GalaPos ID - Iklan Banner

Ayat Al-Qur’an Dikaitkan Promosi Newport, PBB DKI Siap Lapor Polisi

GalaPos ID, Jakarta.
Dugaan penggunaan ayat suci Al-Qur’an dalam materi promosi minuman beralkohol Newport memantik respons keras dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) DKI Jakarta.
DPW PBB DKI Jakarta meminta pihak Newport memberikan klarifikasi secara terbuka dan menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat, khususnya umat Islam, apabila materi yang beredar tersebut benar merupakan bagian dari kegiatan promosi perusahaan.

Ayat Al-Qur’an Dikaitkan Promosi Newport, PBB DKI Siap Lapor Polisi
Ayat Al-Qur’an diduga dikaitkan dengan promosi minuman beralkohol Newport. DPW PBB DKI Jakarta mendesak klarifikasi dan meminta maaf serta menyatakan siap menempuh jalur hukum jika persoalan tidak diselesaikan secara bertanggung jawab. Publik kini menunggu satu hal: fakta, bukan sekadar gaduh. Foto: tangkapan layar

"Iklan biasanya menjual mimpi, rasa, atau gaya hidup. Tetapi jika ayat Al-Qur’an ikut dibawa ke meja promosi minuman beralkohol, publik wajar bertanya: ini strategi pemasaran, salah langkah, atau memang ada batas yang sengaja diterobos?"

Baca juga:

Gala Poin:
1. DPW PBB DKI Jakarta menyoroti dugaan pengaitan ayat Al-Qur’an dengan materi promosi Newport dan meminta klarifikasi terbuka serta permintaan maaf apabila materi tersebut benar merupakan bagian dari promosi perusahaan.
2. PBB DKI mendorong pemeriksaan oleh otoritas terkait untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran terhadap perizinan atau peraturan yang berlaku.
3. Jalur hukum menjadi opsi apabila tidak ada klarifikasi dan penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.


Sekretaris Wilayah DPW PBB DKI Jakarta, Abdul Hakim Hamdun, menilai penggunaan ayat suci dalam konteks promosi minuman beralkohol bukan sekadar persoalan kreativitas pemasaran. Menurut dia, terdapat batas yang semestinya tidak dilanggar dalam kegiatan komersial.

“Bagi kami, ini bukan sekadar persoalan kreativitas pemasaran. Ada batas yang tidak boleh dilanggar. Ayat suci bukan gimmick, bukan alat promosi, dan tidak pantas digunakan untuk kepentingan pemasaran minuman keras,” tegas Abdul Hakim Hamdun, dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin, 10 Agustus 2026.

Polemik ini tidak berhenti pada tuntutan klarifikasi. DPW PBB DKI Jakarta juga mendorong instansi dan otoritas yang berwenang memeriksa produk serta pihak yang terkait dengan materi promosi tersebut.

Jika pemeriksaan nantinya menemukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan maupun peraturan yang berlaku, DPW PBB DKI Jakarta meminta adanya tindakan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum, termasuk evaluasi hingga penarikan atau pencabutan izin edar.

Baca juga:

Di titik inilah persoalan tersebut menjadi lebih dari sekadar polemik komunikasi pemasaran. Pertanyaan publik bukan hanya mengenai siapa yang membuat materi promosi, tetapi juga apakah materi tersebut benar berasal dari kegiatan promosi Newport dan apakah penggunaannya sesuai dengan seluruh ketentuan yang berlaku.
 
Sikap kritis diperlukan agar polemik tidak berhenti pada kemarahan di ruang publik. Klaim perlu diverifikasi, materi promosi perlu diperiksa, dan pihak yang dituding perlu diberi ruang memberikan penjelasan.

DPW PBB DKI Jakarta sendiri menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum apabila persoalan tersebut tidak memperoleh klarifikasi dan penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Apabila tidak ada klarifikasi serta penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan, DPW PBB DKI Jakarta siap menempuh jalur hukum dan melaporkan persoalan ini kepada Kepolisian,” ujar Abdul Hakim.

Bagi DPW PBB DKI Jakarta, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen menjaga penghormatan terhadap nilai-nilai agama sekaligus memastikan kegiatan usaha dan promosi berjalan sesuai aturan.

Ayat Al-Qur’an Dikaitkan Promosi Newport, PBB DKI Siap Lapor Polisi
DPW PBB DKI Jakarta menyoroti dugaan pengaitan ayat Al-Qur’an dengan materi promosi Newport dan meminta klarifikasi terbuka serta permintaan maaf apabila materi tersebut benar merupakan bagian dari promosi perusahaan. PBB DKI mendorong pemeriksaan oleh otoritas terkait untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran terhadap perizinan atau peraturan yang berlaku. Foto: tangkapan layar

 

Namun, kepentingan publik juga menuntut satu hal yang tidak kalah penting: transparansi. Jika materi tersebut memang merupakan bagian dari promosi perusahaan, publik berhak mengetahui konteks, pihak yang bertanggung jawab, serta dasar pertanggungjawabannya. Sebaliknya, jika terdapat kekeliruan dalam mengaitkan materi tersebut dengan Newport, klarifikasi juga perlu disampaikan secara terbuka agar tuduhan tidak berkembang menjadi kesimpulan sebelum fakta teruji.

Abdul Hakim kembali menegaskan sikap DPW PBB DKI Jakarta.

“Hormati agama. Hormati umat. Hormati aturan yang berlaku. Klarifikasi, minta maaf, dan pertanggungjawabkan,” tegas Abdul Hakim Hamdun.

Baca juga:


Kini, bola berada pada proses klarifikasi dan pemeriksaan. Publik tidak hanya membutuhkan pernyataan keras atau polemik yang ramai di media sosial, tetapi juga fakta yang terverifikasi: bagaimana materi promosi itu dibuat, siapa yang menerbitkannya, apakah benar bagian dari kampanye Newport, serta apakah terdapat aturan yang dilanggar.

Dengan demikian, polemik dugaan pengaitan ayat Al-Qur’an dengan promosi minuman beralkohol tidak semestinya diselesaikan hanya melalui perang opini. Jika memang ada pelanggaran, mekanisme hukum harus berjalan. Jika tidak, fakta juga harus dijelaskan secara terang.

 

 

 

 

Baca juga:
Ratusan Warga Berjalan dari Monas ke HI, Apa Makna Arbain Walk 2026?
Penjara Belanda Jadi Ruang Ekraf, Ekraforia 2026 Bawa Misi Besar Bengkalis


Kalau ayat suci sampai dijadikan bumbu promosi minuman keras, pertanyaannya bukan lagi soal kreativitas iklan. Pertanyaannya: seberapa jauh pemasaran boleh berjalan sebelum akal sehat dan aturan ikut diketuk?

#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #PBBKritisiNewport #PromosiMiras #AyatAlQuran #BeritaJakarta #KepentinganPublik

Lebih baru Lebih lama

Nasional

نموذج الاتصال