.png "GalaPos ID")
GalaPos ID, Jakarta.
Di tengah sorotan atas kebakaran smelter di kawasan industri Morowali, suara kritis muncul dari Anggota Komisi VII DPR RI, Beniyanto Tamoreka.
Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja lokal dan tata kelola yang kuat dalam ekosistem hilirisasi nikel.
"Ketika kawasan industri tumbuh pesat, pekerja lokal justru jadi kelompok paling rentan. Apakah pemerintah membangun ekonomi, atau hanya menyiapkan kuburan baru?"
Baca juga:
- Tantangan Pendidikan Trenggalek, Putus Sekolah & Solusi Paket C
- Cara Cerdas Trading Bitcoin di Android untuk Pemula
- Misteri Kematian Terapis Spa Remaja 14 Tahun, Rekan Kerja Diperiksa
Gala Poin:
1. Pekerja lokal rentan dalam sistem hilirisasi jika tidak dilindungi dengan kebijakan konkret.
2. Perlu integrasi pelatihan, sertifikasi, dan audit untuk jaminan keselamatan kerja.
3. Pemerintah diminta lebih serius dalam menyiapkan infrastruktur regulasi hilirisasi.
“Investasi jangka panjang membutuhkan kepastian, dan kepastian itu hadir jika industri mampu menunjukkan kepedulian pada keselamatan, lingkungan, dan kualitas SDM. Ini bukan sekadar regulasi, melainkan fondasi industri yang berkelanjutan,” tegas Beniyanto, dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis, 16 Oktober 2025.
Menurutnya, pengembangan industri nikel jangan hanya mengejar angka ekspor atau pertumbuhan ekonomi.
Keselamatan kerja dan kualitas sumber daya manusia lokal harus menjadi bagian dari arsitektur kebijakan hilirisasi. Apalagi, kawasan seperti Morowali, Konawe, dan Halmahera telah menjadi magnet investasi.
Namun, investasi asing tanpa tata kelola lokal berpotensi menciptakan ketimpangan, eksploitasi, dan bencana industri.
Baca juga:
Kilau Emas Kian Terang di Awan Gelap Ketegangan AS-China
Beniyanto juga menilai bahwa perlindungan tenaga kerja harus dimulai dari peningkatan kapasitas operator industri lokal.
Jika tidak, maka yang terjadi adalah ketergantungan pada tenaga kerja asing dan ketimpangan kesempatan kerja.
Dalam pernyataannya, Beniyanto mendesak koordinasi lintas kementerian untuk merumuskan standar keselamatan nasional yang bisa diterapkan secara menyeluruh di semua kawasan industri berbasis nikel.
Sebagai legislator asal Sulawesi Tengah — salah satu episentrum industri nikel — Beniyanto menyerukan adanya standarisasi nasional untuk keselamatan smelter, yang harus merujuk pada benchmark global.
Ia juga meminta pemerintah tidak menutup mata atas meningkatnya insiden kerja, terutama di wilayah-wilayah hilirisasi seperti Morowali, Konawe, dan Halmahera.
“Indonesia sedang bergerak menuju status pusat pemurnian nikel dunia. Untuk itu, industri hilir kita juga harus memenuhi parameter ESG dan industrial safety agar kompetitif di pasar global,” ungkapnya.
Beniyanto juga mendesak agar diterapkan audit K3 berkala, integrasi sistem pelaporan insiden, hingga simulasi evakuasi sebagai prosedur standar industri.
Ia menilai, keselamatan bukan biaya tambahan, melainkan jaminan atas kelangsungan investasi dan kehidupan pekerja.
Baca juga:
Spa, TikTok, dan Identitas Palsu: Fakta Kematian Terapis Pijat di Pejaten
"Beniyanto Tamoreka menyoroti pentingnya manajemen risiko dan perlindungan tenaga kerja dalam industri nikel. Di tengah ekspansi besar-besaran, ia mengingatkan bahwa tanpa tata kelola yang kuat, hilirisasi hanya akan memperluas ketimpangan dan bahaya kerja."
#Smelter #SDMLokal #Hilirisasi #GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia