Zakat dan Wakaf Ubah Wajah Pembangunan

GalaPos ID, Jakarta.
Ekspor produk halal Indonesia tumbuh 9,16 persen pada Januari 2025, didominasi makanan-minuman, disusul farmasi, tekstil, dan kosmetik.
Dengan kontribusi signifikan terhadap PDB dan pertumbuhan sosial, ekonomi syariah Indonesia kini diarahkan pada inklusi dan penguatan kelembagaan. 

"Dari wakaf tunai Rp3 triliun hingga 119 juta penerima ZIS-DSKL, ekonomi syariah membuktikan potensinya sebagai solusi pembangunan berkelanjutan."

Baca juga:

• Tantangan di Balik Pertumbuhan Ekonomi Syariah
• Ekonomi Syariah Tumbuh di Tengah Krisis Global
• Video Dugem Viral, Pria Batu Bara Lapor Polisi

Gala Poin:
1. Kontribusi sektor halal terhadap PDB nasional mencapai 25,44 persen.
2. Dana ZIS-DSKL menyentuh Rp40,5 triliun dengan 119 juta penerima manfaat.
3. KDEKS dan RPJPD menjadi strategi penguatan kelembagaan syariah daerah.

KNEKS mencatat sektor Halal Value Chain (HVC) berkontribusi 25,44 persen terhadap PDB.

Rata-rata pertumbuhan ekspor halal selama enam tahun mencapai 7,08 persen per tahun.

"Sektor keuangan syariah tumbuh 5,3 persen secara tahunan, lebih besar dari keuangan nasional yang 3,6 persen," papar Prof. Ma'ruf Amin, dalam diskusi Kamisan, dengan tema “Perkembangan dan Tantangan Ekonomi Syariah Indonesia”, pada Kamis, 10 Juli 2025.

Baca juga:
Peluang Usaha Reptil, Cuan Bisnis Alternatif Anak Muda

Market share pasar modal syariah mencapai 37,6 persen, IKNB syariah 11,8 persen, dan perbankan syariah 7,42 persen.

Pasar modal syariah dianggap menjadi penopang pembiayaan jangka panjang.

Keuangan sosial syariah juga mencatat pertumbuhan: ZIS-DSKL mencapai Rp40,5 triliun, dengan 119 juta penerima manfaat. Wakaf uang naik menjadi Rp3,02 triliun, dipacu CWLS senilai Rp1,16 triliun.

Namun, literasi dan inklusi masih timpang. OJK melaporkan inklusi hanya 13,41 persen, jauh di bawah literasi 43,42 persen.

KDEKS kini terbentuk di 31 provinsi, dan 25 RPJPD telah memasukkan ekonomi syariah.

Upaya harmonisasi RPJMN dan RPJMD dilakukan lewat sosialisasi, indikator capaian, serta panduan kodefikasi kegiatan syariah.

Diskusi Kamisan kembali menjadi panggung strategis bagi para tokoh penting dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah Indonesia, Kamis, 10 Juli 2025 di Jakarta.

Forum tersebut menghadirkan kolaborasi lintas institusi, mulai dari KNEKS, BAZNAS, BWI, BPJPH, hingga Bank Indonesia, serta para akademisi dan praktisi ternama.

Baca juga:
Data Diperjualbelikan, Warga Jadi Korban & Pelaku Judol

Tak hanya mencerminkan pertumbuhan signifikan ekonomi syariah nasional, diskusi ini juga menggarisbawahi berbagai tantangan yang masih perlu diurai bersama.

 

Turut hadir dan memberikan pemikiran strategis:
Prof. KH. Ma’ruf Amin, Wakil Presiden RI ke-13, yang menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga dalam memperkuat arsitektur ekonomi syariah nasional.

Prof. Waryono Abdul Ghofur, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag RI, yang menyoroti peran wakaf produktif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Baca juga:
Ekspor Reptil dari Tuban! Langkah Kecil, Dampak Besar

Abdul Syakur, Deputi Bidang Kemitraan dan Standarisasi Halal BPJPH, yang mengupas peluang dan tantangan sertifikasi halal dalam perdagangan global.

 

Ali Sakti, perwakilan dari Bank Indonesia, yang menjelaskan peran BI dalam penguatan inklusi keuangan syariah.

 

Sutan Emir Hidayat, Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS, yang menekankan pentingnya membangun ekosistem yang terintegrasi dan efisien.

Prof. Bustanul Arifin dari INDEF, yang memberikan perspektif ekonomi makro terhadap keberlanjutan ekonomi syariah di tengah dinamika global.

 

Baca juga:
IWO Batu Bara Desak Evaluasi Unit Tipikor

“Dengan kontribusi signifikan terhadap PDB dan pertumbuhan sosial, ekonomi syariah Indonesia kini diarahkan pada inklusi dan penguatan kelembagaan.”

#EkonomiBerkeadilan #ZISDSKL #KDEKS #GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia