Usai Konflik Wamena, Ribka Haluk: Negara Hadir Kawal Pemulihan Konflik

GalaPos ID, Jakarta.
Wamena kembali menjadi perhatian Pemerintah Pusat setelah konflik yang terjadi memicu dampak sosial, pengungsian, hingga kerusakan rumah warga.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menegaskan pemerintah akan mengawal langsung proses pemulihan sampai situasi benar-benar kondusif.

Pemerintah Pusat memastikan akan mengawal penuh pemulihan konflik di Wamena hingga kondisi benar-benar stabil. Wamendagri Ribka Haluk berjanji memastikan konflik Wamena dikawal hingga pulih. Foto: istimewa

"Saat konflik pecah, rakyat bergerak duluan menolong sesama. Setelah asap mereda, negara datang membawa rapat koordinasi dan lembar pendataan."

Baca juga:

• Persib di Ambang Hattrick Juara, Igor Tolic: “Kami Selalu Hidup di Menit Akhir”
• Tingkatkan Portofolio Mahasiswa dengan Publikasi KKN
• Maung Bandung Mengaum di Injury Time, Gelar Juara Tinggal Menunggu

Gala Poin:
1. Pemerintah Pusat memastikan akan mengawal penuh pemulihan konflik di Wamena hingga situasi benar-benar stabil.
2. Ribka Haluk meminta pemerintah daerah segera mendata kebutuhan warga terdampak sebagai dasar penyaluran bantuan.
3. Pemerintah menyiapkan pemulangan pengungsi bertahap serta penyusunan Perdasus penanganan konflik di Papua Pegunungan.

Penegasan itu disampaikan Ribka saat memimpin rapat koordinasi perkembangan keamanan bersama pemerintah daerah, unsur TNI-Polri, Majelis Rakyat Papua (MRP), Lembaga Masyarakat Adat (LMA), tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Ruang Rapat Bupati Jayawijaya, Wamena.

“Saya atas nama Menteri Dalam Negeri mewakili Pemerintah Pusat menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada masyarakat Wamena dan seluruh komponen pembangunan yang telah melakukan upaya-upaya penyelamatan,” ujar Ribka dalam keterangan, Minggu, 17 Mei 2026.

Di tengah situasi konflik, Ribka mengakui masyarakat justru menjadi pihak pertama yang bergerak membantu korban dan menjaga ketenangan lingkungan.

Baca juga:
“Gregah Nusa” di TIM Jakarta, Kraton Jogja Bangkitkan Nasionalisme Lewat Orkestra 

Fenomena itu kembali memperlihatkan realitas lama di banyak wilayah konflik: solidaritas warga sering kali bergerak lebih cepat dibanding proses birokrasi penanganan.

“Pertama, kepada masyarakat Wamena yang pada saat kejadian langsung ada pergerakan cepat dan melakukan tindakan-tindakan yang baik untuk saling membantu dan menenangkan di antara mereka,” ucap Ribka.

Pemerintah kini mengalihkan fokus pada pemulihan masyarakat terdampak. Ribka meminta pemerintah provinsi dan delapan pemerintah kabupaten di Papua Pegunungan segera melakukan pendampingan serta pendataan kebutuhan warga.

Menurutnya, data tersebut akan menjadi dasar penentuan skema bantuan melalui APBD kabupaten, APBD provinsi, maupun dukungan Pemerintah Pusat.

“Bersama-sama kita semua bertanggung jawab. Pendataan ini akan menjadi dasar untuk menghitung seberapa besar kemampuan pemerintah dalam membantu warga-warga yang terdampak,” tutur Ribka.

Di tengah luka sosial dan rumah warga yang terbakar, pemerintah mulai menyiapkan pendataan bantuan, pemulangan pengungsi, hingga penyusunan aturan khusus penanganan konflik di Papua Pegunungan. . Foto: istimewa

 

Ia menegaskan seluruh unsur masyarakat dan aparat keamanan telah bersepakat menghentikan konflik dan memprioritaskan stabilitas daerah.

“Kami sudah menyatakan bahwa konflik-konflik sudah tidak ada lagi. Sekarang kita fokus menyelesaikan persoalan pemerintahan dan pemulihan masyarakat yang terdampak,” kata Ribka.

Namun, tantangan terbesar pascakonflik biasanya bukan sekadar menghentikan bentrokan, melainkan memastikan warga benar-benar bisa kembali hidup normal tanpa rasa takut. Pemerintah pun menargetkan pemulihan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan berjalan secepat mungkin.

“Saya akan ada di sini. Saya sudah ditugaskan oleh Bapak Menteri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah sampai dengan kondisi pulih,” ujar Ribka.

Baca juga:
FKS Group dan Pelindo Dorong UMKM Surabaya Naik Kelas Lewat Olahan Kedelai

Selain penanganan darurat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia juga akan memfasilitasi penyusunan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) terkait penanganan konflik di delapan kabupaten Papua Pegunungan. Langkah itu disebut untuk memperkuat landasan hukum penanganan konflik agar lebih terukur.

 

Usai rapat koordinasi, Ribka bersama pemerintah daerah meninjau rumah warga yang terbakar, rumah sakit, hingga lokasi pengungsian guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.

Pemerintah juga mulai menyiapkan proses pemulangan pengungsi secara bertahap setelah situasi keamanan dinyatakan aman.

“Intinya masyarakat harus kembali ke kehidupan normal, dan masyarakat dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, semuanya berjalan secara baik,” tutur Ribka.

Bagi masyarakat Wamena, janji pemulihan tentu bukan sekadar soal bantuan dan regulasi. Yang paling ditunggu adalah kepastian bahwa konflik serupa tidak lagi menjadi siklus tahunan yang selalu menyisakan korban dan trauma baru.

 

Baca juga:
Bojan Hodak Absen, Persib Datang ke Parepare dengan Skuad Pincang

"Di Papua, masyarakat sudah terbiasa belajar satu hal: ketika konflik datang, yang paling cepat bergerak biasanya warga sendiri, bukan birokrasi."

#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #Wamena #PapuaPegunungan #RibkaHaluk #KonflikPapua #PemulihanWamena