GalaPos ID, Tangerang.
Keterbatasan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten menjadi tantangan utama dalam menampung berbagai aspirasi masyarakat. Hal ini diakui Anggota DPRD Provinsi Banten dari Partai Demokrat, Taufik Arahman, saat melakukan kunjungan ke Perumahan Bukit Indah Tahap 5 RW 07, Desa Sukamantri, Kabupaten Tangerang, Minggu, 28 Desember 2025.
![]() |
| Taufik Arahman Anggota DPRD Provinsi Banten |
“Aspirasi warga perumahan di Tangerang kembali menumpuk di meja wakil rakyat. Dari balai warga hingga jalan lingkungan, DPRD Banten mengakui harus memilah kebutuhan di tengah fiskal daerah yang terbatas.”
Baca juga:
Gala Poin:
1. DPRD Banten mengakui keterbatasan fiskal APBD dalam menampung seluruh aspirasi warga.
2. Infrastruktur perumahan seperti balai warga dan jalan lingkungan menjadi aspirasi dominan masyarakat Tangerang.
3. Partai Demokrat mengklaim mengawal program strategis, mulai dari SMA gratis hingga pembangunan jalan desa.
Taufik menegaskan bahwa peran DPRD adalah mendorong dan mengawal aspirasi masyarakat melalui mekanisme resmi, khususnya dalam rapat paripurna, dengan fokus pada pemenuhan hak-hak dasar warga.
“Sebagai anggota DPRD Provinsi Banten, saya akan mendorong semua aspirasi masyarakat di dalam Rapat Paripurna utamanya infrastruktur sesuai sistemnya kita masukan ke SPD kemudian nanti yang akan eksekusi adalah eksekutif, tugas dewan hanya mendorong dan mengawal,” kata Taufik Arahman.
Namun, ia mengakui tidak semua aspirasi dapat langsung diakomodasi. Banyaknya usulan dari masyarakat harus disaring karena kemampuan fiskal daerah yang masih terbatas.
“Kendalanya ya itu, kondisi fiskal yang minim, jadi hanya yang pokok pokok saja yang diutamakan. Tapi yang paling sering ditanyakan oleh warga ya terkait dengan pembangunan balai warga, paving blok untuk jalan, Wilayah Tangerang ini mayoritasnya adalah perumahan dan aspirasi masyarakatnya tidak jauh dari masalah PSU, sarana dan prasarana. Tapi yang pasti saat ini sudah berjalan adalah terkait kesehatan dan sekolah SMA gratis,” jelasnya.
Baca juga:
Taufik Arahman Dorong Infrastruktur Perumahan Lewat DPRD Banten
Program SMA dan SMK gratis sendiri merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Banten di bawah kepemimpinan Gubernur Andra Soni. Program ini menanggung biaya pendidikan SMA/SMK, termasuk sekolah swasta bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, melalui penyaluran dana ke rekening siswa.
Skema tersebut bertujuan menghilangkan hambatan biaya pendidikan menengah, mencakup SPP melalui sistem autodebit ke sekolah, melibatkan lebih dari 800 sekolah swasta, serta menjamin siswa menyelesaikan studi selama tiga tahun dengan pakta integritas.
Dalam kesempatan terpisah di Perumahan Laguna, Desa Sukaharja, Kecamatan Sindang Jaya, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tangerang M. Nawa Said Dimyati atau Cak Nawa mengingatkan para Ketua Rukun Tetangga (RT) agar menjalankan amanah lingkungan demi menciptakan kehidupan warga yang rukun dan harmonis.
Baca juga:
Masa Depan RVN di Tengah Pasar Kripto yang Selektif
Cak Nawa menyampaikan bahwa Partai Demokrat, sebagai bagian dari pemerintahan pusat, mendorong agar seluruh program Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Oleh karena itu jika ada kebijakan kebijakan nasional, bapak dan ibu bisa menyampaikan aspirasinya kepada kader kader kami keluarga besar Partai Demokrat,” ucapnya.
Ia juga menambahkan bahwa Partai Demokrat di Provinsi Banten turut berperan dalam proses pemenangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Andra Soni–Dimyati Natakusuma. Menurutnya, Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Banten menjadi salah satu penopang kebijakan pemerintah daerah, khususnya program pendidikan SLTA gratis.
“Ada juga program lainnya yaitu jalan desa atau bangun jalan desa atau yang disingkat dengan jalan Bang Andra. Di Sindang Jaya sudah beberapa yang sudah kami lakukan. Kami ikut serta dalam proses perencanaan dan pengawalan seperti itu. Bisa lainnya seperti kesehatan, UMKM dan lainnya juga berjalan,” jelasnya.
Di Kabupaten Tangerang, meski pada Pilkada lalu berbeda pilihan politik, Cak Nawa menyebut Partai Demokrat tetap menjalin komunikasi dengan Bupati yang menjabat.
“Pasca Pilkada kami melakukan konsolidasi dengan Bupati yang pertemuannya dalam rapat kerja cabang partai Demokrat Bulan Juli kemaren, kami mendukung seluruh program dan kebijakan yang terkait dengan janji janji Pak Bupati saat ini untuk bisa diwujudkan,” paparnya.
Ia juga menyinggung rencana pembangunan balai warga yang diharapkan dapat segera terealisasi.
“Itu perlu alat penunjang, jalannya harus baik, ada fasilitas untuk berkumpul seperti balai warga, insyallah di tahun 2026 sudah diketok palu, sudah di survey akan dibangun balai warga. Nanti bisa dimanfaatkan sebagai posyandu ataupun yang lain,” kata Cak Nawa.
Menurutnya, rencana tersebut tidak lepas dari peran aktif para Ketua RT yang membangun komunikasi dengan pemangku kebijakan.
“Sumber sumber perencanaan dan sumber anggaran, makanya jangan pernah didukung niat baik yang sudah dilakukan oleh ketua RT,” tandasnya.
Penulis: Wahyu
Baca juga:
Ravencoin Stagnan, Investor Menunggu Arah Pasar Altcoin
"Anggota DPRD Banten Taufik Arahman menyatakan komitmennya mendorong aspirasi masyarakat, terutama infrastruktur dasar, meski fiskal APBD Banten masih terbatas.”
#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #DPRDBanten #AspirasiWarga #InfrastrukturPublik
