Ariyo Irhamna: Koperasi Desa Harus Diperkuat agar Tak Picu Kredit Macet

GalaPos ID, Jakarta.
Pemerintah menargetkan pendirian 80.000 Koperasi Desa Merah Putih hingga akhir 2025. Program ini akan diluncurkan pada 12 Juli 2025 dan dinilai sebagai upaya membangun kembali ekonomi rakyat berbasis gotong royong. 

Pakar Apresiasi Komitmen Prabowo Kembangkan Koperasi Desa: Ini Jalan Ekonomi Gotong Royong

“Setelah lama terpinggirkan, koperasi kembali diangkat sebagai tumpuan ekonomi rakyat. Di era Presiden Prabowo, koperasi desa tak lagi hanya simbol, tetapi diarahkan menjadi motor pertumbuhan berbasis gotong royong.”

Baca juga:

Gala Poin:
1. Pemerintah menargetkan pembangunan 80.000 koperasi desa hingga akhir 2025 sebagai program unggulan ekonomi kerakyatan.
2. Ariyo Irhamna menyebut kebijakan ini sebagai langkah strategis, namun harus disertai penguatan tata kelola, SDM, dan kelembagaan.
3. Solusi jangka pendek yang realistis adalah pembentukan koperasi sekunder di bawah bank Himbara untuk menghindari risiko pembiayaan.

Ekonom Universitas Paramadina sekaligus Chief Economist BPP HIPMI, Ariyo Irhamna, menyebut langkah Presiden Prabowo sebagai komitmen besar dalam mengembalikan koperasi ke posisi sentral pembangunan ekonomi nasional.

"Pemerintah menargetkan pendirian 80.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hingga akhir 2025 dan akan diluncurkan pada 12 Juli 2025. Ini adalah langkah besar yang mengafirmasi peran ekonomi rakyat berbasis kolektivitas, gotong royong, dan kemandirian usaha lokal," kata Ariyo dalam keterangannya, Selasa, 8 Juli 2025.

Peringatan Risiko: Fokus Kualitas, Bukan Sekadar Kuantitas
Meski mengapresiasi niat besar pemerintah, Ariyo mengingatkan bahwa pembangunan koperasi dalam jumlah besar dalam waktu singkat memiliki tantangan tersendiri.

Baca juga:
Keadilan Sosial di Kawasan Industri, Bukan Sekadar Sewa Lahan

Ia menilai, penguatan kelembagaan dan SDM koperasi menjadi kunci keberhasilan jangka panjang.

"Skema pembiayaan dari bank-bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI) dengan plafon Rp1 miliar hingga Rp3 miliar per koperasi, sebagaimana dijanjikan pemerintah, tentu sangat potensial dalam mendorong kegiatan ekonomi di desa. Namun, jika pembiayaan sebesar ini dijalankan tanpa fondasi koperasi yang kuat akan memicu risiko kredit macet," ujarnya.

Solusi: Bangun Koperasi Sekunder Lewat Bank Himbara
Untuk menghindari risiko, Ariyo menyarankan pembentukan Badan Usaha Koperasi Sekunder di bawah BRI, Mandiri, dan BNI.

Pakar Apresiasi Komitmen Prabowo Kembangkan Koperasi Desa: Ini Jalan Ekonomi Gotong Royong

Entitas ini akan membawahi koperasi primer yang sehat dan sudah memiliki rekam jejak baik.

"Model ini memungkinkan pengelolaan risiko kredit yang lebih terukur, sambil menciptakan agregasi ekonomi koperasi secara sektoral maupun wilayah. BRI dapat membentuk entitas koperasi sekunder yang fokus pada sektor pertanian dan UMKM perdesaan, Mandiri pada sektor perdagangan dan jasa, sementara BNI pada sektor industri kecil-menengah," jelasnya.

Ariyo juga menilai bahwa pendekatan ini akan memperkuat jejaring pasar, akses pembiayaan, dan manajemen yang terpadu—hal yang terbukti berhasil di beberapa negara dan mulai diterapkan di Indonesia.

Baca juga:
Silat Usia Dini Bangkitkan Semangat Juang Banua


Tantangan dan Harapan: Menuju Pilar Ekonomi yang Kuat

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa koperasi perlu dikelola secara modern tanpa meninggalkan nilai kolektivitas. Konsolidasi koperasi yang sudah ada dan pembangunan SDM menjadi prioritas.

"Indonesia sedang mencari model ekonomi kerakyatan, koperasi memang harus menjadi pilar utama. Namun, pilar itu hanya akan kuat jika dibangun dengan fondasi kelembagaan yang kokoh," tutup Ariyo.


Baca juga:
Komisi VII DPR Dorong RUU Khusus Kawasan Industri

“Program 80.000 Koperasi Desa Merah Putih dinilai sebagai langkah besar menghidupkan kembali ekonomi rakyat, namun pakar memperingatkan risiko jika dijalankan tanpa fondasi kelembagaan yang kokoh.”

#EkonomiGotongRoyong #KoperasiDesa #KopdesMerahPutih #GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia