GalaPos ID, Tapanuli Utara.
Dugaan video asusila yang disebut-sebut melibatkan seorang pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menjadi perhatian luas masyarakat.
Beredarnya video dan sejumlah foto yang dikaitkan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Tapanuli Utara berinisial IS bersama seorang aparatur sipil negara (ASN) perempuan memicu berbagai reaksi di ruang publik dan media sosial.
"Publik sudah gaduh, media sosial sudah ramai, dan berbagai tudingan sudah beredar. Kini yang ditunggu bukan lagi viralnya kasus, melainkan sejauh mana penegakan hukum mampu menjawabnya secara objektif."
Baca juga:
- Cinta Palsu, Uang Nyata: Dugaan Operasi Love Scamming Internasional
- Utang, Kepercayaan, dan Modus Mistis: Kisah Lansia Kehilangan Harta Rp248 Juta
- Semarang Jadi Basis Love Scamming Global? Empat WN Tiongkok Diamankan
Gala Poin:
1. Polres Tapanuli Utara masih menyelidiki keaslian dugaan video dan foto asusila yang dikaitkan dengan seorang pejabat daerah.
2. Bukti yang beredar akan diuji melalui laboratorium forensik sebelum dapat dijadikan dasar pembuktian hukum.
3. Masyarakat dan mahasiswa mendesak penyelidikan dilakukan secara transparan, sementara asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan.
Di tengah derasnya spekulasi yang berkembang, kepentingan publik kini tertuju pada satu hal penting, yakni transparansi dan kepastian hukum dalam proses penyelidikan. Sebab hingga saat ini, aparat kepolisian masih melakukan pendalaman untuk memastikan keaslian serta validitas materi yang beredar.
Kasus tersebut menjadi perbincangan luas di kalangan masyarakat Sumatera Utara setelah video dan sejumlah foto yang diduga memperlihatkan adegan asusila tersebar di media sosial. Namun, status hukum maupun kebenaran materi tersebut masih belum dapat dipastikan sebelum melalui proses pemeriksaan forensik.
Kasi Humas Polres Tapanuli Utara, Aiptu Walpon Baringbing, menegaskan bahwa pihak kepolisian telah memulai langkah penyelidikan.
"Terkait beredarnya video dan foto mesum yang di duga mirip Sekda Taput di media sosial, sudah mulai kita lakukan penyelidikan," kata Kasi Humas Polres Taput Aiptu Walpon Baringbing, Rabu, 15 Mei 2024.
Baca juga:
Galangan Kapal Terjepit Kurs Dolar dan Harga Energi
Pernyataan tersebut menjadi penting mengingat maraknya manipulasi digital dan teknologi pengeditan yang dapat mengubah atau merekayasa suatu gambar maupun video. Karena itu, hasil pemeriksaan laboratorium forensik menjadi salah satu kunci utama dalam menentukan arah penanganan kasus.
Di sisi lain, kasus ini juga memicu reaksi dari berbagai elemen masyarakat. Sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa turun ke jalan untuk mendesak agar proses hukum berjalan secara terbuka dan profesional.
Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara bersama Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Tarutung menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor DPRD Tapanuli Utara, Polres Tapanuli Utara, dan Kantor Bupati Tapanuli Utara. Mereka meminta aparat segera menuntaskan penyelidikan dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
![]() |
| Kasi Humas Polres Taput Aiptu Walpon Baringbing mengatakan pihaknya masih mengusut terkait video mesum tersebut, Rabu, 15 Mei 2024. |
Gelombang desakan tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini tidak hanya dipandang sebagai isu pribadi, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap integritas pejabat publik dan institusi pemerintahan.
Usai kunjungan Kapolda Sumatera Utara saat itu, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, ke Tarutung pada Selasa, 15 Mei 2024, Polres Tapanuli Utara memastikan telah menerima sejumlah foto yang diserahkan mahasiswa saat aksi berlangsung. Bukti-bukti tersebut selanjutnya akan diuji melalui laboratorium forensik guna memastikan keaslian dan relevansinya dalam proses penyelidikan.
Baca juga:
BI Rate Naik Jadi 5,5 Persen, Rupiah Dijaga, Cicilan Rakyat Terancam Membengkak
Hingga saat ini, belum ada kesimpulan resmi dari aparat penegak hukum mengenai keaslian video maupun foto yang beredar. Karena itu, asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan sampai terdapat hasil pemeriksaan dan keputusan hukum yang berkekuatan jelas.
Di tengah derasnya arus informasi digital, kasus ini kembali menjadi pengingat bahwa viralitas bukanlah alat pembuktian.
Bagi masyarakat, yang paling dibutuhkan bukan sekadar sensasi yang beredar di media sosial, melainkan proses hukum yang transparan, profesional, dan mampu menghadirkan kepastian berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Baca juga:
Dukun Ecek-Ecek Berkedok Pengembalian Uang Hilang, Lansia Jadi Korban
"Di era media sosial, satu video bisa mengelilingi Sumatera dalam hitungan menit. Sayangnya, mencari kebenaran tetap membutuhkan waktu yang jauh lebih lama."
#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #TapanuliUtara #SumateraUtara #ViralSumut #TransparansiHukum #PradugaTakBersalah

