GalaPos ID, Trenggalek.
Anggota DPR RI Komisi VII Novita Hardini menggelar layanan pemeriksaan mata gratis bagi warga di Kecamatan Kampak dan Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, Senin, 11 Mei 2026.
Kegiatan ini dikemas sebagai aksi sosial yang menyasar langsung kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di bidang kesehatan penglihatan.
"Di tengah meningkatnya keluhan warga soal akses layanan kesehatan dan kartu BPJS PBI yang dinonaktifkan, seorang anggota DPR RI turun langsung ke lapangan dengan layanan pemeriksaan mata gratis. Namun di balik aksi sosial ini, persoalan sistem layanan kesehatan publik masih menyisakan pertanyaan besar: sejauh mana negara benar-benar hadir untuk warga miskin?"
Baca juga:
- Cara Efektif Membuat Press Release agar Dilirik Media Nasional
- Langkah-Langkah Produksi Siaran Pers Profesional
- Gratis! Pelatihan Bahasa Inggris untuk Ojol hingga UMKM di Pare Kediri
Gala Poin:
1. Novita Hardini menggelar layanan pemeriksaan mata gratis di Kecamatan Kampak dan Suruh, Trenggalek.
2. Kegiatan ini melibatkan UPRINTIS Indonesia dan sejumlah mitra kesehatan serta lembaga keuangan.
3. Di sisi lain, muncul sorotan terhadap persoalan BPJS PBI dan akses layanan kesehatan bagi warga miskin.
Program yang digelar bersama UPRINTIS Indonesia ini melibatkan sejumlah mitra seperti Klinik Mata EDC, BPJS Ketenagakerjaan, BPR Jwalita, dan PT JET. Namun di balik kegiatan pelayanan kesehatan tersebut, masih tersisa persoalan klasik yang kerap dikeluhkan warga: akses layanan kesehatan yang dinilai belum sepenuhnya stabil dan mudah dijangkau.
Novita Hardini menegaskan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmennya sebagai wakil rakyat di daerah pemilihan serta implementasi program pemberdayaan masyarakat.
“Kami terus melangkah untuk memberikan pelayanan optimal. Kami menyadari peran kami sebagai pengayom masyarakat. Kesejahteraan dan perlindungan warga adalah prioritas yang konsisten kami jalankan dari tahun ke tahun,” ujar Novita di sela kegiatan, Senin, 11 Mei 2026.
Selain layanan kesehatan mata gratis, ia juga menyoroti persoalan di lapangan terkait banyaknya kartu BPJS PBI yang dinonaktifkan.
Baca juga:
Jejak Digital dan Press Release, Kunci Kepercayaan Publik
Isu ini menjadi perhatian warga karena berdampak langsung pada akses layanan kesehatan dasar. Meski berada di Komisi VII DPR RI, Novita menyebut tetap memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan aspirasi masyarakat terkait layanan publik, termasuk kesehatan.
Ia juga menyinggung kendala birokrasi dalam sistem Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang kerap menyulitkan warga dalam kondisi darurat.
“Masalah kesehatan itu sama pentingnya dengan pangan. Jangan sampai program-program krusial ini tergeser oleh fokus pada satu kebutuhan saja. Dampak dari tidak diprioritaskannya layanan kesehatan bagi warga ekonomi lemah sangatlah luar biasa,” tegasnya.
Menurutnya, berbagai temuan di lapangan akan menjadi bahan dorongan politik agar kebijakan kesehatan lebih inklusif dan responsif terhadap masyarakat kecil.
“Saya mendorong pemerintah untuk benar-benar memperbaiki arah kebijakannya. Pelayanan kesehatan harus menjangkau semua, tanpa hambatan birokrasi yang membebani masyarakat kecil,” pungkasnya.
Di tengah kegiatan sosial yang berjalan, isu mengenai efektivitas jaminan kesehatan publik kembali mengemuka. Program seperti pemeriksaan mata gratis memang memberi dampak langsung, namun problem struktural layanan kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas di level kebijakan.
Baca juga:
Halal Bihalal SMN 2026: Krisis Kepercayaan Publik, Gaungkan Kolaborasi Media
"Anggota DPR RI Novita Hardini menggelar layanan pemeriksaan mata gratis di Trenggalek melalui UPRINTIS Indonesia. Kegiatan ini menyasar warga Kecamatan Kampak dan Suruh, sekaligus menyoroti isu BPJS PBI dan akses layanan kesehatan masyarakat miskin."
#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia #Trenggalek #KesehatanMata #BPJS #PelayananPublik #NovitaHardini
.jpg)
.jpg)