.png "GalaPos ID")
GalaPos ID, Tangerang.
Keterbatasan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten menjadi tantangan utama dalam menampung dan merealisasikan aspirasi masyarakat.
Hal itu diakui Anggota DPRD Provinsi Banten dari Partai Demokrat, Taufik Arahman, saat menyerap aspirasi warga di Perumahan Bukit Indah Tahap 5 RW 07, Desa Sukamantri, Kabupaten Tangerang, Minggu, 28 Desember 2025.
Keterbatasan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten menjadi tantangan utama dalam menampung dan merealisasikan aspirasi masyarakat.
Hal itu diakui Anggota DPRD Provinsi Banten dari Partai Demokrat, Taufik Arahman, saat menyerap aspirasi warga di Perumahan Bukit Indah Tahap 5 RW 07, Desa Sukamantri, Kabupaten Tangerang, Minggu, 28 Desember 2025.
 |
| Taufik Arahman, Anggota DPRD Provinsi Banten |
"Aspirasi warga perumahan di Tangerang kembali menyorot persoalan klasik: jalan lingkungan, balai warga, dan fasilitas umum. Di tengah keterbatasan fiskal APBD Banten, DPRD mengaku harus memilah usulan—mana yang realistis, mana yang harus menunggu."
Baca juga:Gala Poin:
- KPK Belum Berencana Periksa Kajari Bekasi
- KPK Periksa Saksi Kasus Ijon Proyek di Kabupaten Bekasi
- Taufik Arahman : Mendorong Aspirasi Masyarkat di Rapat Paripurna DPRD Banten
1. DPRD Banten mengakui keterbatasan fiskal APBD sehingga aspirasi warga harus diprioritaskan pada kebutuhan dasar.
2. Infrastruktur perumahan seperti balai warga, jalan lingkungan, dan fasilitas umum masih menjadi aspirasi dominan masyarakat Tangerang.
3. Partai Demokrat mengklaim mengawal program strategis Pemprov Banten, termasuk SMA/SMK gratis dan pembangunan jalan desa.
Taufik menegaskan, sebagai wakil rakyat, dirinya memiliki tugas mendorong dan mengawal aspirasi masyarakat, terutama terkait hak-hak dasar seperti infrastruktur, melalui mekanisme resmi di DPRD.
“Sebagai anggota DPRD Provinsi Banten, saya akan mendorong semua aspirasi masyarakat didalam Rapat Paripurna utamanya infrastruktur sesuai sistemnya kita masukan ke SPD kemudian nanti yang akan eksekusi adalah eksekutif, tugas dewan hanya mendorong dan mengawal,” kata Taufik Arahman.
Namun, ia tak menutup mata bahwa banyaknya usulan warga tidak selalu sebanding dengan kemampuan keuangan daerah. Karena itu, DPRD harus melakukan skala prioritas.
“Kendalanya ya itu, kondisi fiskal yang minim, jadi hanya yang pokok pokok saja yang diutamakan. Tapi yang paling sering ditanyakan oleh warga ya terkait dengan pembangunan balai warga, paving blok untuk jalan, Wilayah Tangerang ini mayoritasnya adalah perumahan dan aspirasi masyarakatnya tidak jauh dari masalah PSU, sarana dan prasarana. Tapi yang pasti yang saat ini sudah berjalan adalah terkait kesehatan dan sekolah SMA gratis,” jelasnya.
Program SMA dan SMK gratis sendiri merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Banten di bawah kepemimpinan Gubernur Andra Soni. Program ini menanggung biaya pendidikan siswa SMA/SMK, termasuk di sekolah swasta bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Skema tersebut bertujuan menghilangkan hambatan biaya pendidikan menengah melalui penyaluran dana ke rekening siswa yang di-autodebit ke sekolah, melibatkan lebih dari 800 sekolah swasta, serta disertai pakta integritas agar siswa menyelesaikan pendidikan selama tiga tahun.
Sementara itu, dalam kesempatan terpisah di Perumahan Laguna, Desa Sukaharja, Kecamatan Sindang Jaya, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tangerang M. Nawa Said Dimyati atau Cak Nawa menekankan pentingnya peran ketua RT dalam menjaga keharmonisan lingkungan sekaligus menjembatani aspirasi warga dengan pemerintah.
“Oleh karena itu jika ada kebijakan kebijakan nasional, bapak dan ibu bisa menyampaikan aspirasinya ke kepada kader kader kami keluarga besar partai Demokrat,” ucapnya.
Cak Nawa menyebut Partai Demokrat di Provinsi Banten menjadi bagian dari pemerintahan daerah serta turut mengawal kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Andra Soni–Dimyati Natakusuma, khususnya program pendidikan gratis tingkat SLTA.
“Ada juga program lainnya yaitu jalan desa atau bangun jalan desa atau yang disingkat dengan jalan Bang Andra. Di Sindang jaya sudah beberapa yang sudah kami lakukan. Kami ikut serta dalam proses perencanaan dan pengawalan seperti itu. Bisa lainnya seperti kesehatan, UMKM dan lain lainnya juga berjalan,” jelasnya.
 |
| M Nawa Said Dimyati, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tangerang |
Di tingkat Kabupaten Tangerang, meski sempat berbeda pilihan politik saat Pilkada, Demokrat mengklaim tetap menjalin komunikasi dengan kepala daerah terpilih.
“Pasca Pilkada kami melakukan konsolidasi dengan Bupati yang ujungnya dalam rapat kerja cabang partai Demokrat Bulan Juli kemaren, kita mendukung seluruh program dan kebijakan yang berkaitan dengan janji janji Pak Bupati saat ini untuk bisa diwujudkan,” paparnya.
Cak Nawa juga menyampaikan rencana pembangunan balai warga yang dinilai menjadi kebutuhan penting masyarakat perumahan.
“Itu perlu alat penunjang, jalannya harus baik, ada fasilitas untuk berkumpul seperti balai warga, insyallah di tahun 2026 sudah diketok palu, sudah di survey akan dibangun balai warga. nanti bisa dimanfaatkan sebagai posyandu ataupun yang lain,” katanya.
Ia menilai komunikasi aktif para ketua RT dengan pemangku kebijakan menjadi kunci agar perencanaan dan penganggaran dapat terealisasi.
“Sumber sumber perencanaan dan sumber anggaran, makanya jangan tidak pernah didukung niat baik yang sudah dilakukan oleh ketua RT,” tandasnya.
Penulis: Wahyu
Baca juga:
"Anggota DPRD Banten Taufik Arahman mengungkap keterbatasan fiskal APBD dalam menampung aspirasi warga Tangerang, terutama soal infrastruktur perumahan, balai warga, dan fasilitas umum, sambil menyoroti program SMA gratis dan jalan desa."
#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #DPRDBanten #AspirasiWarga #Infrastruktur
Tags
Banten