GalaPos ID, Jakarta.
Krisis diam-diam tengah menghantam peternak telur rakyat di Indonesia. Harga telur di tingkat peternak jatuh hingga Rp16 ribu per kilogram, bahkan sempat menyentuh Rp14 ribu, jauh di bawah ongkos produksi. Di sejumlah daerah, peternak turun ke jalan membagikan telur gratis sebagai simbol keputusasaan.
Di balik melimpahnya produksi telur nasional, para akademisi menilai ada struktur industri yang tidak sehat dan diduga menguntungkan kelompok usaha besar di sektor perunggasan.
"Ketika masyarakat menikmati harga telur murah, ribuan peternak kecil justru berada di ambang kebangkrutan. Harga telur di tingkat kandang jatuh hingga Rp14 ribu per kilogram, jauh di bawah biaya produksi. Di balik melimpahnya stok pangan nasional, muncul dugaan kuat industri perunggasan Indonesia sedang dikuasai struktur bisnis yang timpang dan mengorbankan peternak rakyat."
Baca juga:
- Cegah PMK Jelang Iduladha, Pemprov Babel Perketat Pengawasan Hewan Kurban
- Tim SAR Gabungan Temukan Korban Jatuh di Sungai Serayu Sejauh 3,9 KM
- Dugaan Kekerasan Seksual Santriwati di Pati, Riyanta Minta Bentuk Tim Independen
Gala Poin:
1. Harga telur di tingkat peternak jatuh hingga Rp14 ribu per kilogram dan memicu kerugian besar bagi peternak rakyat.
2. Prof. Yuli Retnani menilai industri perunggasan nasional mengalami konsentrasi bisnis dan dugaan praktik monopoli yang merugikan peternak kecil.
3. Program MBG dinilai belum mampu menyerap surplus produksi telur nasional secara maksimal.
Guru Besar Universitas IPB Yuli Retnani menyebut industri perunggasan sejatinya merupakan tulang punggung penyediaan protein hewani nasional. Namun, keberhasilan produksi itu dinilai menyimpan persoalan serius dalam tata niaga dan struktur industrinya.
“Jadi, industri perunggasan menjadi sumber protein hewani yg paling terjangkau di masyarakat dan menyerap tenaga kerja banyak. Secara teknis, industri perunggasan (telur dan daging ayam) menjadi menjadi tulang punggung penyediaan protein hewani rakyat Indonesia. Dengan sistem produksi seperti sekarang ini maka kebutuhan protein rakyat tercukupi dan terjangkau karena harganya murah,” terang Prof. Yuli Retnani dalam keterangan yang diterima GalaPos ID, melalui Prof. Didik J Rachbini, Selasa, 12 Mei 2026.
Di lapangan, kondisi justru berbanding terbalik bagi peternak kecil. Produksi telur nasional disebut melimpah, tetapi daya serap pasar rendah. Situasi diperparah melemahnya daya beli masyarakat dan minimnya penyerapan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca juga:
Novita Hardini Gelar Pemeriksaan Mata Gratis di Trenggalek
Menurutnya, harga telur di tingkat kandang turun drastis dari Rp26.500 menjadi Rp21 ribu per kilogram dan terus bergerak turun. Angka tersebut disebut sudah berada di bawah biaya operasional peternak.
"MBG yang kami andalkan, MBG yang kami harap-harapkan, ternyata penyerapannya pun terjadi pengurangan. Sehingga saat ini kondisi yang kami alami di lapangan, harga telur langsung anjlok ke titik Rp21 ribu," ujarnya.
Peternak juga menghadapi kenaikan biaya produksi, terutama harga pakan yang terus meningkat.
"Dan kondisi ini bukan kondisi yang nyaman karena pakan naik dua kali, lebih kurang Rp400, pakan jadi juga Rp400," katanya.
Keluhan serupa disampaikan Pengurus PINSAR Suwardi. Ia menyoroti alasan sebagian sekolah yang disebut mulai bosan menyajikan telur dalam program MBG.
"Ada keluhan katanya anak SD kalau diberi telur tiga-empat hari berturut-turut bosan. Ini tidak boleh terjadi. Tujuan program ini kan untuk gizi anak-anak menuju Indonesia Emas, sekaligus menyerap produksi peternak," kata Suwardi.
"Kalau guru-gurunya saja tidak bertanggung jawab membiarkan telur tidak dimakan, ya serapan pasti rendah," lanjutnya.
Menurut Suwardi, serapan telur untuk program MBG bahkan disebut baru mencapai sekitar 1 persen. Para peternak kini mendesak pemerintah memperluas penggunaan telur dalam program MBG dan menghidupkan kembali program penanganan stunting agar stok telur terserap pasar.
Di tengah krisis harga itu, Prof. Yuli Retnani menilai akar persoalan bukan lagi pada teknologi produksi, melainkan struktur industri yang semakin terkonsentrasi dan rawan praktik monopoli.
Baca juga:
Kebun Kelengkeng Tulangan Berpotensi Jadi Wisata Edukasi Unggulan di Sidoarjo
“Masalah indusri perunggasan adalah praktek monopoli, konsentrasi vertikal dan horizontal tersebut. Teknologi dan sistem produksi tidak ada masalah, di balik keberhasilan tersebut, tersembunyi persoalan serius dalam struktur industrinya. Masalah utama industri perunggasan Indonesia bukan lagi sekadar teknologi produksi, melainkan strukturnya dan industrinya yang semakin terkonsentrasi sehingga mudah terjadi praktek monopoli. Akibatnya, sistem perunggasan menciptakan ketidakadilan ekonomi yang serius,” lanjut Prof. Yuli Retnani.
Ia menjelaskan perusahaan besar selama ini menguasai rantai usaha dari hulu hingga hilir, mulai dari pembibitan DOC (day old chick), pakan ternak, obat dan vaksin, rumah potong, distribusi, hingga perdagangan ritel.
Menurutnya, dominasi itu membuat peternak rakyat hanya menjadi “price taker”, membeli input mahal tetapi menjual hasil dengan harga murah.
“Akhirnya, peternak rakyat akhirnya hanya menjadi ‘price taker’, membeli input mahal, menjual hasil murah, dan menanggung risiko terbesar. Di sinilah letak ketidakadilan dari industri perunggasan ini. Inilah paradoks, pada datu sisi konsumen menikmati harga protein murah. Tetapi pada sisi lain peternak kecil sering bangkrut, margin keuntungan sangat tipis, aset usaha sering disita bank,” sebut Prof. Yuli Retnani.
Sorotan juga mengarah pada rencana Kadin membuka peluang investor baru di sektor hulu industri perunggasan. Menurut Prof. Yuli, langkah itu harus dikaji secara terbuka agar tidak memperparah konsentrasi usaha yang sudah terjadi selama ini.
Ia menegaskan pemerintah dan KPPU harus hadir melakukan reformasi struktur industri agar tercipta persaingan yang sehat dan adil bagi peternak mandiri.
“Pemerintah dan KPPU mutlak harus melakukan refomasi struktur industri mejadi bersaing sehat secara bertahap. Pembatasan integrasi vertikal perlebihan harus dilakukan dengan membuat batas integrasi usaha tertentu. Misalnya perusahaan pembibit besar tidak boleh mendominasi perdagangan livebird, integrator besar dibatasi proporsi budidaya langsung, sebagian pasar wajib dialokasikan untuk peternak mandiri,” tegasnya.
Di tengah surplus produksi nasional, krisis telur kini bukan lagi sekadar soal harga murah di pasar. Bagi peternak kecil, persoalan utamanya adalah siapa yang sesungguhnya menguasai rantai pangan nasional dan siapa yang paling banyak menanggung kerugian ketika sistem industri berjalan tidak sehat.
Baca juga:
Papua Pegunungan Punya Gateway Satelit Baru, Kapasitas Internet Bisa Tembus 40 Gbps
"Harga telur ayam anjlok hingga Rp14 ribu per kilogram membuat peternak kecil terpuruk. Guru Besar IPB Prof. Yuli Retnani menilai industri perunggasan nasional mengalami praktik monopoli dan konsentrasi bisnis yang tidak sehat. Program MBG dinilai belum mampu menyerap surplus produksi telur nasional."
#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #HargaTelur #PeternakAyam #IndustriPerunggasan #MBG #PINSAR
.jpeg)
.jpeg)