GalaPos ID, Jakarta.
Usulan tambahan anggaran Kementerian Pariwisata untuk tahun 2027 mendapat sorotan tajam dari Komisi VII DPR RI.
Di tengah dorongan peningkatan belanja negara untuk sektor pariwisata, sejumlah anggota dewan mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran yang selama ini digelontorkan pemerintah.
"Indonesia tak kekurangan pantai indah dan panorama eksotis. Yang sering dipertanyakan publik justru bagaimana anggaran promosi bisa lebih cepat naik daripada jumlah wisatawan asing yang datang."
Baca juga:
- ESDM Pastikan BBM Nonsubsidi Bisa Turun, Publik Menunggu Bukti
- Diduga Bocor 1.495 Data SPMB Batam, Pemkot Gandeng BSSN Lacak Pelaku
- Dari Roma ke Lake Como, Bulan Madu Syifa Hadju dan El Rumi
Gala Poin:
1. DPR Pertanyakan Efektivitas Anggaran Pariwisata. Tambahan anggaran Kementerian Pariwisata dinilai harus diikuti strategi yang terukur dan berdampak nyata terhadap peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara.
2. Potensi Besar Belum Berbanding Lurus dengan Capaian. Indonesia memiliki banyak destinasi kelas dunia seperti Bali, Raja Ampat, Borobudur, Lombok, dan Labuan Bajo, tetapi jumlah wisatawan asing dinilai belum optimal.
3. Wisatawan Domestik Masih Menjadi Penopang Utama. Meski membantu ekonomi daerah, DPR menilai peningkatan wisatawan mancanegara tetap penting untuk mendongkrak devisa dan daya saing sektor pariwisata nasional.
Fokus kritik mengarah pada capaian kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang dinilai belum sebanding dengan potensi besar yang dimiliki Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan destinasi wisata terbaik di dunia.
Dalam rapat kerja bersama Menteri Pariwisata di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026, anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, menegaskan bahwa keberhasilan sektor pariwisata tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran.
“Tidak semua tergantung dari modal. Anggaran memang penting, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana strategi dan pengelolaannya bisa menghasilkan dampak yang maksimal,” ujar Yoyok.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa tambahan anggaran tanpa strategi yang tepat berpotensi hanya menambah beban belanja negara tanpa menghasilkan lonjakan kunjungan wisatawan asing yang signifikan.
Baca juga:
Larung Sesaji Pacitan, Tradisi Nelayan Syukuri Hasil Laut Melimpah
“Kita memiliki banyak destinasi wisata kelas dunia. Potensi ini harus diikuti dengan langkah konkret agar mampu menarik lebih banyak wisatawan mancanegara,” katanya.
Sorotan itu juga menyinggung fakta bahwa sektor pariwisata nasional hingga kini masih banyak ditopang oleh wisatawan domestik. Meskipun memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah, ketergantungan terhadap pasar domestik dinilai belum cukup untuk mengoptimalkan pemasukan devisa negara.
“Pariwisata Indonesia memiliki modal yang besar. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut dapat diterjemahkan menjadi peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara,” ujarnya.
Masukan tersebut muncul dalam pembahasan tambahan anggaran Kementerian Pariwisata tahun 2027 yang diajukan untuk mendukung program pengembangan destinasi, promosi wisata, serta peningkatan daya saing pariwisata nasional.
Mengenal Yoyok Riyo Sudibyo
Yoyok Riyo Sudibyo dikenal sebagai purnawirawan TNI yang pernah menjabat Bupati Batang periode 2012–2017. Lulusan Akademi Militer 1994 itu juga memiliki pengalaman sebagai pengusaha sebelum terjun ke dunia politik.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan kepada KPK pada 2024 saat mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI, Yoyok tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp22,71 miliar setelah dikurangi utang.
Aset tersebut didominasi kepemilikan tanah dan bangunan senilai Rp19,24 miliar yang tersebar di Batang, Semarang, Salatiga, Bogor, dan Jayapura. Selain itu, ia juga melaporkan kepemilikan Toyota Alphard tahun 2022 senilai Rp1,1 miliar, kas dan setara kas Rp892 juta, serta berbagai aset lainnya.
Baca juga:
Pohon Tumbang di Padang Jadi Alarm Mitigasi Bencana Saat Cuaca Ekstrem
Di tengah pembahasan penambahan anggaran pariwisata, publik kini menanti apakah pemerintah mampu menjawab kritik DPR dengan strategi yang lebih terukur, atau justru kembali mengulang pola lama: anggaran bertambah, tetapi hasilnya belum terlihat signifikan dalam peningkatan wisatawan asing dan penerimaan devisa negara.
Baca juga:
Makna Hijrah di Balik Meriahnya Pawai Obor 1 Muharam di Bandung Barat
"Kalau destinasi kelas dunia sudah ada, anggaran terus bertambah, tapi wisatawan asing belum melonjak, mungkin yang perlu direvisi bukan peta wisatanya, melainkan strategi di balik meja rapatnya."
#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #PariwisataIndonesia #DPRRI #WisatawanMancanegara #AnggaranNegara #KebijakanPublik

