GalaPos ID, Jabar.
Di Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat (Jabar), investasi masa depan tampaknya tidak difokuskan pada anak-anak—mereka yang justru akan memikul beban masa depan bangsa.
Ribuan ruang kelas rusak berat, dinding nyaris roboh, atap bocor ditopang bambu, tapi alokasi anggaran tetap tersandera tarik-ulur kepentingan politik.
.jpeg "Kelas SDN Ciawi 5 Menanti Perbaikan")
“Di tengah semangat perayaan dan visi religius-maju, ribuan ruang kelas masih rusak parah sementara DPRD dan Pemda berdebat soal anggaran — tanpa satu pun cent perbaikan bergeser ke ruang kelas genting.”
Baca juga:
- Ironi Pendidikan di Tasikmalaya, Kelas Nyaris Runtuh
- Bondowoso Kekeringan, Warga Hidup dari 10 Liter Air
- Lingkungan RSUD Praya Kotor, Siapa Bertanggung Jawab?
Gala Poin:
1. Pembahasan APBD Perubahan 2025 mandek karena DPRD menolak pergeseran Pokir ke pendidikan.
2. Visi pembangunan prioritas jalan dan ruang kelas terbentur tarik ulur politik anggaran.
3. Data menunjukkan krisis nyata: ribuan ruang kelas di Tasikmalaya rusak, namun belum ada realisasi perbaikan.
Saat DPRD dan pemerintah daerah saling menegaskan komitmen pada “visi religius dan pembangunan maju”, seakan, tak satu rupiah pun dari anggaran perubahan 2025 berhasil digeser ke infrastruktur pendidikan.
Anak-anak yang semestinya mendapat bekal terbaik justru terpinggirkan, terkunci dalam ruang kelas darurat, sementara para legislator sibuk mempertahankan Pokok Pikiran (Pokir) mereka.
Pendidikan—yang katanya urusan wajib—nyatanya hanya jadi catatan kaki dalam rencana besar pembangunan jalan dan janji-janji seremonial.
Baca juga:
Advokasi Buruh dan Rakyat Kecil, Pengurus LBH K-SARBUMUSI Dilantik
Pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat(Jabar) tengah membereskan tiga dokumen penting: RKPD perubahan, RKPD 2026, dan RPJMD.
Namun, pembahasan APBD Perubahan terhambat karena DPRD menolak menggeser anggaran Pokok Pikiran (Pokir) legislator ke perbaikan infrastruktur sekolah.
Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin menegaskan niatnya memprioritaskan infrastruktur jalan, dan setelahnya ruang kelas, namun harus menunggu sinkronisasi dengan DPRD.
.jpeg "Atap Nyaris Runtuh, Siswa SD di Tasikmalaya")
“Ya tidak apa‑apa, yang penting masyarakat tahu, bahwa bupati dan wakil bupati ingin memprioritaskan infrastruktur jalan dan ruang kelas,” ucap Cecep usai pertemuan dengan ulama di Pendopo, Jumat, 25 Juli 2025.
Sementara itu, DPRD menyatakan agenda internal menyulitkan harmonisasi: “Sabtu ini rencana akan dibahas kembali. Target perubahan sudah dilaksanakan awal September,” ujar Kabupaten Tasikmalaya Budi Ahdiat, pada 30 Juli 2025, lalu.
Baca juga:
LMK vs UMKM: Siapa yang Diuntungkan?
Ironisnya, data Dinas Pendidikan menunjukkan di Tasikmalaya terdapat sekitar 1.600 ruang kelas rusak berat, 3.500 rusak sedang, dan 1.200 rusak ringan — jumlah yang mencerminkan krisis nyata infrastruktur pendidikan.
Baca juga:
Munjan, Pintu Gerbang Potensi Laut Anambas yang Terlupakan
“Meski merayakan hari jadi ke‑393, Kabupaten Tasikmalaya masih kebingungan menyepakati anggaran perubahan. DPRD menolak menggeser dana legislasi ke perbaikan sekolah, sehingga nasib pendidikan tetap menanti.”
#APBDMandeg #PolitikPendidikan #SekolahRusakTasik #AnakJadiKorban #GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia