Dari Stan ke Strategi, Haruskah Ekonomi Inklusif Hanya Seremonial?

GalaPos ID, Banjarbaru.
Sebanyak 14 koperasi dan 150 pelaku UMKM meramaikan gelaran Expo KUMKM Banjarbaru 2025 yang berlangsung di Lapangan Murdjani.
Selama enam hari, dari 11–16 September, produk-produk lokal dari kuliner, fashion, kerajinan tangan, hingga kreativitas berbasis komunitas dipamerkan.

“Ketika UMKM disebut sebagai tulang punggung ekonomi, pertanyaannya adalah: siapa yang diberi ruang? Di Banjarbaru, panggung itu terbuka — untuk semua, termasuk mereka yang selama ini disisihkan.”

Baca juga:

• KDMP Pucangan Naikkan Ekonomi Desa 50% Tanpa Dana Negara
• Penanaman Pandan Laut, Gerakan Hijau dan Selamatkan Penyu
• Riders Parade 2025, MotoGP Dekatkan Dunia ke Jantung NTB

Gala Poin:
1. Expo KUMKM Banjarbaru 2025 melibatkan 150 pelaku UMKM dan 14 koperasi.
2. Penyandang disabilitas ikut aktif sebagai pelaku usaha mandiri.
3. Pemerintah didorong agar tidak menjadikan inklusi ekonomi sebagai event musiman semata.

Namun sorotan utama bukan pada besarnya jumlah peserta, melainkan siapa yang diberi tempat. Tahun ini, penyandang disabilitas hadir bukan sebagai penonton, melainkan pelaku aktif dalam roda ekonomi lokal.

Dengan pendampingan dari LPK Marina, mereka menjajakan kue, makanan ringan, bahkan membagikan sebagian produknya kepada pengunjung.

“Semua homemade buatan teman-teman disabilitas dan alumni LPK Marina. Semua belajar dari nol,” jelas Eka, pendamping kelompok disabilitas.

Mita, salah satu pelaku UMKM disabilitas, berbagi kisahnya mengikuti pelatihan selama lima bulan. Kini ia sudah bisa memproduksi berbagai jenis makanan.

“Sebelumnya ikut pelatihan selama 5 bulan sampai berkerja di sini,” tutur Mita, Sabtu, 13 September 2025.

Baca juga:
Forum Betawi Rempug Deklarasi Damai Jaga Harmoni Bangsa

Acara ini menjadi contoh bahwa pemberdayaan kelompok disabilitas harus ditarik keluar dari wacana sosial belaka dan dimasukkan ke dalam ekosistem ekonomi nyata.

Meski demikian, pertanyaan publik tetap relevan: apakah upaya ini hanya simbolik dalam festival tahunan, atau benar-benar terintegrasi dalam kebijakan ekonomi daerah yang berkelanjutan?

Diketahui, berdasarkan data Regosek 2023 mencatat ada 4,3 juta penyandang disabilitas sedang hingga berat di Indonesia, yang sebagian besar dewasa dan lanjut usia. Meskipun demikian, mereka masih menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, seperti yang ditunjukkan oleh data Susenas 2024.

 

Tantangan ini juga diperparah dengan akses terbatas terhadap layanan dasar, dan penting bagi pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi guna memastikan pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas.

Jumlah dan Kategori
4,3 Juta Penyandang Disabilitas Sedang hingga Berat: Angka ini berdasarkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regosek) 2023.

Mayoritas Usia Dewasa dan Lansia: Kelompok usia dewasa dan lansia memiliki proporsi penyandang disabilitas yang lebih besar.

Beragam Jenis Disabilitas: Ragam disabilitas meliputi disabilitas fisik, mental, intelektual, dan sensoris, seperti tertuang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016.

Baca juga:
FBR dan FKULUM Gelar Doa Bersama, Komitmen Jaga Jakarta

Tantangan Akses Layanan Dasar
Pendidikan. Data Susenas 2024 menunjukkan 17,2% penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas tidak pernah mengenyam pendidikan, dengan hanya 4,24% yang mencapai pendidikan tinggi.

Kesehatan. Akses penyandang disabilitas terhadap jaminan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, cenderung lebih rendah dibandingkan kelompok non-disabilitas.

Ketenagakerjaan. Mereka masih menghadapi kesulitan akses terhadap kesempatan kerja formal karena keterbatasan aksesibilitas, diskriminasi, dan kurangnya keterampilan.

Baca juga:
Wartawan Diteror di Siantar, Rumah Didobrak Dua Pria Tak Dikenal

Solusi dan Langkah yang Dibutuhkan
Kolaborasi Multi-Sektor. Upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas membutuhkan komitmen dan kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.

Sosialisasi Massal. Diperlukan sosialisasi yang masif mengenai hak-hak dasar penyandang disabilitas untuk meningkatkan pemahaman bersama di masyarakat.

 

Baca juga:
Warisan Seni Islam Aceh, Spiritualitas Digerus Pragmatisme

“Expo KUMKM di Banjarbaru bukan hanya ruang pamer produk lokal, tapi juga menjadi cerminan politik ekonomi inklusif: melibatkan 150 pelaku usaha dan kelompok rentan dalam satu panggung yang setara.”

#UMKMBanjarbaru #EkonomiRakyat #PemberdayaanDisabilitas #KUMKM2025 #GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia