Dewan Pers Soroti Krisis Ekonomi dan Etika Jurnalisme

GalaPos ID, Serang.
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menilai pers nasional saat ini berada dalam tekanan besar akibat dominasi platform digital, media sosial, dan kecerdasan buatan (AI) yang mengubah secara drastis cara produksi dan konsumsi informasi publik.
Hal tersebut disampaikan Komaruddin dalam sambutannya pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Kota Serang, Banten, Senin, 9 Februari 2026.

 

"Di tengah gempuran media sosial dan kecerdasan buatan, pers Indonesia menghadapi ancaman senyap: krisis kepercayaan publik, tekanan ekonomi, dan melemahnya perlindungan hak dasar jurnalis."

Baca juga:

• Bunga Cempaka, Di Balik Wangi dan Klaim Khasiat Kesehatan
• Misteri Mimpi, Fenomena yang Terjadi Saat Manusia Terlelap
• Italia Raih Emas Perdana Snowboard di Olimpiade Musim Dingin 2026

Gala Poin:
1. Dominasi platform digital melemahkan ekonomi media dan kesejahteraan jurnalis.
2. Profesionalisme dan etika menjadi pembeda utama pers dari media sosial.
3. Peran negara dibutuhkan, namun berisiko jika tanpa mekanisme transparan.

Dalam situasi tersebut, Komaruddin menegaskan bahwa profesionalisme, objektivitas, dan etika jurnalistik menjadi fondasi utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pers, sekaligus pembeda mendasar antara produk jurnalistik dan arus informasi media sosial.

“Trust hanya lahir dari profesionalisme. Profesionalisme didukung objektivitas. Check and recheck. Itu yang membedakan pers dengan media sosial,” ujarnya.

Komaruddin mengenang masa ketika pers berperan sebagai medium pendidikan publik dan penjaga idealisme bangsa. Pada era itu, surat kabar menjadi rujukan utama masyarakat untuk memperoleh informasi yang rasional, objektif, dan bertanggung jawab.

“Dulu orang bangun pagi menunggu surat kabar. Pers menjadi gatekeeper informasi masyarakat dan tumbuh bersama perjuangan bangsa,” katanya.

Baca juga:
Negara Hadir Usai Tragedi Bocah Ngada YBR, Alarm Keras Kemiskinan Ekstrem

Namun, peran strategis tersebut, menurut Komaruddin, kian terdesak oleh logika bisnis platform digital. Konten berbasis emosi dan sensasi lebih diutamakan demi mengejar atensi audiens, sementara kualitas informasi kerap terpinggirkan.

Dampak langsung dari perubahan itu terlihat pada ekosistem ekonomi media. Arus belanja iklan berpindah ke platform dengan jumlah pengguna besar, menyebabkan pendapatan media pers menurun tajam.

“Di mana pemirsa banyak, iklan akan lari ke sana. Buying audience. Akibatnya, media pers mengalami penurunan dari sisi bisnis. Hampir tidak ada perusahaan pers yang tidak melakukan pengurangan karyawan,” ujarnya.

Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar terkait kesejahteraan dan keamanan jurnalis. Tekanan ekonomi berpotensi menggerus independensi redaksi, sekaligus meningkatkan risiko pelanggaran etika akibat tuntutan kecepatan dan klik.

Komaruddin berharap pemerintah hadir untuk menciptakan keadilan distribusi iklan, agar keberlangsungan media pers tetap terjaga di tengah dominasi platform digital global.

 

Namun, hingga kini, mekanisme konkret intervensi negara yang tidak mengancam independensi pers belum dijelaskan secara rinci.

Di sisi lain, Dewan Pers mencatat sedikitnya 10 pengaduan pemberitaan masuk setiap hari, baik terkait media sosial maupun produk jurnalistik. Sebagian besar pengaduan dipicu lemahnya penerapan etika dan profesionalisme.

“Kita membutuhkan informasi yang jernih sebagaimana kita membutuhkan udara bersih, makanan, dan air yang layak. Informasi adalah konsumsi harian masyarakat. Karena itu, trust, integritas, profesionalisme, objektivitas, dan etika harus dijaga bersama,” kata Komaruddin.

 

 

Baca juga:
Tanpa Pemain Asing, Bhayangkara Presisi Tembus Final Four Proliga 2026

"Tekanan digital dan krisis ekonomi mengancam keberlanjutan pers Indonesia. Ketua Dewan Pers menyoroti profesionalisme, etika, dan keadilan iklan sebagai kunci menjaga kepercayaan publik."

#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #HariPersNasional2026 #HakJurnalis #KrisisMedia