GalaPos ID, Jakarta.
Satu tahun sejak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilantik, pemerintah mulai menabuh genderang keberhasilan ekonomi. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyampaikan penilaian positif atas arah kebijakan ekonomi nasional yang disebutnya “sudah berada di jalur yang benar.”
Namun, apakah pujian ini cukup untuk menghapus keraguan publik terhadap dampak riil di masyarakat?
"Setahun pemerintahan Prabowo–Gibran, sejumlah program ekonomi dinilai mulai menunjukkan hasil. Namun, sejauh mana realisasi di lapangan? Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, angkat suara—tapi publik masih menanti bukti yang lebih konkret."
Baca juga:
- Setahun Prabowo: 145 Juta Warga Sudah Bekerja, Benarkah?
- GP Ansor Diminta Jadi Mitra Kritis Pemkab Serang
- NEXT: Pasar Modal Indonesia Rp15.000 Triliun, Fakta atau Ilusi?
Gala Poin:
1. Misbakhun menilai ekonomi Indonesia berada di jalur yang benar, didorong oleh program-program seperti MBG, hilirisasi, dan pembangunan rumah subsidi.
2. Keberhasilan kebijakan ekonomi belum cukup diukur dari anggaran, tetapi dari eksekusi dan efektivitas di lapangan.
3. Sinergi pusat-daerah dan arah stimulus ke sektor produktif menjadi kunci, jika Indonesia ingin naik kelas menuju visi 2045.
Dalam pernyataan tertulisnya, Senin, 20 Oktober 2025, Misbakhun menyebut langkah-langkah seperti menjaga daya beli, memperkuat sektor riil, dan menjaga stabilitas fiskal sebagai pencapaian awal yang patut diapresiasi.
“Langkah nyata pemerintah mulai menunjukkan hasil, terutama pada meningkatnya konsumsi masyarakat dan tumbuhnya kembali usaha kecil, meski perlu terus diperkuat di lapangan,” ujar Misbakhun.
Salah satu program yang menjadi sorotan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diklaim mampu memperkuat daya beli masyarakat dan mendukung rantai pasok pertanian. Di saat yang sama, program hilirisasi industri dan pembangunan rumah subsidi dinilai sebagai penggerak baru ekonomi rakyat.
“Program MBG memperkuat daya beli dan rantai pasok pertanian, hilirisasi meningkatkan nilai tambah industri nasional, dan pembangunan rumah rakyat menyerap ratusan ribu tenaga kerja. Ini multiplier effect besar bagi ekonomi daerah,” jelasnya.
Baca juga:
Korupsi Masih Mengintai, NEXT: Tapi Rp1,7 Triliun Sudah Dikembalikan
Namun pertanyaan kritis muncul: sejauh mana pelaksanaan program ini menjangkau kelompok rentan dan daerah tertinggal? Apakah angka–angka konsumsi dan penyerapan tenaga kerja di lapangan mendukung klaim tersebut?
Misbakhun juga menyoroti paket stimulus ekonomi pemerintah yang terdiri dari bantuan sosial, pembiayaan UMKM, insentif industri, dan program magang nasional. Semua ini, menurutnya, bagian dari langkah memperkuat fondasi menuju visi besar Indonesia Emas 2045.
“Jika dijalankan konsisten dan tepat sasaran, pertumbuhan ekonomi bisa dijaga di kisaran 5 persen atau bahkan lebih tinggi,” ujarnya optimistis.
Namun, dalam pernyataannya sendiri, Misbakhun menggarisbawahi bahwa besarnya anggaran bukan jaminan keberhasilan. Ia mengingatkan bahwa eksekusi di lapangan tetap menjadi penentu utama.
“Stimulus perlu diarahkan pada sektor produktif seperti hilirisasi, pertanian bernilai tambah, dan ekspor berbasis inovasi. Kita harus memastikan stimulus tidak hanya mendorong konsumsi, tapi juga memperkuat struktur ekonomi agar Indonesia naik kelas,” katanya.
Penting pula, lanjutnya, menjaga disiplin fiskal dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, agar program-program yang dicanangkan tidak hanya berhenti di dokumen dan pidato seremonial.
"Kinerja ekonomi nasional sangat bergantung pada soliditas antarlevel pemerintahan. Kalau sinergi pusat dan daerah berjalan baik, manfaat stimulus akan dirasakan hingga pelosok,” pungkasnya.
Dalam posisi strategisnya di Komisi XI DPR, Misbakhun menyatakan komitmen lembaganya sebagai mitra kritis pemerintah.
Namun, publik tentu berharap agar kritik dan pengawasan tersebut tidak sekadar retorika politik, melainkan benar-benar menjadi tekanan terhadap kualitas eksekusi kebijakan.
Baca juga:
Potensi Terkubur Desa Pinang Banjar Mulai Dibuka
"Pemerintah Prabowo–Gibran dinilai sukses menguatkan fondasi ekonomi dalam setahun pertama. Tapi apakah program populis seperti Makan Bergizi Gratis dan hilirisasi industri benar-benar berdampak nyata bagi rakyat? Atau sekadar pencitraan politik? Komentar politisi ini menarik, namun realitas di lapangan bisa jadi berkata lain."
#Ekonomi #PrabowoGibran2025 #VisiIndonesia2045 #GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia

