Dugaan Korupsi Ratusan Triliun, Pertamina Bentuk Tim Crisis Center untuk Evaluasi
GalaPos ID, Jakarta.
PT Pertamina tengah menghadapi sorotan serius setelah dugaan praktik korupsi yang mengarah pada kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun terungkap. Salah satu kasus yang mencuat adalah dugaan praktik oplos Pertalite menjadi Pertamax, yang memicu kekhawatiran masyarakat mengenai kualitas bahan bakar.
Sebagai respons, Pertamina membentuk Tim Crisis Center untuk mengevaluasi seluruh proses bisnis perusahaan, terutama dari aspek operasional.
"Kasus korupsi yang melibatkan PT Pertamina dengan kerugian negara mencapai ratusan triliun mencuatkan kekhawatiran publik terkait kualitas BBM. PT Pertamina merespons dengan membentuk Tim Crisis Center untuk mengevaluasi operasional dan memperbaiki tata kelola perusahaan."
Baca juga:
Gala Poin:
1. PT Pertamina membentuk Tim Crisis Center untuk mengevaluasi operasional perusahaan pasca terungkapnya dugaan korupsi yang merugikan negara hingga Rp193,7 triliun.
2. Kasus oplos Pertalite menjadi Pertamax memicu kekhawatiran masyarakat akan kualitas BBM, khususnya Pertamax yang dijual di SPBU Pertamina.
3. Simon Aloysius Mantiri meminta maaf atas tindakan yang mencederai kepercayaan masyarakat dan berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola perusahaan.
"Kami telah membentuk Tim Crisis Center untuk mengevaluasi keseluruhan proses bisnis, terutama dari aspek operasional. Kami terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan agar tata kelola Pertamina jauh lebih baik," kata Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, dalam keterangannya di Graha Pertamina Jakarta, Senin, 3 Maret 2025.
Simon menegaskan komitmennya untuk memastikan Pertamina tetap menjadi kepercayaan masyarakat Indonesia.
"Pertamina bukan hanya aset bangsa, melainkan urat nadi yang mendukung hajat hidup masyarakat Indonesia," ujarnya.
Baca juga:
IHSG Terkoreksi, Ini Penyebabnya Menurut BEI
Dia juga menambahkan, selama 76 tahun perjalanan perusahaan, Pertamina terus berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik, meskipun ada peristiwa yang mencederai kepercayaan masyarakat.
Terkait kasus yang sedang berkembang, Kejaksaan Agung mengungkap dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada periode 2018–2023.
Dugaan tersebut berpotensi merugikan negara hingga Rp193,7 triliun.
Baca juga:
Satgas Pangan Polres Kendal Pastikan Distribusi Sembako Aman dan Terkendali
Selain itu, dalam kasus pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka Riva Siahaan, selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, diduga melakukan pembelian RON 92, padahal yang dibeli sebenarnya adalah RON 90 atau lebih rendah.
Selanjutnya, RON 90 tersebut diolah menjadi RON 92 melalui blending di storage/depo, suatu tindakan yang melanggar peraturan.
Kasus ini memicu kekhawatiran masyarakat terkait kualitas BBM RON 92 yang dijual di SPBU Pertamina, khususnya Pertamax.
Baca juga:
Kepoin! Pi Network, Pahami Dinamika Harga dan Faktor Penyebabnya
Warga pun mengingatkan pentingnya transparansi dan kejelasan dalam pengelolaan produk energi yang berkaitan langsung dengan konsumsi masyarakat.
Simon juga menyampaikan permintaan maaf atas segala ketidaknyamanan yang ditimbulkan.
"Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala tindakan yang telah menyakiti hati dan kepercayaan masyarakat," katanya.
Baca juga:
Kok Bisa Bocor? Razia Tempat Hiburan di Jember Sepi
Kejaksaan Agung menyebutkan bahwa praktik blending bahan bakar yang tidak sesuai dengan ketentuan ini berpotensi membahayakan konsumen, karena kualitas BBM yang tidak terjamin.
Oleh karena itu, PT Pertamina berjanji untuk melakukan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki kualitas dan tata kelola operasional perusahaan.
Baca juga:
5 Cara Dapat Saldo DANA Kaget Gratis Legal dan Aman Hari Ini, Buruan Coba!
"PT Pertamina membentuk Tim Crisis Center untuk mengevaluasi bisnis dan operasional perusahaan setelah terungkapnya dugaan korupsi yang melibatkan kerugian negara hingga ratusan triliun. Kasus ini mencuat terkait dengan praktik oplos Pertalite menjadi Pertamax yang memicu kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas BBM. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menegaskan komitmen perusahaan untuk memperbaiki tata kelola demi menjaga kepercayaan publik."
#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #Pertamina #KasusKorupsi #BBM
