DPR Soroti Lemahnya Pengawasan Rantai Pasok Beras

GalaPos ID, Jakarta.
Menyikapi gejolak harga beras, Firnando Ganinduto, anggota Komisi VI DPR RI, mendorong reformasi besar-besaran dalam tata kelola pangan nasional. Ia menegaskan bahwa produksi bukan lagi akar masalah, melainkan lemahnya distribusi dan pengawasan.

“Di negara agraris dengan surplus beras, kelangkaan semu dan lonjakan harga justru jadi pemandangan rutin. Ada yang salah, dan DPR ingin membenahinya.”

Baca juga:

• 9 Usaha Anak Muda yang Menjanjikan di Era Digital 2025
• Demo DPR, Kekerasan terhadap Jurnalis Kembali Terjadi
• Generasi Aceh Kehilangan Arah 20 Tahun Setelah Perdamaian

Gala Poin:
1. DPR mendorong reformasi distribusi dan pengawasan beras secara menyeluruh.
2. Intervensi BULOG harus disertai parameter transparan agar tepat sasaran.
3. Pemerintah daerah dan Kemendag harus proaktif menjaga harga dan pasokan.

 

Firnando menilai program SPHP oleh BULOG sudah tepat, namun perlu didukung kebijakan strategis dan data terbuka.

Ia mengusulkan parameter harian/mingguan tentang jumlah stok dan pelepasannya ke pasar agar Harga Eceran Tertinggi (HET) bisa tercapai secara konsisten.

“Kebijakan ini harus didukung dengan analisis tentang pengendalian stok pangan oleh BULOG, berapa jumlah stok yang harus ada di gudang dan berapa yang dilepas ke pasar agar HET benar-benar tercapai di tingkat ritel,” tegas Ganinduto dalam keterangan resminya, Senin, 25 Agustus 2025.

Baca juga:
Sasirangan: Bukan Hanya Tradisi, Kini Jadi Tren Internasional

Namun, intervensi BULOG saja tidak cukup. Firnando menegaskan perlunya peran aktif Kementerian Perdagangan untuk mengawasi rantai pasok secara menyeluruh.

“Pengawasan harga dan stok harus dilakukan secara transparan. Jika terjadi lonjakan harga lebih dari 5% dalam waktu singkat, pemerintah wajib segera turun tangan. Penegakan HET juga tidak boleh sekadar imbauan,” ujarnya.

Lebih jauh, ia mendorong sinergi antar lembaga dan pemerintah daerah agar distribusi tidak hanya tanggung jawab satu pihak.

“Pemerintah daerah harus memastikan jalur distribusi lancar, BULOG memperkuat cadangan intervensi, dan Kemendag memastikan pasar berjalan transparan. Semua pihak harus bergerak bersama,” tambahnya.

Sebagai bagian dari Komisi VI DPR, ia menyatakan akan terus mengawal regulasi dan fungsi pengawasan agar rakyat mendapatkan haknya atas pangan yang terjangkau.

“Surplus beras harus menjadi berkah bagi rakyat, bukan paradoks yang merugikan konsumen maupun petani,” tutupnya.

 

Baca juga:
Beras Murah di Batang Kuis, Operasi Pasar TNI dan Bulog

“DPR RI melalui Firnando Ganinduto menegaskan pentingnya reformasi tata kelola beras nasional. Distribusi yang tumpul dan pengawasan lemah membuat harga pangan sulit dijangkau rakyat meski stok tersedia.”

#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #ReformasiPangan #BerasHargaWajar #TataKelolaTransparan