.png "GalaPos ID")
GalaPos ID, Jakarta.
Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dinilai tidak boleh hanya mengejar angka investasi jika pada saat yang sama masyarakat justru kehilangan ruang hidupnya.
Kritik itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, yang mendesak Kementerian Pariwisata membenahi tata kelola KEK agar perlindungan terhadap hak masyarakat menjadi prioritas, bukan sekadar pelengkap kebijakan investasi.
 |
| Investasi terus dipromosikan, tetapi siapa yang menjaga hak rakyat? Kritik Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini membuka pertanyaan besar: apakah pembangunan KEK benar-benar untuk masyarakat, atau masyarakat hanya diminta menonton dari pagar? |
"Ketika investor mendapat karpet merah, apakah rakyat hanya kebagian debu proyek?"
Baca juga:
- Tragedi Pesawat Perintis di Yahukimo, Pilot Tewas dan Akses Vital Warga Lumpuh
- KTN ke-63 YPPII Batu Soroti Karakter Bangsa di Tengah Tantangan Zaman
- Petugas Rutan Surabaya Bongkar Penyelundupan Sabu Berkedok Kotak Susu
Gala Poin:
1. Novita Hardini meminta Kementerian Pariwisata membenahi tata kelola KEK agar perlindungan hak masyarakat dan penyelesaian konflik agraria menjadi prioritas.
2. Pemerintah dinilai terlalu fokus pada investasi, sementara pemerataan pembangunan destinasi, terutama di Jawa Timur Selatan, masih tertinggal.
3. DPR juga mengkritik minimnya strategi promosi pariwisata melalui momentum FIFA World Cup 2026 serta meminta analisis penyebab turunnya kunjungan wisatawan dan PNBP, bukan sekadar penyajian data.
Desakan tersebut disampaikan Novita dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Pariwisata dan Badan Pengelola Otorita Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 1 Juli 2026.
Menurut Novita, paparan pemerintah masih lebih banyak menitikberatkan pada promosi investasi dibandingkan upaya mencegah konflik agraria dan melindungi masyarakat yang terdampak pembangunan kawasan wisata.
"Yang saya lihat, paparan pemerintah lebih banyak berbicara soal promosi investasi dan pendampingan investor. Tetapi saya tidak melihat strategi yang jelas mengenai perlindungan hak masyarakat maupun mitigasi konflik agraria yang kerap muncul dalam pembangunan KEK," tegas politisi muda Fraksi PDI Perjuangan itu, dalam keterangan yang diterima GalaPos ID, Kamis, 2 Juli 2026.
Baca juga:
Dalih Bahas Video Berujung Dugaan Kekerasan Seksual, Pria 22 Tahun Ditangkap Polisi
Selain persoalan konflik agraria, Novita juga menyoroti ketimpangan pembangunan destinasi wisata nasional. Ia meminta Kementerian Pariwisata mulai memberikan perhatian terhadap wilayah Jawa Timur bagian selatan, khususnya Daerah Pemilihan (Dapil) VII Jawa Timur yang meliputi Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Magetan, dan Ngawi. Menurutnya, kawasan tersebut memiliki potensi wisata alam yang besar, tetapi belum masuk dalam agenda pengembangan KEK.
"Pemerataan pembangunan pariwisata harus menjadi prioritas. Daerah-daerah yang memiliki potensi besar juga harus diberi kesempatan berkembang melalui skema KEK di masa mendatang," katanya.
.jpeg "Novita Hardini Soroti Konflik Lahan KEK: Negara Jangan Kalah oleh Investasi") |
| Karimunjawa Keren mendorong wisata berkelanjutan untuk pemerataan ekonomi masyarakat hingga Desa Kemujan dengan tetap menjaga kelestarian alam. Foto: istimewa |
Dalam kesempatan yang sama, Novita mengkritik lemahnya sinergi antarkementerian dalam memanfaatkan momentum FIFA World Cup 2026 sebagai sarana promosi pariwisata Indonesia. Ia menilai Kementerian Pariwisata seharusnya berkolaborasi dengan TVRI dan kementerian terkait agar siaran ajang sepak bola dunia tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan destinasi wisata nasional.
"Kita sudah mengeluarkan anggaran besar, tetapi belum mampu memonetisasi momentum global seperti Piala Dunia. Saya tidak melihat promosi sport tourism maupun destinasi unggulan Indonesia dalam siaran yang menjangkau masyarakat luas," kritiknya.
Tak berhenti di situ, Novita juga mempertanyakan penurunan signifikan kunjungan wisatawan di sejumlah kawasan otorita sepanjang 2025 yang berdampak pada menurunnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, pemerintah hanya menyampaikan data penurunan tanpa menguraikan penyebab maupun langkah pemulihan yang akan dilakukan.
"Kami membutuhkan root cause analysis yang jelas. Apakah penurunannya dipicu persoalan konflik lahan, infrastruktur, kualitas SDM, atau lemahnya tata kelola. Jangan hanya menyampaikan data tanpa solusi," tegasnya.
Baca juga:
45 Tahun BINUS, Indonesia Siap Jadi Sorotan Pendidikan Tinggi Dunia Lewat QS Summit 2026
Sebagai anggota Komisi VII DPR RI, Novita menegaskan fungsi pengawasan parlemen adalah memastikan pembangunan sektor pariwisata tidak semata mengejar target investasi, melainkan juga menjamin keadilan sosial, menjaga lingkungan, melestarikan budaya lokal, memperkuat UMKM, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar kawasan wisata.
"Kami ingin menggunakan fakta-fakta di lapangan untuk membongkar kelemahan tata kelola. Pariwisata Indonesia harus tumbuh bersama masyarakat, bukan meninggalkan masyarakat," pungkasnya.
Kritik tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan investasi di sektor pariwisata tidak hanya diukur dari besarnya modal yang masuk, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu memastikan masyarakat tetap menjadi pihak yang memperoleh manfaat, bukan justru menanggung dampaknya.
Baca juga:
AI for Life Jadi Gagasan BINUS di Usia 45 Tahun, Publik Menanti Dampak Nyata
Investasi terus dipromosikan, tetapi siapa yang menjaga hak rakyat? Kritik Novita Hardini membuka pertanyaan besar: apakah pembangunan KEK benar-benar untuk masyarakat, atau masyarakat hanya diminta menonton dari pagar?
#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #KEKPariwisata #NovitaHardini #KonflikAgraria #InvestasiBerkeadilan #PariwisataIndonesia