.png "GalaPos ID")
GalaPos ID, Jakarta.
Penguatan akses pembiayaan untuk sektor pertanian dan UMKM menjadi sorotan utama anggota Komisi VI DPR RI, Sarifah Suraidah.
Dalam pernyataannya pada Jumat, 22 Agustus 2025, Sarifah menyebut bahwa langkah ini merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kedaulatan ekonomi sebagai fondasi pembangunan nasional.
“Sarifah Suraidah, anggota Komisi VI DPR RI, menyerukan penguatan akses pembiayaan untuk sektor pertanian dan UMKM sebagai kunci pencapaian program prioritas Presiden Prabowo. Ia menyoroti masih lebarnya kesenjangan pembiayaan dan pentingnya strategi lanjutan yang lebih inklusif.”
Baca juga:
- Suku Bunga Turun, Misbakhun Desak BI Fokus UMKM
- Festival Pacu Jalur: Dari Arus Sungai ke Arus Uang Rp75 Miliar
- Firnando: Himbara Harus Jadi Motor Ekonomi Rakyat
Gala Poin:
1. Sarifah mendorong perluasan akses pembiayaan produktif bagi UMKM dan pertanian, sebagai kunci mewujudkan program prioritas Presiden Prabowo.
2. Kesenjangan pembiayaan UMKM mencapai Rp2.400 triliun, meskipun kontribusi sektor ini terhadap ekonomi sangat besar.
3. DPR siap mengawal strategi lanjutan pembiayaan, termasuk mendorong inovasi seperti KUR digital, skema syariah, hingga pendampingan dan kemitraan koperasi.
“Akses pembiayaan yang lebih luas dan produktif adalah kunci untuk memperkuat sektor pertanian dan UMKM. Jika ini berjalan baik, kita optimistis mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% dalam beberapa tahun mendatang,” ujar Sarifah.
Ia menegaskan bahwa UMKM menyumbang 99,99% dari total pelaku usaha di Indonesia, menyerap 97% tenaga kerja nasional, dan berkontribusi sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Sementara itu, sektor pertanian juga menunjukkan potensi besar dengan penyaluran kredit yang mencapai Rp571 triliun per Mei 2025 dan tingkat Non-Performing Loan (NPL) yang tergolong sehat, yakni 1,95%.
Namun, Sarifah tidak menutup mata terhadap tantangan serius yang mengadang.
Baca juga:
Demer: HIMBARA Harus Siap Kelola Aset Rp800 Triliun
Ketimpangan akses pembiayaan masih menjadi batu sandungan. Ia membeberkan bahwa hingga Januari 2025, hanya 19,84% dari total kredit perbankan nasional yang dialirkan kepada UMKM.
Padahal, kebutuhan pembiayaan UMKM diproyeksikan mencapai Rp4.300 triliun pada 2026, menciptakan kesenjangan sekitar Rp2.400 triliun.
Untuk menutup kesenjangan itu, pemerintah menggulirkan berbagai skema, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditargetkan sebesar Rp300 triliun pada 2025.
Dari jumlah tersebut, 60% dialokasikan ke sektor produksi, termasuk pertanian. Bank BRI, BNI, dan Mandiri tercatat sebagai penyalur utama.
Namun Sarifah menilai itu belum cukup. “Agar pembiayaan benar-benar berdampak pada penguatan ekonomi rakyat, diperlukan strategi lanjutan yang lebih terarah,” ujarnya.
Beberapa strategi yang diajukan antara lain:
- Memperluas kemitraan lembaga keuangan untuk menghadirkan produk inovatif seperti KUR digital dan pembiayaan klaster
- Mengoptimalkan pelatihan dan pendampingan bagi petani serta pelaku UMKM;
- Memperkuat peran koperasi pertanian dan UMKM lewat dana bergulir LPDB-KUMKM
- Mendorong program khusus untuk graduasi usaha mikro, agar naik kelas menjadi usaha kecil dan menengah yang lebih kompetitif.
Baca juga:
Hendry Munief: Pacu Jalur Harus Jadi Prioritas APBN
“Kami di DPR siap mengawal kebijakan ini agar berjalan efektif. Kolaborasi antara pemerintah, DPR, perbankan, koperasi, dan masyarakat adalah kunci. Pertanian dan UMKM harus menjadi pondasi kedaulatan ekonomi bangsa,” tegas politisi perempuan itu.
Dengan pembiayaan yang diperkuat, Sarifah yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tak hanya bisa dipercepat, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Baca juga:
Yulisman: Hulu Migas Harus Ramah Iklim dan Pro Net Zero
“Apa artinya pertanian dan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi jika tak disokong pembiayaan yang cukup? Dalam sorotan tajam terhadap data dan realisasi, Sarifah Suraidah mengingatkan bahwa mimpi kedaulatan ekonomi tak akan tercapai tanpa memperkuat jantung ekonomi rakyat. Presiden punya visi, tapi butuh alat eksekusi nyata. Dan di sinilah pembiayaan jadi penentu.”
#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #EkonomiProduktif #PembiayaanInklusif #UMKMNaikKelas #PertanianModern #KedaulatanEkonomi