis (MBG), program unggulan pemerintah untuk menyediakan makanan sehat kepada siswa sekolah, kini berubah menjadi tragedi nasional. Proyek makan bergizi gratis yang gagasannya mulia tersebut berubah menjadi neraka di perut anak-anak sekolah di sejumlah daerah.

 

"Ketika ribuan anak sekolah tumbang akibat makanan yang seharusnya menyehatkan, suara darurat justru tenggelam di balik retorika proyek ambisius negara."

Baca juga:

• Limbah di Sawah Nganjuk Picu Penyakit, Siapa Bertanggung Jawab?
• Potret Kemiskinan Anak Sebatang Kara di Gubuk Sawit Musi Rawas
• Perampok Minimarket Nyaris Lolos, Polisi Ungkap Fakta Mengejutkan

Gala Poin:
1. Jumlah korban terus melonjak hingga lebih dari 8.000 siswa, menurut data JPPI.
2. Sebagian besar dapur distribusi tidak tersertifikasi higienis, menurut CISDI.
3. Pemerintah belum menghentikan proyek meski angka keracunan melonjak.

Alih-alih meningkatkan gizi anak, dalam waktu kurang dari seminggu, angka korban keracunan meningkat signifikan — dari 5.360 menjadi lebih dari 8.000 anak.

“Data dari JPPI kemarin kan per September 2025, September itu ada 6.452 kasus,” ungkap Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), dalam tayangan Bocor Alus Politik, Sabtu, 27 September 2025.

“Belum seminggu ini. Jadi per hari Kamis ini ini sudah nambah 1171 korban lagi anak gitu. Berarti sudah hampir 8.000 atau lebih 8.000 anak ya korban,” tambahnya.

Baca juga:
Claudia-Richard, Duo Harvard di Balik Pluang

Laporan JPPI juga mencatat bahwa insiden terjadi di sedikitnya 18 provinsi, membuktikan bahwa ini bukanlah kejadian terisolasi.

Menurut Olivia Herlinda, Chief Research & Policy Officer dari CISDI, sebagian besar SPPG (Satuan Pelaksana Program Gizi) belum memiliki sertifikat layak higienis.

“Yang baru punya sertifikat layak hygien pun juga masih sangat sedikit,” tegasnya.

“Jadi mungkin belum ada benar-benar sistem yang bisa memastikan bahwa mereka harusnya ketika mau menjadi SPPG ya harusnya punya sertifikat dulu baru bisa jalan,” lanjut Olivia.

Ubaid pun mempertanyakan: jika dapur-dapur tak tersertifikasi tetap beroperasi, apakah proyek ini sedang dikelola untuk keselamatan anak, atau hanya demi menjalankan anggaran?

Bukan hanya di satu sekolah atau satu kabupaten, kasus keracunan tercatat di sedikitnya 18 provinsi, menurut laporan JPPI. Ubaid menekankan bahwa sudah saatnya proyek ini dinyatakan sebagai “keadaan luar biasa,” bukan lagi insiden sporadis.

  

Baca juga:
Gunung Marapi Erupsi 2 Kali, Warga Dilarang Dekati Radius 3 KM

"Lebih dari 8.000 anak sekolah menjadi korban keracunan makanan dari proyek Makan Bergizi Gratis. Di balik narasi mulia, ada sistem yang rapuh dan nyaris tanpa kontrol. Investigasi ini menyoroti kegagalan struktural dalam distribusi makanan kepada anak-anak."

#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #MBG #Keracunan #Program