Tata Kelola Pangan Bermasalah, DPR Minta Evaluasi Distribusi

GalaPos ID, Jakarta.
Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto, mengkritik kondisi harga beras nasional yang tetap tinggi di tengah stok beras yang melimpah mencapai 4,2 juta ton. Menurutnya, ini menunjukkan kegagalan sistemik dalam tata kelola distribusi pangan nasional.

Rantai Pasok Beras Disorot DPR: “Jangan Ada Kelangkaan Semu”

“Ketika gudang penuh dengan beras, mengapa masyarakat masih harus membayar mahal? Ada yang tidak beres dalam sistem distribusi pangan kita.”

Baca juga:

Gala Poin:
1. Surplus beras nasional tidak berbanding lurus dengan harga di pasar, menandakan masalah distribusi.
2. Praktik penimbunan dan distribusi tidak efisien disebut sebagai penyebab utama.
3. Firnando mendorong pengawasan lintas kementerian dan peran aktif pemerintah daerah.

 

“Surplus beras seharusnya menjadi jaminan ketersediaan dan kestabilan harga. Tetapi kenyataannya, di lapangan harga justru menembus di atas HET (Harga Eceran Tertinggi). Artinya, ada persoalan serius pada distribusi dan pengawasan,” ujarnya, Senin, 25 Agustus 2025.

Firnando menyebut masalah bukan lagi pada produksi, melainkan pada rantai pasok dan distribusi yang tidak efisien.

Ia menyoroti dua faktor utama: distribusi tidak merata dan praktik manipulasi harga oleh pihak-pihak tertentu melalui penimbunan stok.

Baca juga:
Beras Murah di Batang Kuis, Operasi Pasar TNI dan Bulog

“Pemerintah tidak boleh membiarkan praktik seperti ini terus terjadi karena jelas merugikan rakyat,” tegas politisi Fraksi Golkar itu.

Firnando mengapresiasi program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) oleh BULOG yang telah menyalurkan beras ke pasar tradisional, ritel, dan Rumah Pangan Kita.

Namun ia menilai intervensi ini harus disertai parameter yang transparan dan terukur agar efektif.

 

Baca juga:
Misteri Arca Warisan Abad ke-8 dari Lubang Saluran Air Mlati

“Firnando Ganinduto dari Komisi VI DPR RI mempertanyakan lonjakan harga beras meski stok nasional berlimpah. Ia mendesak pembenahan distribusi dan pengawasan agar rakyat tidak terus dirugikan.”

#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #HargaPangan #BerasRakyat #StopKelangkaanSemu

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال